Anak Muda Harus Aktif Jaga Tradisi Budaya Lokal

Bpan.amanor.id PONTIANAK – Sebagai generasi yang memiliki integritas anak muda harus berperan besar dalam kemajuan di republik ini. Pemuda seharusnya  tidak apatis terhadap perkembangan yang terjadi saat ini. Salah satuya ialah dengan kemajuan teknologi yang berkembang pesat.

Kemajuan teknologi menuntut kita untuk bisa menyesuaikan dan mempersiapkan diri dalam perjalanan ke depan, karena nantinya anak muda akan dihadapkan dengan berbagai persoalan, persoalan itu bisa positif maupun persoalan negatif.

Kesadaran dalam kegiatan gotong royong dari jaman dulu yang selalu diajarkan oleh orang tua harus kita pertahankan, tidak hanya itu, sikap saling menghargai sesama manusia harus tetap kita jaga. Kurangnya rasa keperdulian itu bisa memperburuk negara. Seperti contoh sikap yang apatis, egois, kurangnya sopan santun dan lainya.

Sebagai Generasi penerus, marilah kita membuka mata, dan saling bergandengan tangan, bersatu-padu bersama membantu pemerintah dalam menjaga dan melestarikan budaya, adat istiadat.

 

Penulis : Govin Anggota Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Wilayah Kalimantan Barat

Kado Miris Awal 2018: Konflik Tanah Adat Kampong Riwang dan Lomu

Tadinya aku pengin bilang, aku butuh rumah

Tapi lantas kuganti dengan kalimat: setiap orang butuh tanah

Ingat: setiap orang!

 

– Wiji Thukul pada “Tentang Sebuah Gerakan”

 

Begitulah kata Wiji Thukul. Seolah-olah memberikan gambaran nyata soal potret perampasan tanah yang terjadi setiap tahun di Indonesia. Kado manis perampasan awal tahun 2018 kali ini diterima Masyarakat Adat Kampong Riwang dan Lomu, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Perlawanan masyarakat terjadi akibat PT Pradiksi Gunatama dan PT. Senabangun Aneka Pertiwi memaksa masuk untuk menggusur tanah-tanah Kampong Riwang dan Lomu. Kedua PT tersebut masuk dan dikawal ketat oleh satuan Brimob dari Polres Paser.

Menurut keterangan warga, konflik muncul kembali pada Kamis, 4 Januari 2018. Sehari sebelumnya, beberapa perwakilan perusahaan datang ke kampong dan menyampaikan keinginan mereka. Kepala desa Kampong Riwang beserta 13 kepala desa lainnya, dengan ramah, bekerjasama menolak pemberian Hak Guna Usaha PT Pradiksi Gunatama dan PT Senabangun Aneka Pertiwi dan mendatangkan alat berat ke wilayah adat mereka.

Lima hari kemudian, Selasa 9 Januari 2018, PT Pradiksi masuk membawa 3 unit buldozer mereka dengan dikawal satuan Brimob dari Polres Paser tanpa mengkonfirmasi pemberitahuan terlebih dahulu kepada Masyarakat Adat. Secara terorganisir, masyarakat bergerak melakukan penahanan terhadap kedatangan PT Pradiksi.

Perlawanan terjadi, meski perusahaan tetap memaksa masuk.

Konflik ini menjadi pembuka perampasan awal tahun 2018. Bandingkan, sepanjang tahun 2017 menurut catatan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) terjadi sekitar 208 konflik perkebunan, 199 konflik properti, 94 konflik infrastruktur, 78 konflik pertanian, dan 30 konflik kehutanan. Dan dari sekian konflik itu, melulu mengatasnamakan pembangunan.

***

Tanah adalah relasi-relasi sosial dan produksi. Tanah kemudian diposisikan sebagai alat pengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya untuk mendukung eksistensi kapitalis. Dengan demikian, tujuan akhir penggunaan tanah adalah promethean – penguasaan tanpa batas atas kekuatan materiil dari alam semesta untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan manusia (Laksmi,2013).

Pemaksaan oleh PT Pradiksi yang terjadi di Kampong Riwang adalah cerminan watak kapitalisme modern yang telah mengkristal terjadi setiap tahunnya. Bahkan, HAM menjadi biasa untuk dilanggar demi melancarkan agenda eksploitasi. Tak pelak, negara pun sering menjadi promotor di balik agenda okupasi ini.

Sebagaimana dalam bukunya Ideology and Ideological State Apparatuses (1971), Althusser menyatakan bahwa negara dalam tindakannya demi akumulasi kapital terjaga, menggunakan salah satunya ia sebut dengan Repressive State Apparatuses (RSA). Negara menggunakan RSA melalui aparaturnya, seperti militer, polisi ataupun organisasi masyarakat. Ini dilakukan demi melancarkan proyek kapitalisasi di dalam segala bidang. Analisis Althusser dari kasus yang terjadi di Kampong Riwang menjadi sahih dengan adanya negara yang menggunakan militer untuk melancarkan proyek kapitalisasi dan perampasan tanah.

Umumnya negara berdalih demi pembangunan, namun pembangunan yang negara maksud adalah pembangunan yang menindas, bukan mensejahterakan. Mari kita dalami, sejak kapan pembangunan digunakan sebagai bungkus penghisapan tanah rakyat.

Pembangunan atau penghisapan?

‘Mazhab pembangunanisme’ berkembang masif sejak Orde Baru. Pembangunan yang direproduksi Soeharto diukur dengan ada atau tidaknya gedung bertingkat, jalan lebar beraspal, hotel mewah, padatnya jumlah mobil dan gemerlapnya lampu pertokoan. Proyek ekonomi politik masa Soeharto ini terlalu bergantung pada sektor ekstraktif. Alhasil, kebutuhan lahan untuk eksploitasi makin meningkat pula. Sekarang, pemerintah gencar melakukan pembebasan lahan.

Rezim ini pun semakin menguatkan posisi kapitalisme. Ini ditandai dengan empat hal secara teoritis yakni pertama, Promethean. Kedua, productiviste, bukan hanya karena sistem ini memproduksi barang dan jasa untuk kepentingan manusia, akan tetapi juga meletakkan proses teknologi tanpa batas. Masyarakat seolah-olah dihukum untuk selalu memproduksi dan mengonsumsinya; kenaikan jumlah produksi dan konsumsi pun tiada habisnya. Ketiga, expantionisme, yang secara mutlak menuntut keuntungan pada sumber daya, memobilisasi tanpa batas keuntungan faktor-faktor produksi. Keempat, marchan, sistem ekonomi dunia berjalan dengan dua cara – perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi nasional. Keempat ciri tersebut sepadan dengan proses akumulasi kapital mondial, yaitu dasar utama dari eksploitasi model lama dan mutakhir.

Sejak Orde Baru sampai sekarang empat faktor kapitalisme ini dibungkus dalam gaya pembangunan. Itulah sebabnya pembangunan selalu diidentikan dengan penghisapan, karena orientasi yang terbangun bukan untuk mensejahterakan, melainkan orientasi eksploitasi dan okupasi demi keuntungan-keuntungan materiil.

Apa yang terjadi di Kampong Riwang adalah gambaran dari bekerjanya faktor-faktor kapitalisme yang telah tersampaikan: ia rakus dan memaksa untuk mengeksploitasi. Bahkan, ia lakukan segala hal demi melancarkan agenda investasi. Ini kita sebut dengan penghisapan, bukan pembangunan.

***

Kado Manis Awal Tahun: Tanah Tetap sebagai Komoditas

Kembali pada puisi Wiji Thukul: Setiap orang butuh tanah. Bahkan jika saya boleh menambahkan bahwa setiap orang pun juga lapar tanah. Transformasi pada relasi tanah membuat semakin ke sini tanah semakin menjadi komoditas investasi. Maka dari itu ia diperebutkan. Dalam sekian banyak narasi konflik, hanya sedikit kemenangan yang berpihak pada rakyat; kemenangan yang lain jelas berpihak pada pemilik modal.

Negara seharusnya melindungi hak-hak Masyarakat Adat Kampong Riwang atas tanahnya.

Sayangnya, negara lebih berpihak pada pemodal. Ini ditunjukkan dengan kehadiran serdadu Brimob yang mengamankan investasi di atas tanah adat. Ketika negara telah tunduk pada pemodal, ia seakan menjadi “Tuhan” baru. Bahkan, pemerintah berani memangkas segala hal yang dapat menghalangi bekerjanya mekanisme pasar.

Menjual tanah sama saja dengan mengubah relasi-relasi sosial dan kebudayaan. Sama saja pula dengan membumihanguskan identitas-identitas Masyarakat Adat yang melekat pada tanah. Ini adalah tindakan genosida.

Persoalan yang terjadi di Kampong Riwang, sebenarnya bukan hanya siapa melawan siapa. Akan tetapi, kita harus perhatikan pula terdapat sistem besar yang bekerja mengatur jalannya praktik eksploitasi seperti yang telah tersampaikan. Pada titik ini, adalah penting dan mendesak untuk meletakkan seluruh konflik pertanahan yang terjadi selama ini dalam bingkai investasi di Indonesia.

Sistem itu adalah kapitalisme.

Sungguh kado awal tahun yang sangat miris!

[Yayan Hidayat]

 

 

Penghayat Kepercayaan dalam Bingkai Bangsa Indonesia

“Ketika agama diformalkan, dalam bentuk pelembagaan, doktrin maupun ritus dan seremoni, ia mudah terjebak dalam instrumentalisasi kepentingan. Kepentingan yang mengatasnamakan suara Tuhan sebagai suara kekuasaan, maupun kepentingan lain yang memanfaatkan agama sebagai legitimasi.” - Anas Saidi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Salah satu falsafah masyarakat Bugis yang cukup sering dikutip adalah Resopa na temmangingi malomo naletei pammasena Dewata Sewwae, yang dimaknai “Sikap bersungguh-sungguh dalam berusaha serta tidak mudah menyerah dalam mencapai tujuan, yang kadang mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa.”

Sepintas, ini hanyalah sebuah kutipan. Namun jika dicermati lebih dalam dan dikaitkan dengan epos I Lagaligo, maka kita akan diarahkan pada sebuah tatanan kepercayaan yang dianut masyarakat Bugis di masa lalu, dengan menyandarkan segala rencana pada kehendak Dewata Sewwae sebagai kekuatan penentu, sebuah bangunan sistem kepercayaan yang berakulturasi dengan agama di masa kini.

 

Plural religiosity

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai deskripsi keberagaman yang menyatu dalam bingkai Bangsa Indonesia sudah menjadi salah satu penanda bangsa Indonesia dimata dunia. Hal lain yang tidak jarang diidentikkan dengan Bangsa Indonesia adalah masyarakat yang religius.

Yang terakhir ini tentu tidak secara terang menderang melihat aspek religiusitas masyarakat Indonesia yang heterogen, tidak homogen. Demikian pula hal yang pertama, kadang terjebak melihat keberagaman Bangsa Indonesia dari bahasa, kondisi geografis dan bentuk fisik lainnya. Kalaupun sampai pada sistem kepercayaan, akan berada pada tatanan agama, akan tetapi luput mendalami tradisi dan ritualitas kepercayaan lokal yang hadir di tengah keberagaman tersebut.

Aspek religiusitas masyarakat Indonesia yang heterogen dapat dilihat dari tunduknya penganut terhadap aturan-aturan sistem kepercayaannya. Setiap agama dan sistem kepercayan yang berjalan memiliki ritus-ritus dan doktrin yang akan menguji kepatuhan penganutnya.

Kepatuhan di atas tidak boleh mengeliminasi kepatuhan kita terhadap hukum negara sebagai pengikat dan pemersatu religius heterogen. Sehingga julukan bangsa yang religius tidak dapat hanya dilihat dari kepatuhan penganut agama dan penghayat kepercayaan terhadap keyakinannya, namun juga kepatuhan penganut tersebut pada sistem yang menjadi pemersatunya yakni NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kepatuhan kita terhadap tatanan bernegara adalah bentuk penerimaan terhadap Pancasila sebagai falsafah hidup Bangsa Indonesia, falsafah yang juga merupakan penerjemahan nilai-nilai agama dan sistem kepercayaan yang ada, sehingga masyarakat Indonesia mesti dapat memilah posisinya, kapan menggunakan kepatuhan terhadap aturan keyakinan yang dianutnya dan kapan menggunakan kepatuhan terhadap tatanan kehidupan bernegara, meskipun dua hal tersebut tidak dapat dipisahkan apalagi dipertentangkan.

 

Berbagi peran

Hampir setiap komunitas adat yang ada di Indonesia memiliki sistem kepercayaan, baik yang masih bertahan dengan bentuk awalnya, atau yang telah mengalami akulturasi dengan ajaran sistem kepercayaan lainnya, atau bahkan kita hanya dapat merasakan puing sisa penaklukan sistem kepercayaan yang lebih kuat.

Situasi-situasi ini dapat kita rasakan di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya di Kab. Enrekang – Sulawesi Selatan. Penerimaan Masyarakat Adat Kaluppini terhadap ajaran Islam tidak serta merta menghapuskan bentuk kepercayaan asli yang dianut masyarakat tersebut, yang bersumber pada Pepasan Tojolo (Pesan Orang Tua/Nenek Moyang).

Suatu bangunan  kepercayaan yang tergambar dalam ritual-ritual adat yang bersanding baik dengan ajaran Islam.

Bangunan kepercayaan serupa juga dapat kita temukan di Kab. Tana Toraja, dan Kab. Toraja Utara. Penerimaan masyarakat adat yang terbagi dalam 32 Lembang terhadap Protestan, Katolik dan Islam tidak serta merta melenyapkan Aluk Todolo (sistem kepercayaan Masyarakat Adat Toraja) sebagai bentuk kepercayaan aslinya. Dalam pelaksanaan ritual Rambu Solo (salah satu ritual adat yang berkaitan dengan kedukaan) misalnya, identitas keagamaan lain hadir di dalamnya.

Peran negara dalam situasi keberagaman ini adalah melaksanakan penguatan penghayat kepercayaan yang masih bertahan. Penguatan terpenting adalah pengakuan terhadap sistem kepercayaan yang ada, adanya perlindungan bagi para penghayat kepercayaan menjalankan ibadahnya sebagai bentuk kepatuhan terhadap keyakinannya, serta penghapusan diskriminasi dalam pelayanan publik, sebab hakikat pelayanan publik adalah memberikan pelayanan yang efektif dan efisien serta semaksimal mungkin kepada masyarakat dengan sudut pandang penyelenggara dan penerima pelayanan.

Peran masyarakat luas tidak kalah pentingnya untuk menerima situasi keberagaman ini sebagai anugerah, tidak menghalangi dan juga tidak memaksa kembali penghayat kepercayaan yang telah berdamai dengan sistem religi lainnya. Segala bentuk rintangan yang ada mesti dipandang sebagai rintangan bersama dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan yang beragam yang damai.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 yang mengoreksi UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah keputusan yang berani dan menyegarkan. Berani menyatakan bahwa posisi penghayat kepercayaan mestinya sama dengan warga negara lainnya yang menganut agama lain, serta menyegarkan karena menerobos dinding pembatas yang selama ini menjadi akar diskriminasi dan intoleransi yang sudah cukup lama dirasakan penghayat kepercayaan di Indonesia.

Kendala-kendala yang mungkin muncul dalam harmonisasi kebijakan mesti tidak dipandang sebagai penghalang. Hal tekhnis sebaiknya tidak menjadi landasan argumentasi menghalangi hal yang subtansi. Ini adalah kesempatan merekonstruksi relasi sosial sebagai warga negara dalam nilai-nilai agama dan sistem kepercayaan yang kita anut.

 

Masyarakat dan bangsa religius

Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan antara negara dan agama, namun demikian Indonesia juga bukan merupakan negara yang berdasarkan pada suatu agama tertentu. Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada Pancasila yang merangkul keberagaman Bangsa Indonesia.

Masyarakat yang religius akan tercipta saat penganut agama dan penghayat kepercayaan menjalankan aturan-aturan yang diajarkan oleh keyakinannya, sementara bangsa yang religius akan tercipta jika kepatuhan penganut agama dan penghayat kepercayaan, secara linear menjalankan kepatuhan terhadap pemersatu plural religiosity, Pancasila.

 

[Armansyah Dore]

Saatnya Pemuda Adat Rebut Ruang Politik

Pemuda Adat - Sejarah Indonesia itu sejarah angkatan muda. Angkatan tua itu jadi beban. Demikian kutipan pernyataan Pramoedya Ananta Toer yang menggugah semangat. Lihat saja tetralogi Pulau Buru yang mengisahkan tentang Minke, seorang murid sekolah menengah yang kemudian sadar akan posisi bangsanya lalu merintis pembangunan organisasi kebangsaan di Indonesia.

Kepemudaan dalam sejarah politik bangsa selalu terkait dengan semangat penuh vitalitas dan revolusioner. Bahkan ada yang menempatkannya sebagai aktor sejarah yang berperan sentral karena posisinya dalam berbagai peristiwa selalu dramatis dan lebih seru daripada dunia politik dewasa ini.

Adalah sejarawan Ben Anderson yang menggunakan kata ‘pemuda’ dalam studinya tentang revolusi di Jawa 1944-1946. Menurutnya, orang muda yang disebut sebagai golongan pemuda merupakan motor dari revolusi yang tengah bergulir. Bahkan, peranan mereka sekaligus mengalahkan kaum intelegensia dan kelompok lainnya dalam kancah perpolitikan saat itu. Alhasil, dia menyebut gejolak yang terjadi pada periode itu sebagai “Revoloesi Pemoeda”.

Tanpa adanya golongan pemuda, barangkali takkan ada Proklamasi 17 Agustus 1945 karena tak ada yang menculik Sukarno dan Hatta ke Rengasdengklok. Tindakan itu telah membentuk identitas politik kaum muda karena sifatnya yang revolusioner.

Lalu bagaimana perkembangan gerakan pemuda dewasa ini? Gerakan mainstream dengan jalan konfrontasi kerap dinilai anarkis dan ternyata tak kunjung menghasilkan perubahan. Atau kini pemuda terjebak dalam komidifikasi gaya hidup yang membuat meningkatnya tingkat apatisme pemuda.

Bagi pemuda adat, khususnya, ulasan ini merupakan refleksi atas gerakan yang dilakukan dengan melihat potensi-potensi besar pada pemuda. Alih-alih menjaga kedaulatan leluhur, pemuda adat harus berada di barisan depan untuk melindungi wilayah adatnya. Ada banyak cara untuk berada di barisan paling depan. Misalnya terlibat dalam proses politik adalah salah satu cara dalam gelombang kebangkitan adat di Indonesia.

 

Posisi dan Sikap Pemuda Adat dalam Politik

Perkenankan tulisan ini memulai dengan paparan data demografi di Indonesia yang menyebutkan bahwa jumlah pemuda di Indonesia dengan rentang usia 16-30 tahun sebanyak 61,8 juta orang atau 24,5 persen dari total jumlah penduduk. Bahkan, jumlah pemuda diperkirakan akan meningkat tajam pada 2020-2035, bersamaan dengan datangnya era bonus demografi di Indonesia.

Tentunya, sebagian dari populasi itu adalah pemuda adat yang tersebar pada tiap wilayah adat di Indonesia. Tak pelak dengan pemikiran segar, motivasi tinggi untuk perubahan, keluwesan dalam bergaul, dan berani melakukan terobosan-terobosan serta inovasi pada jiwa pemuda dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan gerakan adat di masing-masing wilayah adat. Gerakan adat yang dimaksud pada tulisan ini mencakup gerakan sosial dan politik yang dimanifestasikan dalam upaya melindungi martabat leluhur.

Potensi penting dalam jumlah pemuda yang kian meningkat itu dapat termanifestasi dalam upaya pembaharu pada wajah perpolitikan bangsa yang semakin miris. Sebab, alih-alih menghadirkan angin segar jika negara masih melanggengkan keberadaan golongan lama yang kontraproduktif terhadap perubahan bangsa.

Pertanyaan tentang posisi dan sikap pemuda dalam politik kerap muncul dalam gerakan Masyarakat Adat selama beberapa dekade ini. Sebab, beberapa pihak dalam kalangan pemuda adat khususnya masih memandang berpolitik itu negatif. Hal itu pula yang membuat gerakan adat menjadi kontraproduktif dan terkesan konservatif dalam beberapa kondisi.

Wajar saja, selama beberapa lama ini, kalangan gerakan pemuda hanya fokus pada strategi konfrontasi untuk menyuarakan hak-hak Masyarakat Adat sebagai satu-satunya cara. Namun, kita masih melihat sepanjang 2016 konflik agraria yang bersentuhan dengan Masyarakat Adat mencapai 450 peristiwa. Mayoritas konflik muncul dari sektor perkebunan (163), properti (117), infrastruktur (100), kehutanan (25), tambang (21), migas (7), pesisir-kelautan (10), dan pertanian (7).

Konflik itu melulu terjadi dalam Masyarakat Adat. Mereka harus menghadapi keterasingan, pemiskinan, kehilangan kedaulatan, bahkan kekerasan dari aparat-aparat pemerintah. Tak kunjung ada titik terang. Persoalannya menjadi lebih pelik manakala berbicara mengenai kebijakan pemerintah. Dengan ragam suku dan etnis di Indonesia, seringkali kebijakan pemerintah tidak mengakomodir seluruh pihak, utamanya ketika kebijakan tersebut berhubungan erat dengan suku atau etnis tertentu. Kesalahan yang sering terjadi pada pemangku kebijakan adalah ketidakpahaman atas nilai-nilai yang berkembang dalam Masyarakat Adat.

Berangkat dari persoalan yang mendasari betapa pentingnya pemuda adat untuk terlibat pada tiap agenda politik, sebab jika terus mengambil jalan konfrontasi sebagai satu-satunya cara, maka prahara keterasingan dan perampasan akan melulu menjadi status quo dalam Masyarakat Adat.

Pemuda adat perlu membangun standing position melalui doktrin-doktrin politik dan berbagai program edukasi guna meningkatkan kesadaran serta gerakan dalam berbagai struktur adat maupun proses-proses politik yang akan dihadapi oleh Masyarakat Adat. Penyediaan program politik karena absennya platform politik inilah yang kemudian diisi oleh pemuda adat sebagai tameng perubahan. Melalui aktivitas konsolidasi dan pendidikan yang dapat dilakukan oleh pemuda adat, sedikit banyak memberikan amunisi politik kepada Masyarakat Adat untuk mendorong agenda-agenda politik, seperti perda pengakuan hak Masyarakat Adat, hak-hak warga perihal kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur yang melibatkan Masyarakat Adat.

Standing position yang dimaksud adalah menggunakan politik sebagai alat untuk menguatkan dan berjuang melunasi janji-janji kemerdekaan Republik Indonesia dan kedaulatan leluhur. Politik juga merupakan alat paling efektif untuk membuat sebuah perubahan dan kemajuan bagi gelombang gerakan adat di Indonesia. Sebab dengan standing position yang kokoh dalam politik, salah satu cara pemuda untuk melawan arus pragmatisme yang selama ini menjalar dalam dinamika politik bangsa Indonesia.

Data BPS menyebutkan, tidak kurang dari 15-20% pemilih pada Pemilu 2014 adalah pemilih pemula dengan rentang usia produktif 26%. Besarnya angka usia pemuda yang dimiliki Indonesia saat ini bisa menjadi penentu masa depan Indonesia yang lebih baik. Keterlibatan pemuda dalam politik menjadi modal sosial dalam penguatan demokrasi dan ekonomi masyarakat. Konsolidasi ini yang semestinya dibangun antarpemuda melalui organisasi-organisasi sebagai alat perjuangan mereka.

Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Sikap apatis pemuda terhadap politik menjadikannya apolitis terhadap perjalanan perpolitikan Indonesia. Di beberapa daerah di Indonesia bahkan, akibat apatisme itu kerapkali pemuda terlibat dalam agenda-agenda politik pragmatisme. Tak jarang pula kita menemukan pemuda yang menjadi alat mobilisator kepentingan pragmatis oknum elite. Sikap apatisme ini jika terus dibiarkan akan menjadi kontraproduktif terhadap perubahan, suatu kondisi yang membahayakan bagi kemajuan Indonesia. Demografi pemuda yang melunjak justru akan mengalami “kemandulan” akibat tidak termanfaatkan dengan baik.

Pertanyaan mendasar dalam tulisan ini kemudian muncul, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemuda untuk ambil bagian dalam proses politik? Reformasi membuat sistem politik menjadi semakin terbuka, namun kenapa hal ini tak kunjung dimanfaatkan oleh pemuda? Justru sikap apatisme politik meningkat ditengah peluang politik yang semakin terbuka lebar.

Melihat keadaan pemilu di Indonesia yang semakin miris, tentunya diperlukan suatu perubahan. Tak dapat dipungkiri, data di atas menunjukan dukungan pemuda dalam setiap pemilu merupakan proses kunci. Memang pada awalnya peran para pemuda hanya berkontribusi sebagai masyarakat yang menggunakan hak pilihnya saja. Tetapi sebenarnya para pemuda di Indonesia memiliki potensi yang lebih dari sekedar pemilih aktif. Pemuda dapat berkontribusi langsung secara aktif dalam dunia perpolitikan di Indonesia.

Memanfaatkan Pemilu sebagai proses merebut kendali kebijakan perlu dilakukan oleh pemuda, sebab hal itu adalah salah satu cara untuk merubah kondisi bangsa. Dengan terlibat dalam pemilu, pemuda adat khususnya dapat melindungi wilayah adat mereka melalui sistem politik. Tak hanya dengan jalan konfrontasi semata menuntut persamaan hak yang diberikan oleh pemerintah namun tak kunjung menemukan titik terang.

Kejenuhan konfrontasi seharusnya menjadi evaluasi bersama untuk menggugah semangat barisan pemuda untuk berpolitik. Proses politik tak hanya melalui pemilu saja, pemuda harus mulai melakukan negoisasi kebijakan dengan pemerintah, mendorong gagasan dan ide-ide perubahan ke dalam sistem politik dan mengawal proses penyelenggaraan negara oleh pemerintah.

Dengan ambil bagian di dalam proses politik, pemuda adat khususnya dapat berada pada barisan paling depan perjuangan adat untuk menyuarakan hak-hak adat dan kedaulatan wilayah adat. Sebab, perubahan tak kunjung muncul jika hanya mengandalkan golongan tua untuk bersuara. Hal itu yang membuat ambil bagian dalam proses politik juga menjadi kunci menciptakan perubahan.

Dapat kita ambil kesimpulan bahwa pemuda sebagai pilar sekaligus fondasi bangsa memiliki peranan penting untuk mengubah status quo pada wajah perpolitikan bangsa. Tentu pilihannya ada pada masing-masing individu, apakah ingin menjadi pemuda  yang penuh vitalitas dan semangat revolusioner atau cukup menjadi remaja, sekadar berpuas diri dengan komodifikasi gaya hidup.

[Yayan Hidayat]

 

Mengapa Penting UU Masyarakat Adat

Bagian I

 

Tidak ada yang lebih merusak martabat pemerintah dan hukum suatu negeri

dibanding meloloskan undang-undang yang tidak bisa ditegakkan.

(Albert Eisntein)

 

Kebangkitan (Isu) Masyarakat Adat

Isu tentang Masyarakat Adat sedang menemukan momentumnya. Hal ini terjadi baik ditingkatan lokal, regional, nasional dan internasional. Momentum kebangkitan ini dipengaruhi oleh banyak faktor, baik eksternal maupun internal. Kebangkitan masyarakat adat tidak lepas dari momentum kebangkitan masyarakat adat di belahan dunia lainnya, seperti gerakan masyarakat adat di Denmark pada 1968 oleh kelompok antropolog dengan membentuk The International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), kemudian World Council of Indigenous Peoples (WCIP) 1975 dan berbagai gerakan masyarakat adat lainnya di berbagai negara.

Faktor eksternal di atas merupakan pemantik yang memengaruhi cepat atau lambatnya kebangkitan yang sama terjadi pada masyarakat adat di Indonesia. Namun saya percaya pada kekuatan faktor internal sebagai pendorong/penentu utama perubahan. Salah satu faktor internal tersebut adalah internalisasi penderitaan berkepanjangan yang dialami oleh masyarakat adat di Indonesia dari rezim ke rezim.

Situasi ini mendapat angin segar saat reformasi 98 didengungkan. Meskipun masih terbatas, namun hal ini membuka ruang eksistensi masyarakat adat kembali bergeliat. Situasi ini membantu memperpanjang nafas perjuangan masyarakat adat dalam memperjuangkan eksistensi dan hak-hak yang melekat padanya.

Lahirnya Putusan MK No. 35 sebagai salah satu tonggak penting perjuangan masyarakat adat mendorong semakin menguatnya kepercayaan diri masyarakat adat dalam memperjuangkan nasibnya. Hal ini juga menjadi awal capaian-capaian penting lainnya seperti produk hukum daerah yang mengakui dan melindungi masyarakat adat, upaya pengesahan Hutan Adat sebagai hutan hak masayarakat adat dan lainnya yang masih terus berproses hingga saat ini.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sebagai organisasi perjuangan masyarakat adat terbesar di Indonesia bahkan dunia saat ini, sedang mengupayakan sebuah payung hukum khusus untuk masyarakat adat di Indonesia. Proses panjang telah dilalui sejak era SBY-Boediono dan berlanjut hingga saat ini, rezim Jokowi-JK. Lalu muncullah pertanyaan dari berbagai pihak: “Apa pentingnya RUU Masyarakat Adat ini disahkan jadi Undang-undang?”

Saya akan mengulas (sesingkat mungkin) dua argumentasi pada kesempatan ini, yakni (1) sejarah panjang kewilayahan masyarakat adat dan (2) masyarakat adat sebagai akar keberagaman nusantara yang terkait erat dengan wilayah dan aktivitasnya dalam menjaga keberlanjutan aspek-apsek keragaman.

 

Jalan Panjang Penantian

Sejak zaman kolonial hingga pasca-kolonial, keberadaan masyarakat adat beserta seluruh unsur yang ada dalam dirinya tidak mendapatkan ruang untuk bertahan. Asas Domein Verklaring dalam De Agrarische Wet 1870 telah menjadi alat untuk merampas tanah dan sumber daya secara sah.

Wilayah yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya, diambil-alih oleh pemerintah kolonial. Bahkan wilayah yang tidak dihuni saat itu akan dianggap tidak bertuan (tidak dalam penguasaan) sehingga diambil-alih oleh pemerintah kolonial.

Hal ini berlanjut saat pemberlakuan UU No. 5/1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan yang membekukan hak kepemilikan masyarakat adat atas hutan adatnya. Hutan Adat diambil-alih oleh negara yang kemudian dipersiapkan sebagai wilayah yang akan dibebani hak melalui izin-izin konsesi dalam skema industri atau pengelolaan lainnya.

Era Soeharto, situasi ini semakin buruk dengan lahirnya UU No.5/1979 tentang pemerintahan Desa. UU ini memerintahkan penyeragaman bentuk pemerintahan di tingkat lokal dengan mengadopsi satu bentuk pemerintahan. Hal ini menyebabkan benturan di tingkat lokal antara bentuk pemerintahan yang diakomodir melalui kelembagaan adat dengan pemerintahan desa dengan struktur dan cara kerja yang berbeda. Dampak lainnya adalah kewenangan kelembagaan adat dikanalisasi pada hal-hal tertentu yang melemahkan hegemoni kelembagaan adat.

Di Provinsi Sumatera Selatan, hal ini dapat dilacak melalui  Surat Keputusan Gubernur No. 142/KPTS/III/1983  pada 24 Maret dan  berlaku sejak 4 April 1983 yang menegaskan bahwa; a) membubarkan marga; b) menyatakan pemberhentian pasirah dan semua perangkat marga dengan hormat; c) mendefinisikan dusun, dalam eks-marga, sebagai desa dalam pengertian UU No.5 tahun 1979; dan d) memutuskan bahwa para mantan kerio, pemimpin dusun, menjabat sebagai kepala desa sampai diadakan pemilihan kepala desa sesuai dengan UU No.5 Tahun 1979.

UU Nomor 41/1999 tentang kehutanan yang lahir di era reformasi tak memberi perubahan yang cukup. Hutan Adat tetap bagian dari Hutan Negara, yang berarti hutan adat bukan di tangan masyarakat adat melainkan di tangan negara yang direpresentasikan oleh kementerian kehutanan. Masyarakat adat yang secara turun-temurun mengambil manfaat dari hutan dibatasi aksesnya bahkan diputus.

Hal ini memicu konflik berkepanjangan antara masyarakat adat dan masyarakat di sekitar kawasan hutan dengan dinas kehutanan. Dampak lainnya urbanisasi untuk mendapatkan pekerjaan yang secara tidak langsung merubah corak produksi masyarakat dan memengaruhi relasi sosial yang ada.

 

Merawat Keragaman Nusantara

Acuan utama bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang multikultural adalah multikulturalisme, yaitu sebuah ideologi yang menghargai persamaan dan memahami perbedaan dalam bingkai kesederajatan, baik secara individual maupun kelompok.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi salah satu nilai luhur bangsa Indonesia, bangsa yang beragam, bahasa, warna kulit, adat-istiadat, budaya, pemerintahan dan demokrasi lokal serta berbagai keberagaman lainnya. Semboyan tersebut berasal dari Kakawin Sutasoma karangan Empu Tantular, sastrawan ternama di era Majapahit, sekitar abad ke-14.

Jika diartikan dalam kata perkata, Bhineka yang kata dasarnya adalah Neka (kemudian menjadi aneka dalam bahasa Indonesia) berarti keberagaman. Tunggal berarti satu dan Ika berarti itu. Bhineka Tunggal Ika dalam arti perkata adalah beraneka-ragam satu itu, namun dalam maknanya, semboyan ini lebih dalam yakni: meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan.

Indonesia dengan berbagai keragamannya adalah anugerah, menjadi potensi untuk dipadukan dan melahirkan kekuatan. Keragaman bangsa ini terbentang dari warna kulit, model mata, rambut, dan lainnya. Keragaman ini akan semakin kompleks jika menilik lebih dalam akar keragaman itu, yakni komunitas-komunitas adat di Nusantara. Hal ini terlihat dari berbagai produk-produk masyarakat adat, dari rumah, kain, alat rumah tangga, ritual adat hingga, bahasa, seni, sistem transformasi pengetahuan, sistem penataan ruang, sistem pemerintahan juga sistem religius maupun hal lainnya.

Sebuah fenomena yang sedang marak saat ini adalah terjebak (menjebak diri) pada rasa bangga memakai kain tenun, menonton tarian, memotret rumah adat, mengikuti ritual adat, tapi membiarkan pemiliknya terus dalam penderitaan berkepanjangan. Mencintai produk selayaknya dibarengi dengan mencintai produsen produk-produk itu agar bangsa ini tidak menjadi “Bhinneka Tinggal Nama.”

Saya menyukai musik ‘Sape’, saya terkesan dengan sarung Kajang, saya terpesona dengan tenun Flores, saya kagum pada suling Sunda. Bahwa semua hal itu melekat dengan wilayah dan kebudayaan masyarakat setempat sehingga kehilangan wilayah akan mengurangi unsur-unsur kaya pada setiap aspek seni dan kebudayaan masyarakat adat. kehilangan ini berarti kehilangan bagi keragaman Nusantara.

Tanpa sebuah mekanisme perlindungan atas wilayah sebagai basis aktivitas dan basis munculnya produk termasuk kebudayaan masyarakat adat, maka kita sedang membiarkan proses pemberangusan terhadap keberagaman yang ada, dan di lain sisi sedang menciptakan imitasi-imitasi kebudayaan dan adat istiadat yang tercerabut dari akarnya.

Kita hanya akan mengenal sanggar seni yang pandai mementaskan tari, dengan modifikasi kostum, gerak, musik dan instrumen lainnya, namun pementasan itu tidak lagi bernilai spiritual saat terlepas dari basis yang menciptakannya: Aktivitas masyarakat adat dalam keseharian di wilayahnya. Tarian, musik, konstum adalah representasi sebuah proses panjang yang bermakna kesejarahan atas wilayah dan relasi sosial dalam sebuah komunitas. Tanpa hal itu, pementasan hanya sebagai sarana hiburan dengan kekosongan makna dan kehampaan nilai-nilai.

 

 

 

Bagian II 

 

“Kita tidak bisa memecahkan masalah

dengan menggunakan cara berpikir yang sama

ketika kita menciptakannya.” (Albert Einstein)

 

Seperti yang telah diulas singkat pada bagian pertama, kesempatan kali ini akan saya ulas secara singkat argumentasi lain yang dapat menjadi pertimbangan untuk menjawab “Mengapa Undang-undang Masyarakat Adat itu penting?”

Posisi negara jika mengacu pada filsuf politik renaissance seperti Weber, Locke dan Rosseau akan membawa kita pada pandangan; bahwa negara merupakan wakil dari kepentingan publik, yang oleh Hegel disebut sebagai roh objektif. Namun akan berbeda ketika kita mengacu pada pandangan Marx yang menegaskan bahwa negara tidak mengabdi pada kepentingan seluruh masyarakat, namun hanya melayani kepentingan kelas sosial tertentu, olehnya negara dipandang sebagai alat mempertahankan kedudukan (modal) dan negara adalah gambaran dari kelas yang berkuasa. (Gramsci, Negara dan Hegemoni)

Tanpa bermaksud menjadi revisionis padangan Marx terhadap negara dan berpaling ke lain hati ala konsep kelahiran negara filsuf renaissance, menjadi pengingat bagi saya bahwa mengkontekskan teori dengan realitas akan menunjukkan objektivitas pilihan strategi yang mungkin dijalankan untuk mendekatkan langkah pada tujuan. Salah satunya adalah mendorong negara melahirkan regulasi yang mengakomodir kepentingan rakyat.

 

Investasi dan Konflik

Kepastian pemangku hak atas tanah adalah syarat utama menjamin berjalannya investasi dengan lancar. Meskipun investasi tanah sebagai bentuk akumulasi tidak lagi menjadi tren globalisasi-neoliberalisime saat ini dalam menjalankan kontrol atas teritori (Harvey, Imperialisme Baru), namun investasi tanah sebagai bentuk privatisasi masih relevan dengan konsep akumulasi primitive Marx yang memandang proses perampasan tanah dengan penciptaan tenaga kerja murah merupakan dua sisi dalam sebiji koin logam. (Marx, Das kapital).

Skema perampasan tanah tersebut berproses melalui pengaburan hak atas tanah masyarakat adat yang telah berlangsung lama di negeri ini. Pelakon utama adalah negara yang diberi hak menguasai dengan maksud menjalankan pengaturan sedemikian rupa untuk memastikan sila ke-5 Pancasila: ‘Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.’

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) merilis data konflik pada 2013 silam mencatat 143 kasus, bahkan data ini diprediksi hanya bagian kecil dari banyak kasus lain yang tidak terpantau atau tidak dilaporkan. Salah satu yang mengejutkan dari data tersebut adalah 6 bulan sejak disahkannya UUP3H, 11 orang masyarakat adat masuk bui, 378 kepala keluarga diusir dari tanahnya. Data ini baru mencakup dua provinsi, Bengkulu dan Kalimantan Selatan. (aman.or.id).

Selama ini, tumpang tindih hak di atas satu objek telah melahirkan perseteruan berkepanjangan. Klaim dan Reklaim dengan alat bukti yang berbeda adalah dampak dari ketidakjelasan pengurusan tenurial kita saat ini. Hal ini menguras banyak biaya, tenaga dan pikiran dari pihak-pihak yang bertikai.

Konflik masyarakat adat dengan korporasi dapat dilacak melalui hasil penelitian Forest People Programme (FPP) yang mencatat sekitar 500 desa baik yang di dalamnya terdapat masyarakat lokal maupun masyarakat adat merupakan daerah terdampak aktivitas HTI (Forestpeoples.org, Mongabay.com)

Kerentanan posisi masyarakat adat terjadi sebagai konsekuensi dari wilayah adat yang mereka tempati. Saat ini, wilayah adat merupakan bagian atau berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Selain itu, wilayah masyarakat adat yang berada di pegunungan justru merupakan daerah yang mengandung bahan baku industri ekstraktif. Kepentingan pelaku usaha tentunya menemukan dan mengelola sumber daya tersebut, termasuk yang berada di wilayah masyarakat adat.

Pertentangan akan semakin meruncing saat wilayah masyarakat adat dimaknai ekonomis semata oleh pelaku usaha, sementara di lain sisi, wilayah adat merupakan basis produksi kebudayaan, interaksi sosial, produksi pengetahuan dan fungsi religius bagi masyarakat adat, sehingga tidak ada jalan selain bertahan di wilayah tersebut. Negara yang diharapkan hadir menjadi penengah yang baik sebagai wujud implementasi hak menguasai negara yang dipercayakan kepadanya, belum maksimal menjalankan mandat tersebut. Justru secara sepihak mengeluarkan izin-izin akibat salah kaprah memahami hak menguasai.

Konflik berkepanjangan seperti ini merugikan semua pihak, meski yang paling dirugikan adalah masyarakat adat itu sendiri. Situasi ini jika tidak segera diretas dapat menjadi momok menakutkan bagi pelaku usaha, sebab apa yang telah dibangun sewaktu-waktu dalam ancaman, di lain sisi juga menjadi warisan ketakutan masyarakat terhadap investasi.

 

Regulasi sebagai Rambu

Kehadiran Undang-Undang Masyarakat Adat diharapakan menjadi rambu bagi stakeholder dalam menjalankan aktivitasnya. Pelaku usaha yang akan mengelola suatu wilayah akan tahu dengan siapa semestinya meminta izin, dengan mekanisme apa itu dilakukan, apa hak dan kewajiban mereka atas wilayah tersebut dan hal lain yang dapat menjadi lebih hidup dan realistis. Di lain sisi, hal ini akan mengurangi beban tugas aparatur negara dengan menyerahkan sebagian pengurusan kewilayahan kepada empunya tanah, tanpa melepaskan sepenuhnya tanggung jawab negara untuk memenuhi hak-hak warga negaranya.

Anggapan bahwa produk hukum yang mengakui keberadaan masyarakat adat akan menghambat investasi sebaiknya diuji kembali. Berguru pada kenyataan di komunitas adat Ammatoa Kajang, Kab. Bulukumba – Sulawesi Selatan adalah salah satu lapangan pengujiannya.

Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang justru mempertegas relasi masyarakat adat dengan pelaku usaha. Ketentuan Peralihan, Pasal 27 menegaskan bahwa: ‘Dalam menjalankan peraturan daerah ini hak-hak pihak ketiga di atas wilayah MHA Ammatoa Kajang tetap diakui keberadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.’

Hal lain yang dapat dipetik dari pasal ini adalah kelowongan hati masyarakat adat membiarkan wilayahnya dikelola dan kesabaran menantikan proses selanjutnya yang akan menempatkan mereka sebagai pelaku utama dalam memutuskan suatu usaha akan berlangsung di wilayahnya atau tidak.

Relevansi akumulasi primitive Marx yang ditandai dengan perampasan tanah dan penciptaan tenaga kerja murah (dalam konteks masyarakat adat) akan terjawab dengan lahirnya Undang-Undang Masyarakat Adat sebagai rambu bagi siapa saja yang akan mengelola wilayah adat. Rambu yang akan memaksa perampasan menjadi perundingan, tenaga kerja murah menjadi skema kolaborasi.

Untuk memastikan ini berjalan, pertarungan sesungguhnya ada dalam perumusan kebijakan, memaknai frasa demi frasa sampai menjadi kalimat, Pasal dan Bab. Di sanalah peluang mengakomodir kepentingan dipertarungkan, tempat bertemunya beragam unsur dan kepentingan dalam satu wadah.

“Membicarakan masyarakat adat harus dikuatkan di 3K: Kampung, Kampus dan Kantor” ~Arman Muhammad~

 

Referensi:

  1. Adat dalam Politik Indonesia. – James. Davidson, David Henley, Sandra Moniaga.
  2. Tanggapan Buku Adat dalam Politik Indonesia. – Arianto Sangaji.
  3. Refleksi Pendampingan Pembentukan Produk Hukum Daerah mengenai Masyarakat Adat dan Wilayah Adat. – Yance Arizona.
  4. Pidato Sekretaris Jenderal AMAN dalam peringatan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara 2016. – Abdon Nababan.
  5. Bhinneka Tunggal Ika: Keanekaragaman Suku Bangsa atau Kebudayaan. – Parsudi Suparlan.
  6. Sutasoma: A Study in Javanese Vajrayana – Santoso Soewito.

 

[Armansyah Dore]