Tolak Perusahaan Karet, AMAN dan BPAN Barito Utara Akan Melakukan Aksi

Aman.bpan.or.id –Puluhan anggota dari Pengurus Daerah (PD) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Barito Utara Muara Taweh melakukan audiensi dengan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara Muara Taweh. Mereka melaporkan terkait kondisi perusahaan Mitra Persada Gemilang (MPG) Gentra Megah di Karamuan  yang menggangu masyarakat adat terutama dalam penyerapan sarana air bersih.

Ketua Pengurus Daerah (PD) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Barito Utara Muara Taweh Putes Lekas mengatakan bahwa pihaknya sangat kecewa karena adanya ketidak adilan yang dialami oleh masyarakat adat tinggal di lokasi wilayah pengahon perkebunan Karet . Menurutnya perkebunan Karet yang ada di wilayahnya lebih banyak mudaratnya dibandingkan dengan kesejahtraan masyarakat yang ada di sekitar perkebunan.

Baca juga : 

“Saya kecewa, selama berdirinya perkebunan Karett, warga di sini sangat kesulitan untuk mengakses sarana air bersih, kalau bisa perijinan perusahaan itu ditinjau, karena tidak memberikan dampak yag positif bagi masyarakat adat,”terang Putes, pada saat audiensi di Kantor DPRD Kabupaten Barito Utara, Selasa (18/18) .

Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah (PD) Barisan Pemuda Adata Nusantara (BPAN) Barito Utara Muara Taweh, Doris Silvanus mengatakan bahwa pihaknya akan mengkaji ulang keberadaan Perusahaan Sait yang ada di daerahnya, menurutnya memang selama ini perusahaan sawit merusak kebelangsungan ekosistem, terutama menggangu penyerapan sarana air bersih. 

“Kita akan diskusikan dan berikan pemahaman dengan kawan-kawan BPAN, kalau seandainya tidak ada tanggapan, kita akan melakukan konsolidasi dan melakukan aksi menolak beririnya perusahaan Karet.”tutup Doris. 

 

Penulis : Dedi Kiswanto 

Pesan Sekjen AMAN di RPB, Kaderisasi Anggota di AMAN Tertolong Oleh Organisasi Sayap

Aman.bpan.or.id JAKARTA – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (DAMANAS) serta organisasi sayap Perkupulan Perempuan Masyarakat Aadat Nusantara (PEREMPUAN AMAN), Barisan Pemuda Adat Nusanatara (BPAN) dan Perhimpunan Pengacara Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) mengadakan Rapat Pengurus Besar ke XXII. Acara tersebut berlangsung selama dua hari, yaitu Selasa sampai dengan Rabu 19 2018  bertempat di Jalan Cut Mutia Hotel SOpiyan Menteng Jakarta Pusat,

Kegiatan tersebut dibuka dengan menyanyikan hime AMAN yang diikuti oleh seluruh peserta yang hadir dan dilanjutkan oleh pemaparan organisasi oleh Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dengan dipimpin langsung oleh Ketua DAMANAS Hein Nametomo.

Dalam pembukaannya Hein Nometomo menyampaikan bahwa fungsi Dewan AMAN untuk memonitoring implementasi kegiatan pengurus harian AMAN, ia juga menjelaskan tentang bagai mana DAMANAS itu bekerja dalam membangun komunikasi peregion. 

Baca juga : 

Selanjutnya Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi menyampaikan tentang laporan penyelenggaraan organisasi dan program AMAN selama periode Juni-Desember 2018. Hal itu sudah disepakati pada saat RPB di Papua,

Rukka Sombolingi menyampaikan perjalanan organisasi AMAN selama enam bulan, dia memaparkan perkembangan kegiatan AMAN pedivisi, mulai dari bagian keorganisasian, urusan politik, ekonomi dan kebudayaan, menurut Rukka  hal itu perlu disampaikan karena Dewan AMAN harus mengetahui perjalanan organisasi selama ini. 

Rukka juga menyampaikan perkembangan organisasi sayap yaitu Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN), Perempuan AMAN, menurut Rukka BPAN sekarang aktifitasnya sudah mulai berjalan, setelah Jambore ketiga di Kalimantan Timur, memang agak tersendat aktifitasnya karena ada masa transisi yang mereka harus dilakukan dan kita sudah memembantu untuk memfasilitasi proses transisi dari pengurus yang baru dan yang sebelumnya.

“Ada proses transisi yang harus mereka lakukan sehingga dalam beberapa bulan kemarin belum berjalan maksimal, tapi sekarang sudah bisa beraktifitas dan berjalan lancar, bahkan dalam beberapa bulan ke depan akan melakukan rapat kerja nasional,”terang Rukka.

Dikatakan Rukka bahwa untuk Perekmbangan di Perempuan AMAN kemajuan dan perkembangan kaderisasinya semakin maju, mulai dari perekrutkan anggota dan beberapa caleg perempuan juga banyak.

” Dari jumlah total jiwa dalam keanggotaan AMAN sekitar 17 juta. Kader yang kita punya sekarang adalah 2.353 orang dan sebagian besar berasal dari Pempuan AMAN. Jadi AMAN tertolong oleh organisasi sayap.” tegas Rukka Sombolinggi.

Selain melakukan evaluasi berkala atas penyelengaraan organisasi dan pelaksanaan program-program kerja AMAN serta perbaikan-perbaikan yang diperlukan, pada saat kegiatan RPB itu, AMAN juga akan membahas pernyataan sikap organisasi dan mengesahkan atau membatalkan keanggotaan yang tergabung dengan AMAN.

 

Penulis : Mahyudin 

 

Persiapkan Jambore keempat, BPAN Sembalun Lakukan Deklarasi Pengurus Baru

Aman.bpan.or.id LOMBOK – Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Daerah Sembalun mengkonsolidasikan anggotanya dengan melakukan Pertemuan Daerah (Perda), acara tersebut berlangsung di Balai Sembalun (17/12/2018) beberapa hari lalu. Kegiatan deklarasi tersebut bertujuan untuk memperkuat organisasi BPAN yang ada di Lombok dalam mempersiapkan Jambore keempat di Lombok.

Acara Peretmuan Daerah tersebut dihadiri sekitar 25 orang lebih Anggota Pemuda-pemuda berumur 17-35 tahun yang berasal dari komunitas-komunitas masyarakat adat di daerah sembalun. Acara yang berlangsung selama dua hari itu dihadiri langsung oleh Dewan Pemuda Adat Region Bali Nusa Tenggara (DePAN Reg. Bali Nusra), Lalu Kesumajayadi.

Selain itu, turut dihadiri oleh Ketua Wilayah Barisan Pemuda Adat Lombok , Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) AMAN Daerah Sembalun, Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Nusa Tenggara Barat (DAMANWIL NTB) dan dari Perhimpunan Pengacara Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN).

Baca juga :

Dalam sambutannya Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Daerah Sembalun, Darwate Muhammad mengatakan bahwa untuk memperkuat gerakan-gerakan masyarakat adat, harus dibangun kesadaran sejak dini terlebih dikalangan pemuda adat. “Anak muda itu harus di depan penerus perjuangan masyarakat adat”terang Darwate.

Menurut Darwate Deklarasi pengurus BPAN di Daerah Sembalun ini, merupakan bagian dari memperluas gerakan masyarakat adat khususnya anak muda sesuai hasil dari Jambore Nasional yang terjadi di Kalimantan Timur. “Deklarasi ini, sebagai perluasan organisasi sayap AMAN dengan melibatkan pasrtisipasi anak muda,”tegas Darwante.

Sementara itu, Ketua Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Wilayah Lombok Toni Syamsul Hidayat mengatakan bahwa deklarasi ini sebagai bentuk persiapan dalam menuju Jambore Nasional keempat, dimana Lombok dimandatkan untuk menjadi tuan rumah pada Jambore keempat sesuai keputusan yang ditetapkan di Kampung Muser.

“Ini merupakan bentuk perluasan anggota BPAN, karena kami  di Lombok dimandatkan untuk menjadi tuan rumah Jambore keempat sesuai keputusan di Muser pada Jambore ketiga April lalu,”tegas Toni.

Dalam deklarasi itu, terpilih lah Junaidi atau yang biasa dipanggil Jun, banyak sekali rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan peserta pada saat pertemuan daerah BPAN Sembalun, terutama dalam hal penguatan organisasi.

Penulis : Lalu Kusumayadi Dewan Pemuda Adat Nusantara (Depan) Region Bali Nusa

BPAN Kalbar Bangun Kesadaran Anak Muda Lewat Solidaritas

Bpan.aman.or.id – Aksi solidaritas Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Kalimantan Barat untuk bayi bernama “Brigita Salita Deta”, Jumat (1/12) sekira pukul 20.00 WITA. Bayi dari pasangan Yohanes Toni dan Agusta Paulani itu mengalami penyakit Atresia Bilier kelainan dari lahir tertutupnya saluran empedu, karena keterbatasan ekonomi brigita harus menunda operasinya.

Kordinator aksi Mathias mengatakan bahwa aksi solidaritas ini dilakukan karena kami sadar bahwa itu merupakan kegiatan kemanusiaan. “Aksi sosial ini kami lakukan dalam rangka membangun kesadaran anak muda agar ikut bersolidaritas dan meningkatkan rasa kepedulian pemuda terhadap sesama.”terangnya.

Menurut Mathias kondisi sekarang ini kesadaran anak muda dalam melibatkan dirinya pada kegiatan sosial masih jarang bahkan apatis terhadap lingkungan disekelilingnya, budaya solidaritas suatu sikap yang harus dimiliki oleh seluruh anak muda  agar mempunyai kepedulian terhadap orang lain atau kelompok. 

“Saya mengajak anak muda BPAN di Kalimantan Barat untuk aktif dalam melakukan aksi-aksi sosial,”tutupnya.

Jaga Keberlangsungan Hidup, Warga di Lima Desa, Kecamatan Wasile Selatan Tolak Sawit

Bpan.aman.or.id MALUKU- Ekspansi perkebunan sawit terus berlangsung masif. Setelah Gane dan Banemo, kali ini, tanaman rakus air ini akan masuk di ke Kecamatan Wasile Selatan, Halmahera Timur, Maluku Utara. Wilayah yang menjadi sasaran adalah tanah yang dimiliki masyarakat adat jauh sebelum Indonesia merdeka. PT. Dede Gandasuling (DGS), yang berafiliasi dengan PT Api Metra Palma (Medco Group), salah satu perusahan perkebunan sawit terbesar di Indonesia. Tidak tanggung-tanggung Bupati Halmahera Timur menerbitkan izin lokasi seluas 19.808 hektar sebagaimana surat Nomor: 188.45/147/525.26/2007.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) pun telah menerbitkan Hak Guna Usaha (HGU), untuk tahap pertama dengan luas 7.797 hektar. Sementara 2.500 hektar dari luas HGU tersebut menjadi target pertama pada 2018 dan masuk dalam perencanaan land clearing.di Lima Desa, kelima Desa tersebut yaitu, Desa Tanure, Yawal, Waijoi, dan Desa Jikomoi. Ada ribuan penduduk yang hidup di wilayah tersebut nantinya akan terancam kehilangan tanah dan hutan karena tidak bisa dikelola lagi oleh mereka.

Perusahan itu baru diketahui ketika masyarakat akan mengurus sertifikat tanah perkebunan di BPN. Petugas dari BPN menjelaskan bahwa sertifikat tersebut tidak bisa diterbitkan karena tumpang tindih dengan HGU perusahan. Hal itu mendapat respon beragam dari masyarakat yang ada di Lima Desa. Mereka merasa tidak dihormati oleh pemerintah daerah dan perusahan. Menurut warga, selama ini tidak pernah dilakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat terhadap rencana masuknya perusahan.

Beberapa hari selanjutnya, masyarakat adat di Lima Desa melakukan konsolidasi dengan aksi turun ke jalan. Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes mereka karena berdirinya perkebunan sawit. Beberapa pekerja di perusahan yang ada di lokasi keluar dari Wasile. Sementara alat-alat berat yang akan dipergunakan untuk land clearing ditahan oleh warga.

Koordinator Front Masyarakat Wasile Menggugat, jens Komo-komo dalam orasinya mengatakan bahwa berdirinya perusahaan hanya akan membawa kesengsaraan bagi warga karena lahan tanah milik warga susah untuk menyerap air,”ini kejahatan yang sistematis dilakukan oleh perusahaan, kita harus tetap mempertahankan wiayah kita akan tidak rusak dan dikuasai oleh perusahaan,”ajaknya.

Sementara itu, tokoh adat Loleba, Dominggus Kariang (59) sangat menyanyangkan terhadap sikap kepala desa yang sewenang-wenang memanfaatkan kekuasaanya untuk mendukung perkebunan sawit.“Kalau saya hitung, hanya sekitar 10 kepala keluarga yang ikut terima kelapa sawit, itupun karena mereka keluarga dekat Kades dan mengaku pernah kerja di perkebunan sawit,”tegasnya.

Dominggus menyampaikan, masyarakat Wasile ini sudah lama mengolah tanaman kelapa, pala dan cengkeh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, “Hasil kebun ini kami gunakan untuk menyekolahkan anak sampai ke jenjang yang lebih tinggi, maupun membangun rumah.”tuturnya.

Dominggus sangat takut kalau semua yang masyarakat miliki digantikan dengan kelapa sawit. Menurutnya, tanaman tersebut tidak menjamin keberlangsungan hidup bagi masyarakat dan anak cucu kedepan. Kata Dominggus, kalau tanaman kelapa diganti dengan sawit, di tengah jangka waktu penanam ke panen, warga tidak mempunyai pekerjaan. “kami menolak karena demi anak cucu jangan sampai mereka susah”terangnya.

Wasile Selatan sendiri dikenal sebagai salah satu penghasil ikan teri, kelapa dalam, tanaman pala dan cengkeh. Selain bekerja di sektor perkebunan, warga juga sering kali mencari ikan tangkap dengan menggunakan perahu “bagan” untuk menangkap ikan teri dan cumi. Produksi ikan teri di wilayah tersebut cukup tinggi mencapai 1,4 ton per 14 hari kerja, (Sumber: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat, Nov. 2017)

Sedangkan untuk pengeringan dilakukan oleh kelompok perempuan. Setiap pagi kaum perempuan ini berdatangan untuk menjemur ikan teri dan cumi hasil tangkapan suami mereka. “Ini kebiasaan yang setiap pagi dilakukan perempuan,” kata beberapa perempuan yang ditemui pada saat sedang menjemur ikan teri.

Pantauan penuis di lokasi bahwa hampir semua masyarakat yang ada di desa memiliki profesi sebagai petani kebun dan nelayan tangkap. Biasanya kalau sudah habis panen kelapa, mereka akan berganti profesi sebagai nelayan. Rotasi pekerjaan ini dilakukan untuk menjaga supaya mereka tetap memiliki pendapatan ekonomi. Daerah ini juga dikenal penghasil padi, data Pemkab Haltim 2018 menyebut 756 ton padi setiap tahun di produksi di wilayah ini, belum lagi 70 ton jagung, 119 ton ubi kayu (singkong), 1.180 ton kacang-kacangan (kacang tanah, kedelai dan kacang hijau), 14,83 ton bawang merah, serta sayur-sayuran palawija serta buah-buahan.

Menanggapi hal itu, Kepala Desa Loleba, Amos Werimon mengatakan bahwa berdirinya perusahaan bisa mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kriminalitas yang terjadi di kampung. Menurut Kepala Desa bahwa jangan sampai dengan aksi dari masyarakat ini bisa merugikan pihak perusahaan dan mereka bisa saja menuntut secara hukum kepada masyarakat karena dipaksakan cabut dari wilayah ini.

“Saya terima perusahan ini supaya mensejahterakan masyarakat di kampung ini” kata beliau pada saat tim AMAN menemui di lapangan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Desa Yawal, Ferdinand bahwa sawit tidak punya dampak buruk terhadap lingkungan. Justru sawit lebih bagus dari kelapa dalam. “Saya dukung karena ada 20 persen lahan sawit di miliki masyarakat.bisa sejahterakan masyarakat”ucapnya.

Pandangan yang berbeda justru datang dari kepala desa Tenure, Jikomoi dan Waijoi, mereka bersama-sama sepakat menolak kehadiran perusahan sawit ini karena keberadaannya mengancam hidup masyarakat. “Coba bayangkan HGU perusahan sampai di kebun dan kampung. Bagaimana kami mau berkebun dan bikin perluasan kampung, jika areal ini sudah jadi milik pihak lain” ungkap kades Tanure Apner Pulu.

Dirinya sangat menyesalkan PT. DGS yang tidak pernah melakukan sosialisasi dan konsultasi dengan masyarakat. Dia berharap kepada Pemerintah segera mengambil langkah-langkah solutif. Pemerintah terkesan melakukan pembiaraan terhadap masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat Wasile Selatan.

“Pada prinsipnya, kami tetap menolak perkebunan sawit PT. DGS dan minta pemerintah memberi perhatian terhadap hasil perkebunan kami.”ujarnya.

Senada dengan itu kades Jikomoi, Septon Djojon pun mengatakan, pada tahun 2013, pernah ada dua kali sosilalisasi terkait masalah rencana perkebunan sawit oleh Medco Agro (Group perusahaan Sawit yang didalamnya juga terdapat PT. DGS ), namun masyarakat tetap bersih keras menolak. Sejauh ini, kata dia, PT. DGS belum pernah melakukan soslialisasi secara langsung kepada masyarakat. Bagi dia, apa yang dilakukan oleh PT. DGS adalah perampasan lahan serta menganggap remeh masyarakat yang punya kebun di wilayah tersebut. “Pemerintah secepatnya mencabut Izin HGU yang telah mencakup wilayah masyarakat tersebut, Jangan sampai ini menjadi konflik berkepanjangan” tegasnya.

Dari penelusuran yang dilakukan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), perusahan itu selain melakukan kegiatan perkebunan sawit, juga memperoleh izin pemanfaatan kayu (IPK) yang dikeluarkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015. Perusahan ini juga pernah bekerjasama dengan CV. Bangkit Jaya Bersama untuk melakukan penebangan kayu diatas lahan konsesi kurang lebih 1.000 hektar milik PT DGS. Progress IPK ini pun dilaporkan setiap tahun. Dalam banyak kasus perkebunan sawit, kebanyakan HGU menjadi alat untuk pengambilan kayu di wilayah tersebut.

Sampai saat ini, kondisi lapangan tidak stabil, masyarakat terus berjaga-jaga di pesisir pantai untuk menghadang pembongkaran alat berat perusahan PT DGS. Penjagaan ini dilakukan secara bergiliran di Lima Desa yang menolak. Keterangan dari warga, alat-alat perusahan terpaksa di daratkan kecamatan Wasile, di Base Camp salah satu perusahaan tambang.

Penulis : Hamdan Anggota dai Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN)) Wilayah Maluk