Jaga Keberlangsungan Hidup, Warga di Lima Desa, Kecamatan Wasile Selatan Tolak Sawit

Bpan.aman.or.id MALUKU- Ekspansi perkebunan sawit terus berlangsung masif. Setelah Gane dan Banemo, kali ini, tanaman rakus air ini akan masuk di ke Kecamatan Wasile Selatan, Halmahera Timur, Maluku Utara. Wilayah yang menjadi sasaran adalah tanah yang dimiliki masyarakat adat jauh sebelum Indonesia merdeka. PT. Dede Gandasuling (DGS), yang berafiliasi dengan PT Api Metra Palma (Medco Group), salah satu perusahan perkebunan sawit terbesar di Indonesia. Tidak tanggung-tanggung Bupati Halmahera Timur menerbitkan izin lokasi seluas 19.808 hektar sebagaimana surat Nomor: 188.45/147/525.26/2007.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) pun telah menerbitkan Hak Guna Usaha (HGU), untuk tahap pertama dengan luas 7.797 hektar. Sementara 2.500 hektar dari luas HGU tersebut menjadi target pertama pada 2018 dan masuk dalam perencanaan land clearing.di Lima Desa, kelima Desa tersebut yaitu, Desa Tanure, Yawal, Waijoi, dan Desa Jikomoi. Ada ribuan penduduk yang hidup di wilayah tersebut nantinya akan terancam kehilangan tanah dan hutan karena tidak bisa dikelola lagi oleh mereka.

Perusahan itu baru diketahui ketika masyarakat akan mengurus sertifikat tanah perkebunan di BPN. Petugas dari BPN menjelaskan bahwa sertifikat tersebut tidak bisa diterbitkan karena tumpang tindih dengan HGU perusahan. Hal itu mendapat respon beragam dari masyarakat yang ada di Lima Desa. Mereka merasa tidak dihormati oleh pemerintah daerah dan perusahan. Menurut warga, selama ini tidak pernah dilakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat terhadap rencana masuknya perusahan.

Beberapa hari selanjutnya, masyarakat adat di Lima Desa melakukan konsolidasi dengan aksi turun ke jalan. Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes mereka karena berdirinya perkebunan sawit. Beberapa pekerja di perusahan yang ada di lokasi keluar dari Wasile. Sementara alat-alat berat yang akan dipergunakan untuk land clearing ditahan oleh warga.

Koordinator Front Masyarakat Wasile Menggugat, jens Komo-komo dalam orasinya mengatakan bahwa berdirinya perusahaan hanya akan membawa kesengsaraan bagi warga karena lahan tanah milik warga susah untuk menyerap air,”ini kejahatan yang sistematis dilakukan oleh perusahaan, kita harus tetap mempertahankan wiayah kita akan tidak rusak dan dikuasai oleh perusahaan,”ajaknya.

Sementara itu, tokoh adat Loleba, Dominggus Kariang (59) sangat menyanyangkan terhadap sikap kepala desa yang sewenang-wenang memanfaatkan kekuasaanya untuk mendukung perkebunan sawit.“Kalau saya hitung, hanya sekitar 10 kepala keluarga yang ikut terima kelapa sawit, itupun karena mereka keluarga dekat Kades dan mengaku pernah kerja di perkebunan sawit,”tegasnya.

Dominggus menyampaikan, masyarakat Wasile ini sudah lama mengolah tanaman kelapa, pala dan cengkeh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, “Hasil kebun ini kami gunakan untuk menyekolahkan anak sampai ke jenjang yang lebih tinggi, maupun membangun rumah.”tuturnya.

Dominggus sangat takut kalau semua yang masyarakat miliki digantikan dengan kelapa sawit. Menurutnya, tanaman tersebut tidak menjamin keberlangsungan hidup bagi masyarakat dan anak cucu kedepan. Kata Dominggus, kalau tanaman kelapa diganti dengan sawit, di tengah jangka waktu penanam ke panen, warga tidak mempunyai pekerjaan. “kami menolak karena demi anak cucu jangan sampai mereka susah”terangnya.

Wasile Selatan sendiri dikenal sebagai salah satu penghasil ikan teri, kelapa dalam, tanaman pala dan cengkeh. Selain bekerja di sektor perkebunan, warga juga sering kali mencari ikan tangkap dengan menggunakan perahu “bagan” untuk menangkap ikan teri dan cumi. Produksi ikan teri di wilayah tersebut cukup tinggi mencapai 1,4 ton per 14 hari kerja, (Sumber: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat, Nov. 2017)

Sedangkan untuk pengeringan dilakukan oleh kelompok perempuan. Setiap pagi kaum perempuan ini berdatangan untuk menjemur ikan teri dan cumi hasil tangkapan suami mereka. “Ini kebiasaan yang setiap pagi dilakukan perempuan,” kata beberapa perempuan yang ditemui pada saat sedang menjemur ikan teri.

Pantauan penuis di lokasi bahwa hampir semua masyarakat yang ada di desa memiliki profesi sebagai petani kebun dan nelayan tangkap. Biasanya kalau sudah habis panen kelapa, mereka akan berganti profesi sebagai nelayan. Rotasi pekerjaan ini dilakukan untuk menjaga supaya mereka tetap memiliki pendapatan ekonomi. Daerah ini juga dikenal penghasil padi, data Pemkab Haltim 2018 menyebut 756 ton padi setiap tahun di produksi di wilayah ini, belum lagi 70 ton jagung, 119 ton ubi kayu (singkong), 1.180 ton kacang-kacangan (kacang tanah, kedelai dan kacang hijau), 14,83 ton bawang merah, serta sayur-sayuran palawija serta buah-buahan.

Menanggapi hal itu, Kepala Desa Loleba, Amos Werimon mengatakan bahwa berdirinya perusahaan bisa mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kriminalitas yang terjadi di kampung. Menurut Kepala Desa bahwa jangan sampai dengan aksi dari masyarakat ini bisa merugikan pihak perusahaan dan mereka bisa saja menuntut secara hukum kepada masyarakat karena dipaksakan cabut dari wilayah ini.

“Saya terima perusahan ini supaya mensejahterakan masyarakat di kampung ini” kata beliau pada saat tim AMAN menemui di lapangan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Desa Yawal, Ferdinand bahwa sawit tidak punya dampak buruk terhadap lingkungan. Justru sawit lebih bagus dari kelapa dalam. “Saya dukung karena ada 20 persen lahan sawit di miliki masyarakat.bisa sejahterakan masyarakat”ucapnya.

Pandangan yang berbeda justru datang dari kepala desa Tenure, Jikomoi dan Waijoi, mereka bersama-sama sepakat menolak kehadiran perusahan sawit ini karena keberadaannya mengancam hidup masyarakat. “Coba bayangkan HGU perusahan sampai di kebun dan kampung. Bagaimana kami mau berkebun dan bikin perluasan kampung, jika areal ini sudah jadi milik pihak lain” ungkap kades Tanure Apner Pulu.

Dirinya sangat menyesalkan PT. DGS yang tidak pernah melakukan sosialisasi dan konsultasi dengan masyarakat. Dia berharap kepada Pemerintah segera mengambil langkah-langkah solutif. Pemerintah terkesan melakukan pembiaraan terhadap masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat Wasile Selatan.

“Pada prinsipnya, kami tetap menolak perkebunan sawit PT. DGS dan minta pemerintah memberi perhatian terhadap hasil perkebunan kami.”ujarnya.

Senada dengan itu kades Jikomoi, Septon Djojon pun mengatakan, pada tahun 2013, pernah ada dua kali sosilalisasi terkait masalah rencana perkebunan sawit oleh Medco Agro (Group perusahaan Sawit yang didalamnya juga terdapat PT. DGS ), namun masyarakat tetap bersih keras menolak. Sejauh ini, kata dia, PT. DGS belum pernah melakukan soslialisasi secara langsung kepada masyarakat. Bagi dia, apa yang dilakukan oleh PT. DGS adalah perampasan lahan serta menganggap remeh masyarakat yang punya kebun di wilayah tersebut. “Pemerintah secepatnya mencabut Izin HGU yang telah mencakup wilayah masyarakat tersebut, Jangan sampai ini menjadi konflik berkepanjangan” tegasnya.

Dari penelusuran yang dilakukan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), perusahan itu selain melakukan kegiatan perkebunan sawit, juga memperoleh izin pemanfaatan kayu (IPK) yang dikeluarkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015. Perusahan ini juga pernah bekerjasama dengan CV. Bangkit Jaya Bersama untuk melakukan penebangan kayu diatas lahan konsesi kurang lebih 1.000 hektar milik PT DGS. Progress IPK ini pun dilaporkan setiap tahun. Dalam banyak kasus perkebunan sawit, kebanyakan HGU menjadi alat untuk pengambilan kayu di wilayah tersebut.

Sampai saat ini, kondisi lapangan tidak stabil, masyarakat terus berjaga-jaga di pesisir pantai untuk menghadang pembongkaran alat berat perusahan PT DGS. Penjagaan ini dilakukan secara bergiliran di Lima Desa yang menolak. Keterangan dari warga, alat-alat perusahan terpaksa di daratkan kecamatan Wasile, di Base Camp salah satu perusahaan tambang.

Penulis : Hamdan Anggota dai Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN)) Wilayah Maluk

Kasepuhan Karang Inspirasi Baru Usia 26 Tahunku

Pemuda Adat – Embun pagi menyelimuti perjalanan panjangku saat itu, tepat hari kamis 16 November  2017 dan seiring perjalanan itu terhentak ternyata hari ini usiaku bertambah satu tahun dan masa hidupku semakin berkurang. Perjalanan panjang dimulai dari langkah kakiku ketika turun dari rumah pada pukul 05.00 dengan perjalanan menuju bandara Supadio. Sepuluh menit sebelum keberangkatan dimulai, namaku sudah dipanggil petugas bandara untuk segera memasuki pesawat dan alhasil aku harus lari dengan kecepatan maksimal yang kumiliki.

Setiba di Jakarta aku harus kembali melanjutkan perjalanan dari bandara Soekarno Hatta menuju stasiun Tanah Abang dan bergeser dari stasiun Tanah Abang menuju stasiun Rangkasbitung dengan waktu tempuh kurang lebih dua jam, dan akhirnya pukul16.00 aku tiba di stasiun Rangkasbitung itu. Beberapa jam istirahat sembari menunggu beberapa temanku yang masih di kereta belakang.

Dengan perasaan gembira dan penuh semangat jam terus berputar saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 20.00. Aku dipertemukan dengan teman-teman Nusantara-ku, dan aku bersama teman-teman Nusantara-ku melanjutkkan perjalanan ke Komunitas Adat Kasepuhan Karang dengan menggunakan  bis mini, tepat pada pukul 22.00 aku dan teman-teman tiba. Suhu udara sangat dingin beda dengan suhu udara di Kalimantan.

Agenda hari pertama aku dan teman-teman adalah untuk melakukan Rapat Pengurus Nasional Barisan Pemuda Adat Nusantara (RPN BPAN) di mana BPAN merupakan organisasi sayap AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) yang fokus dengan isu-isu pemuda adat yang ada di Indonesia. BPAN sendiri tersebar di 18 Pengurus Wilayah dan 34 Pengurus Daerah yang beranggotakan 874 anggota di seluruh Indoesia.

Kegiatan RPN dimulai pada pukul 10.00 di ruang Rapat Kantor Desa Jagaraksa, Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak Banten. Rapat Pengurus Nasional hari ini merupakan RPN terakhir untuk menuju Jambore Nasional BPAN 2018. RPN terakhir ini berbeda dengan RPN sebelumnya, di mana kali ini dalam rapat aku dan teman-temanku fokus melakukan refleksi organisasi dan persiapan menuju jambore nasional 2018.

Dengan Wajah penuh keseriusan saat itu, rapat kami mulai, RPN ini dihadiri Ketua Umum BPAN Jhontoni Tarihoran, Koordinator Dewan Pemuda Adat Nusantara Kristina Sisilia Boka DePAN Region Sulawesi, Dewan Pemuda Adat Nusantara Region Kalimantan (Modesta Wisa), Dewan Pemuda Adat Nusantara Region Papua (Melianus Ulimpa), Dewan Pemuda Adat Region Jawa (Moh Jumri), Dewan Pemuda Adat Nusantara Region Sumatera (Anton Suprianto) dan Dewan Pemuda Adat Region Bali-Nusra (Muhamad Kusumayadi), Derlin salu (Bendahara BPAN), Jakob Siringoringo (Staf Komisi 1 Pengorganisasian) dan Andi Gustaf Lekto (Staf Komisi 2 Media Propaganda, advokasi dan Partisipasi Politik).

Setelah melakukan proses refleksi  RPN menghasilkan usulan-usulan yang akan masuk didraf untuk menuju Jamnas 2018. Hasil Rapat Pengurus Nasional juga membentuk panitia nasional dengan dibagi menjadi Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana. Waktu terus berputar jam menunjukkan 19.00, dengan tampak muka lusuh serta bercampur aduk perasaan karena kami berpikir semakin banyak lagi PR yang akan dipersiapkan.

Aku dan teman-teman bersepakat untuk mengakhiri RPN, dan kami kembali ke rumah rumah warga di mana tempat kami menginap. Kurang lebih 10 menit menggunakan motor menuju rumah warga, aku dan teman-temanku menikmati angin malam yang begitu segar dengan ditambah bunyi kincir angin yang terus melaju berputar, membuat proses perjuangan untuk terus berlanjut dan tak boleh dihentikan.

Hari kedua kami disuguhi dengan tawaran untuk pergi ke ‘Leuweng Adat’di mana Leuweng adat adalah Hutan Adat yang diperjuangkan oleh masyarakat Kasepuhan Karang dari status taman Nasional Halimun Salak yang kemudian dikembalikan oleh Presiden Jokowi melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tepat pada Desember 2016 yang lalu, dengan luas 486 Ha hutan adat yang dikembalikan saat itu. cerita proses perjuangan masyarakat Kasepuhan Karang ini, diwakili oleh Pak Jaro Wahid yang merupakan Kepala Desa Jagaraksa dan merupakan penggerak dari proses perjuangan masyarakat di Kasepuhan Karang.

Pendidikan Politik Generasi Penerus Masyarakat Adat dengan Tema’ Yang Muda Yang Berpolitik’ segera dimulai, dengan dibuka melalui  permainan yang saya fasilitasi dan kemudian menyanyikan Mars BPAN, lagu “Tanah Ini Milik Kita” yang difasilitasi Melianus Ulimpa serta Kristina Sisilia atau biasa saya panggil kak Sisi. Lingkaran pun kami bentuk, di mana kami pun berdiri di tanah yang sengaja dibangun dengan konsep melingkar.

Mengapa melingkar? Bukan kotak-kotak atau segitiga atau seperti baris berbaris. Melingkar kami maknakan merupakan dari kesetaraan bahwa yang berkumpul di sini adalah sama, tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah. Dengan metode lingkaran kita bisa melihat satu sama lainnya, dengan lingkaran pula tidak akan ada penyusup yang bisa masuk. Dengan diberikan anak tangga yang melambangkan bahwa yang ada di bawah bisa menjadi penopang untuk bergerak, dalam proses perjuangan. Diskusi pun dimulai dengan dihadiri para pemuda adat dari Kasepuhan Karang kurang lebih 20 orang kami yang berkumpul pada saat itu. 

Dengan saling bersapa bertatap muka, dan bercerita bersama, Engkos pemuda adat Kasepuhan Karang yang menggerakkan teman-temannya untuk mulai memikirkan wilayah adat mereka. Engkos bercerita bagaimana mereka melakukan banyak hal setelah hutan adat mereka dikembalikan. Mulai dari kembali menanam pohon yang mereka sebut adopsi pohon yang hingga saat ini yang sudah tertanam sebanyak kurang lebih 2700 pohon.

Mendengar cerita engkos kami semua terdiam, dan merasa terkagum-kagum dengan perjuangan masyarakat Kasepuhan Karang. Tutur Engkos awalnya tanah ini adalah milik semua masyarakat, dengan mudah untuk menanam buah-buahan dan hasil alam lainnya. Tapi pada 1987 Perhutani masuk dengan mulai menanam pohon-pohon meranti, dengan konsep tanam tebang. Alhasil masyarakat kasepuhan yang bertani pula harus membagi hasil tani mereka dengan Perhutani.

Strategi perjuangan ini mulai dipikirkan Pak Jaro Wahid yang merupakan putra Kasepuhan Karang. Awalnya ia berpikir strategi yang dilakukannya adalah dengan mencalonkan diri sebagai kepala desa, karena proses kebijakan terendah ada di desa, tuturnya. Maka ia pertama mencalon jadi kepala desa, ia kalah dengan selisih 25 suara pada waktu itu. Akhirnya Pak Jaro wahid mendapat bisikan dari kakeknya, kamu tidak akan bisa menjadi kepala desa, kalau kamu tidak membuat desa sendiri. Pak Jaro Wahid dengan perjalanan panjang melengkapi banyak persyarakat adaministrasi. Ia pun berhasil mendirikan desa yang sekarang dinamakan Desa Jagaraksa, Pak Jarowahid kemudian terpilih menjadi kepala desa. Tahun 2007 Perhutani berubah menjadi Taman Nasional Halimun Salak.

Dengan menjadi Taman Nasional semakin membuat masyarakat sengsara, ada petani yang mengambil buah di kebunnya harus dikejar-kejar oleh petugas Polisi Kehutanan, ada pula yang ditangkap aparat kepolisian. Banyak lagi masyarakat yang diintimidasi. Melihat situasi itu Pak Jaro wahid berfikir, Taman Nasional ini harus dilawan, dengan mengembalikan tanah ini menjadi tanah adat.

Salah satu syarat harus memiliki Perda Pengakuan Masyarakat Adat, akhirnya kepala desa ini berinisiatif pergi ke rumah rumah warga untuk meminta dukungan bagaiamana jika Taman Nasional ini harus kita kembalikan mejadi hutan adat. Masyarakat pun bersepakat, dan akhirnya Pak Jaro Wahid menemui pejabat di Kabupaten Banten Kidul untuk membicarakan Perda Masyarakat Adat. Tidak hanya itu perjuangan Pak Jaro harus menginap di pendopo bupati Banten Kidul selama berhari-hari hanya untuk meminta tanda tangan pengesahan Perda tersebut.  Terbitlah Perda Adat nomor 8 tahun 2015.

Kemudian dengan semangat yang menyala-nyala Pak Jaro wahid mendaftarkan Hutan Adat mereka pada tanggal 5 Oktober 2015 di KLHK  sesuai dengan Peraturan Menteri nomor 32 tahun 2015. Persyaratan tersebut mencakup Surat Pernyataan permohonan hutan adat, Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat serta wilayah adat. Hasilnya pada 30 Desember 2016 Presiden Jokowi resmi memberikan pengakuan hutan adat kepada masyarakat di Kasepuan Karang Lebak Banten, seluas 486 ha. Begitu tuturan Pak Jaro wahid selama diskusi di tempat yang sejuk itu.

Mengapa Pendidikan Politik itu memilih tema “yang muda yang berpolitik”, Jhontoni Tarihoran menuturkan ruang-ruang pemuda adat untuk memenangkan pertarungan itu saat penting, dengan politik yang dilakukan generasi muda bisa merebut ruang yang ada, seperti halnya yang Pak Jaro wahid lakukan di kampungnya, untuk menjaga wilayah adatnya, ia kemudian bertarung untuk menjadi kepala desa. Bagaimana strategi generasi muda dalam menjaga wilayah adat, karena generasi muda merupakan garda perjuangan terdepan untuk gerakan Masyarakat Adat.

Waktu terus berputar tak terasa sudah pukul 15.00, kami pun siap-siap meninggalkan Leuweng Adat dan kembali melanjutkan perjalanan ke Jakarta, dengan berat hati rasanya, karena harus meninggalkan tempat yang indah ini, tempat di mana kita harus pergi ke sini lagi, dengan mimpi yang dibawa setelah pulang dari sini.

[Modesta Wisa]

 

Ritual Pemuda Adat Tonsea Itu …

Para pemuda adat Tonsea yang mengenakan pakaian Kawasaran, berwarna serba merah, khusyuk melakukan ritual.  Mereka berdoa serta meminta restu leluhur, selama satu jam.

Barisan Pemuda Adat Nusantara Minahasa Utara seakan tak mau berhenti mengurus wilayah adat dan mempertahankan kebudayaannya. Mereka tak peduli apa kata kaum muda lainnya yang menganggap mereka mendapat kekeliruan di zaman teknologi informasi serba canggih saat ini. Mereka buktikan itu dalam belajar atas sejarah dan kebudayaan yang nenek moyang mereka turunkan dalam sebuah acara perkemahan. Acara menyenangkan dan membahagiakan tersebut digelar di komunitas adat Tatelu, Minahasa Utara, pada (25-27/11) lalu.

“Uii…! Uii…! Uii,” bunyi burung Manguni terdengar saat ritual.

Ohh… leluhur da restui torang pe kegiatan ini (baca: kegiatan kita direstui leluhur),” kata Yusak Ketua PD BPAN Minahasa Utara, menjelaskan maksud suara burung Manguni malam itu.

Manguni adalah simbol Minahasa. Dalam kehidupan sehari-hari, orang Minahasa meyakini Manguni mampu memberi tanda dan petunjuk. Baik dan buruk.  Tradisi ini sudah ada sejak zaman nenek moyang orang Minahasa.

Kami mengalami penyertaan dari leluhur dengan pertanda suara Manguni  yang nyaring kala itu.

Ritual adalah tradisi yang melekat pada masyarakat adat. Dengan cara yang khas berdasarkan budaya masing-masing untuk berhubungan dengan leluhur dan Sang Pencipta. Ritual yang kami lakukan kali ini bertujuan untuk memohon restu para leluhur agar RUU Masyarakat Adat disahkan oleh Pemerintah dan DPR RI.

Kami, pemuda adat, generasi penerus masyarakat adat berseru lantang: “Jika negara mengakui kami maka kami harus dilindungi. Cukup sudah pengabaian. #SahkanRUUMasyarakatAdat!

∆∆∆

Alam Tatelu
Alam Tatelu yang alami

 

Nyiur masih melambai…

Air bening seperti kaca…

Langit yang biru…

Cahaya matahari menyusup di antara pohon Seho (baca: Aren)…

Merdu suara rie-rie…

Menambah nikmat suasana pagi kami di kampung Tatelu.

 

Nyong-nyong deng nona-nona gotong royong menyiapkan tenda. Tampak jelas semangat dan kebersamaan mereka. Membongkar stigma bahwa anak muda hanya tahu bergaya dan bersolek.

Tenda berdiri. Panji BPAN berkibar di kaki Gunung Klabat.

Tenda Kemah
Tenda Kemah

Para pemuda adat melanjutkan acara yang sudah diagendakan. Kali ini kami bersiap belajar dan mendengar pengalaman dan pelajaran berharga dari orangtua. Seperti kata pepatah: bertanyalah kepada yang tahu dan belajarlah kepada yang tua.

Untuk menghidupkan semangat, kami menyelam ke dalam refleksi dengan bernyanyi bersama:

(Belajar sama-sama… bertanya sama-sama… kerja sama-sama…

Semua orang itu guru… alam raya sekolahku… sejahteralah bangsaku…)

Di dalam tenda berukuran 8×10 m ini, kami belajar dengan orang tua dari kampung Tatelu, yakni Opa Ventje Suot. Sosoknya yang sudah ubanan menggambarkan Opa Ventje sudah banyak makan asam garam kehidupan. “Pasti banyak stok cerita,” begitu tanggapan kami satu sama lain.

“Tanah Minahasa ini adalah tanah yang subur,” Opa Ventje memulai cerita. Wajahnya tampak berseri menyiapkan banyak pengalamannya untuk dibagikan kepada kami.

Tanah ini, katanya lebih lanjut, titipan leluhur dari Tuhan yang harus kita jaga dan olah. Tapi sayang sekali, belakangan ini banyak masalah menimpa tanah kita.

Cerita Opa Suot kian menjelaskan bahwa memang masyarakat adat di negara ini terancam kehidupannya. Tanah dirampas atas nama pembangunan dan untuk mempertahankannya masyarakat adat dikriminalisasi. Negara lalai melakukan perlindungan terhadap masyarakat adat. 

Dengan suara lirih, ia mengucapkan rasa bangganya kepada anak muda. “Saya bangga karena kalian berani berbicara adat istiadat bahkan mau melestarikannya. Bagi saya itu adalah sebuah keberanian yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh semua anak muda di tanah Tonsea.”

Saat tanah hilang diambil, otomatis tempat mencari penghidupan lenyap. Anak muda akhirnya harus pergi meninggalkan kampung untuk mengais rejeki. Kampung menjadi hunian orang tua saja. “Mungkin ini karena torang (kita) yang sudah tidak mencintai budaya torang sendiri sebagai identitas torang,” ujar Opa setengah nada dan semakin melemah di akhir kalimatnya.

Tidak tahu kepada negara siapa dan mana kami berlindung. Tidak ada regulasi yang jelas sehingga menyebabkan masyarakat adat terjebak dalam ribuan konflik berkepanjangan. Sebanyak 70 juta jiwa masyarakat adat di nusantara berada dalam ketidakpastian hidup. Hak-hak masyarakat adat bukan hanya sekali diabaikan.

Ternyata masalah memang ada di mana-mana kawan. Di sini, di tanah Tonsea bahkan mungkin juga di tempatmu. Masalah datang tanpa kita minta. Mau tidak mau, siap atau tidak dia sudah di depan mata. Tinggal diam rasanya pilihan yang keliru. Perlakuan semena-mena negara harus dihentikan sekarang. Kita harus bangkit bersatu dan bergerak membangun kekuatan bersama. Musuh kita kuat dan cerdas. Mari beraksi kawan. Siapa lagi kalau bukan kita? Kapan lagi kalau bukan sekarang?

∆∆∆

Selain ritual khusus yang kami lakukan di awal, kini Opa Suot juga mendoakan kami dalam bahasa Tonsea.

I Yayat U Santi!

 

[Nedine Helena Sulu]

Heli Pemadam Ladang

Resah, kecewa dan marah. Perasaan ini yang terpaksa harus dialami sejumlah warga ketika berkenalan dengan Si Heli yang dengan angkuhnya datang menumpahkan air kala mereka melakukan cara bakar membersihkan ladangnya.

Arina Enda dan Lina, dua di antara warga pemilik ladang yang turut menjadi korban kegagahan Si Heli pemadam ladang itu berkisah kepada penulis tentang peristiwa menyedihkan kala itu.

Arina Enda

Arina Enda

Enda, warga dusun Bawas di kabupaten Kubu Raya mengaku sangat hati-hati. Terlebih dulu dirinya memberi kabar kepada pengurus desa dan bahkan juga mengabarkan rencana membersihkan ladang dengan cara bakar pada pihak perusahaan perkebunan yang berada di sekitarnya.

Hari itu, Rabu 7 September 2016. Enda bersama keluarga berangkat dari rumah pukul 15.30 wib menuju ladang. Sejumlah warga dan keluarga diajak untuk turut serta membakar ladang agar lebih terkendali. Ia juga membawa peralatan untuk membantu kelancaran proses pembersihan ladangnya.

Ketika tiba waktunya membakar, ia lebih dulu menyiram sekeliling ladang yang telah dibuat sekat bakar yang dalam istilah setempat disebut nataki’. Setelah itu, api di ladang pun dinyalakan.

Baru sekitar 15 menit api menyala, Si Heli sang pemadam datang tak diundang. Juru mudi Heli pun tak sempat berkenalan, apalagi menyapa Enda yang empunya ladang. Dengan gagahnya, air ditumpahkan dan api yang saat itu menyala lantas padam. Byuuuur.

Menyaksikan atraksi Si Heli yang langka itu, sejumlah warga yang melintasi jalan Trans Kalimantan berkerumun. Si Heli seakan jadi tontonan penghibur. Ada yang melambaikan tangan dan ada pula yang mengabadikan gambar atraksi Si Heli. Padahal di balik peristiwa bom air yang dijatuhkan, Enda si pemilik ladang tertegun sedih. Diam tak bisa berbuat apa-apa. Ia pasrah sambil menahan rasa perih di dada.

Heli pemadam ladang itu berkali-kali menyiramkan air di ladang milik Enda. Hingga usai melakukan misinya, sang juru mudi Heli tak juga menyapa Enda untuk sekedar menyampaikan permisi dan terima kasih. Apalagi kata maaf.

Dalam rasa sedih dan kecewa, ibu empat anak itu pasrah menerima kenyataan yang baru dialami. Semenjak berladang, baru kali ini menerima kenyataan pahit. Ia hanya menyimpan rasa sedih, tidak tahu harus marah kepada siapa.

Heli BPBD

Helikopter BPBD

Seperti Enda, Lina juga merasakan hal yang sama ketika ladangnya disiram si Heli saat dibersihkan dengan cara bakar. Warga kampung Lingga Dalam di Kubu Raya itu pun turut merasa kecewa atas kejadian yang dialami. Ladang yang dibakar dengan sangat hati-hati yang melibatkan sejumlah warga lainnya malah disiram. Ia pun tak tahu harus berbuat apa selain merasakan kecewa dan pasrah.

Si Heli ternyata bukan hanya mahir menyiram ladang yang sedang dibersihkan dengan cara bakar. Namun juga pandai menjatuhkan bom air pada kegiatan warga yang sedang membakar kopra kelapa. Oki adalah satu dari warga yang memgalami kasus tersebut. Warga yang juga berasal dari kabupaten yang sama dengan Enda dan Lina itu, mengaku kecewa.

“Saya punya masalah pemadaman api kemarin. Saya kecewa sekali karena saya membakar kopra kelapa juga disiram pake helikopter,” jelasnya melalui pesan singkat.

Si Heli ternyata memang hebat. Karena ia bukan hanya telah menjatuhkan air serampangan pada sejumlah lokasi yang sebetulnya tidak perlu. Namun yang lebih hebat adalah sejumlah orang/pihak di balik Heli pemadam kebakaran. Kehebatannya, mereka tega untuk melakukan langkah serampangan itu dengan sangat sadar.

Bagi Enda, Lina, Oki dan masyarakat peladang lainnya, saya salut dengan kesabaran kalian. Sabar karena tindakan pemadaman tak diundang ketika Anda sedang bersihkan ladang atau juga sedang membakar kopra itu, tidak membuat amarah memuncak menjadi sebuah tindakan pembelaan diri.

Tetapi saya percaya. Bila Si Heli terus-menerus melakukan aksinya, rasa kecewa dan sedih yang Anda semua alami akan sampai pada puncaknya. Pada situasi ini, sepertinya Si Heli dan orang/pihak di belakangnya baru akan sadar bahwa tindakan pemadaman yang dilakukan menyalahi etika yang dianut komunitas. Pada situasi ini mungkin mereka baru akan sadar bahwa tindakan pemadaman serampangan telah melukai hati dan perasaan rakyatnya sendiri.

 

[Hendrikus Adam]

Deklarasi Peta Wilayah Adat yang Menghadirkan Negara Itu….

Masyarakat adat telah lama menunggu sikap pemerintah untuk mendukung kehidupan komunitas adat yang berkelanjutan. Hari itu, si lelaki: asisten tiga Pemerintah Kabupaten Lamandau, secara terang-terangan mendukung sepenuhnya keberadaan masyarakat adat. Ia bercerita bahwa bicara mengenai masyarakat adat bukan hanya soal hutan.

Asisten III Bupati Lamandau, Albert Zakat menjadi saksi pendeklarasian peta wilayah adat Kinipan, Sabtu terakhir April lalu.

Masyarakat adat Kinipan menggelar Lokakarya dan Deklarasi Peta Wilayah Adat yang bertujuan untuk men-sosialisasi-kan peta adat kepada masyarakat adat Kinipan. Juga kepada pemerintah dan DPRD, serta pada komunitas-komunitas bersambitan (tetangga batas) yang sekaligus turut mempersaksikan peta adat Kinipan.

Acara yang digelar  di Gedung Pertemuan Umum, Komunitas Kinipan Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, ini selain Albert Zakat dan Simpun Sampurna turut hadir FX Wiradato anggota DPRD Kabupaten Lamandau, Dewan Wilayah AMAN Kalimantan Tengah Isang dan perwakilan-perwakilan bersambitan (tetangga batas wilayah).

Sebelumnya, masyarakat adat Kinipan telah memetakan wilayah adat mereka yang luasnya mencakup ± 16. 169, 942 hektar. Kinipan yang berada di Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, itu melakukan pemetaan yang difasilitasi oleh Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PD AMAN) Daerah Lamandau.

“Deklarasi ini adalah untuk memberitahukan kepada setiap orang, agar apabila ingin memasuki wilayah adat Kinipan harus terlebih dahulu meminta izin kepada komunitas,” ujar Ketua AMAN Kalimantan Tengah Simpun Sampurna.

Dadut, begitu Simpun Sampurna biasa disapa, menuturkan bahwa komunitas Kinipan ada dan memiliki aturan adat, hukum adat, pengaturan secara adat, memiliki batas wilayah adat, memiliki sumber daya alam yang cukup untuk menghidupi komunitas. Sehingga Kinipan bukanlah komunitas yang tidak memiliki identitas atau dianggap terbelakang karena lokasi komunitas ini yang cukup sulit dijangkau dengan infrastruktur yang belum memadai untuk ukuran manusia berwatak “pembangunan”.

Komunitas adat Kinipan merupakan salah satu komunitas adat di Kalimantan Tengah yang masih cukup terjaga kelestariannya. Hadirnya AMAN, dan langsung menyikapi perkembangan situasi yaitu dengan mendorong masyarakat adat setempat melakukan pemetaan wilayah adat mereka, telah mengamankan Kinipan dari ancaman penghancuran oleh pihak ketiga, sekalipun baru satu langkah. Satu langkah kecil yang harus terus diperkuat.

Kesyadi Antang, Ketua Pengurus Wilayah Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Kalimantan Tengah membenarkan hal itu. Menurutnya, pemetaan wilayah adat adalah satu tahapan urgen bagi masyarakat adat untuk mencegah kemungkinan datangnya klaim kehutanan dan dilanjutkan oleh korporasi perusak lingkungan.

Pria Dayak Ngaju ini bercerita bahwa Kinipan juga sedang menghadapi ancaman. Serupa dengan wilayah adat lainnya, Kinipan juga telah disorot oleh pihak ketiga sekalipun belum ada “aktivitas” di sana. “Sementara itu Kinipan sudah dikapling-kapling oleh perusahaan,” ujarnya.

Acara yang berlangsung selama satu hari penuh diakhiri dengan penandatanganan berita acara Lokakarya dan Deklarasi Peta Wilayah Adat Komunitas Adat Kinipan. Berita acara ini ditandatangani oleh perwakilan-perwakilan dari komunitas bersambitan dengan diketahui oleh kepala desa Kinipan.

Hari itu menjadi sebuah catatan bersejarah bagi masyarakat adat Kinipan. Mereka memantapkan langkah untuk menjaga tanah leluhurnya. Bersamaan dengan itu, mereka diharapkan bisa menjadi teladan bagi komunitas adat lain di sekitarnya.

“Ke depan komunitas lain pun bisa segera melakukan pemetaan wilayah adatnya dan disosialisasikan melalui acara seperti ini. Pemerintah Kabupaten sangat mendukung. Setidaknya dalam mulut,” kata Kesyadi.

Masyarakat adat Kinipan pun cukup bergembira sore itu. Hal yang sama juga dialami oleh Zakat sang asisten. Ia bahkan menambahkan, “Penting sekali menjaga hutan untuk anak cucu kita yang akan datang”.

Meskipun demikian, langkah sang asisten terasa gontai. Masyarakat adat Kinipan meminta segera diterbitkannya, paling tidak, Surat Keterangan (SK) Bupati tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat Kabupaten Lamandau. Ia pun kembali dengan membawa setumpuk “Pekerjaan Rumah (PR)” yang wajib segera dia sampaikan ke bosnya: bupati. 

[BPAN]