Belajar Menjadi Pengurus BPD dari Jhontoni Tarihoran

Dari Ketum BPAN, Kembali ke Kampung, Menggerakkan Kedaulatan Pangan, dan Jadi Pengurus BPD

Jhontoni Tarihoran dikenal orang sebagai tokoh pemuda adat yang intens berjuang untuk Masyarakat Adat. Ia adalah pemuda adat asal Tano Batak, dari Kampung Janji.

Tahun 2015-2018, ia menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN). Di BPAN, ia sekarang masih menjabat sebagai Dewan Pemuda Adat Nusantara (DePAN) utusan Region Sumatera. Saat menjadi Ketum BPAN, Jhon mencetuskan sebuah gerakan pemuda adat yang kini menjadi salah satu landasan para generasi muda adat menjaga wilayah adatnya yaitu Kembali Ke Kampung atau Gerakan Pulang Kampung (Homecoming Movement).

Jhontoni Tarihoran saat berfoto bersama pemudi-pemudi adat senusantara di Jambore Nasioan III BPAN

Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai Ketum BPAN, ia memutuskan Kembali ke Kampung, menghidupi program yang dicetuskannya. Ia ingin membuktikan sendiri bahwa tinggal di kampung menjadi hal yang luar biasa. Kembali ke kampung, menurutnya, bukan sekedar Kembali tinggal di kampung dan tidak berbuat apa-apa, namun Kembali ke kampung harus diikuti dengan upaya-upaya nyata untuk menjaga, membangun, dan mengurus kampung. Hal itu ia maknai dengan berbagai kegiatan.

Di kampungnya, ia menjadi seorang petani dan aktif mengorganisir petani. Para petani di Janji meminta agar dirinya bersedia menjadi Ketua Kelompok Tani mereka. Jhon tidak menolak. Dia bekerja agar petani dapat mengakses dukungan pemerintah terkait tentang pertanian. Karena sebagai petani, sebelumnya Jhon dan warga lainnya kesulitan untuk mendapatkan pupuk subsidi. Kini mereka tidak saja hanya mendapat pupuk subsidi, tetapi juga bibit dan alat-alat pertanian. Baru saja juga kelompok tani yang dia pimpin mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk mengerjakan pembangunan Prasarana Pertanian di desa dengan biaya ratusan juta rupiah.
Jhon juga menggerakkan kedaulatan pangan di kampungnya. Jhon punya cerita menarik soal ini. Di akun media sosial miliknya, ia mengunggah foto-foto kegiatannya berkebun. ‘Tebang Sawit, Tanam Sawi’ menjadi unggahannya yang banyak menarik perhatian. Pohon sawit di kebun, ditebangnya dan ia tanami sayur sawi.

Sawit yang ditanami Sawi

Ia juga menanam banyak tanaman dan memelihara beberapa jenis hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setelah panen, hasilnya tidak ia nikmati sendiri, banyak pula yang ia bagikan untuk warga di kampungnya.

Sejak pandemi menerpa dunia awal tahun 2020 lalu, Jhon menjadikan ini sebagai jalan untuk menyatakan kedaulatan pangan Masyarakat Adat. Ia menunjukkan bahwa tinggal di kampung dan mengolah tanah adalah solusi di tengah pandemi. Jhon kemudian menghimpun Masyarakat Adat di kampungnya untuk menggerakkan kedaulatan pangan sebagai gerakan utama secara bersama. Mereka membentuk kelompok Kedaulatan Pangan dan Jhon lagi-lagi ditunjuk sebagai Ketua.

Kembali dan mengurus kampung dipahami Jhon dengan berbagai cara. Itu yang sering ia katakan dalam berbagai kesempatan kepada sesama pemuda adat lain di forum-forum seperti seminar ataupun diskusi. Ia memang tidak hanya berteori tetapi langsung mempraktikkannya.

Di kampung, Jhon juga membantu mengadvokasi para Masyarakat Adat. Mulai dari hal kecil tapi penting. Misal, membantu mengurus adminsitrasi kependudukan, menyampaikan aspirasi Masyarakat Adat ke pemerintah di desa, dan lain sebagainya.

Selain kedaultan pangan dan advokasi Masyarakat Adat, masuk dalam ruang pengambilan keputusan dan merebut posisi dalam kepemerintahan, baik di tingkat desa sampai tingkat nasional, menjadi hal penting yang harus dilakukan sebagai bagian dari mengurus kampung. Hal itu pun dipraktikkannya.

Tahun 2018, ia maju dan menjadi Calon Anggota DPRD Toba Samosir periode 2019-2024. Tahun 2019, ia maju sebagai Calon Kepala Desa Lumban Rau Utara. Walapun belum terwujud menjadi anggota legislatif di tingkat kabupaten dan kepala Desa di Lumban Rau Utara, tidak membuatnya patah arang. Ia terus berusaha masuk ke semua lini pengambilan keputusan sebagai utusan politik dari pemuda adat dan Masyarakat Adat.

Terakhir, ia masuk dalam ruang pengambilan keputusan di desa. Ia maju dalam pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lumban Rau Utara, Kecamatan Nassau, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Upayanya ini berbuah manis. Ia berhasil masuk dalam struktur dengan menjadi Wakil Ketua BPD.

Menurut Jhon, ia merebut posisi pemerintahan di desa, khususnya BPD, dengan penuh pertarungan, karena ada upaya untuk membatasi keterlibatan pemuda dalam mengurus desa. Baginya, ini harus dilawan.

“Karena menurut saya hal-hal aneh yang dipakai untuk membatasi keterlibatan pemuda dalam mengurus desa sudah saatnya dilawan. Justru pemuda harus dilibatkan secara aktif. Kalau tidak maka pemuda itu sendiri yang harus memaksakan diri untuk terlibat. Sampai saat ini seringkali pemuda tidak dilihat sebagai kekuatan apalagi untuk menyumbangkan pemikiran demi kebaikan desa,” tutur Jhon.

Ditambahkannya, BPD memiliki tugas penting dalam pengawasan penyelenggaran dan pembangunan desa, sehingga menjadi bagian dari BPD adalah kesempatan untuk terlibat mengurus kampung.

“Menjadi BPD adalah satu kesempatan untuk boleh melibatkan diri lebih lagi untuk mengurus kampung ataupun desa. BPD memiliki tugas penting untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa. Maka pemuda harus merebut tugas tersebut demi kebaikan kampung dan keberpihakan pemerintah untuk kepentingan pemuda adat dan Masyarakat Adat itu sendiri. Pemuda harus merebut tanggung jawab dan kesempatan, mengurus kampung”.

Dalam tulisan ini, Jhon akan bercerita secara langsung, bagaimana proses dari awal sampai ia sukses menjadi bagian dari BPD. Ada banyak kisah sedih di dalamnya. Misalnya, diskriminasi dan upaya untuk membatasi pemuda untuk terlibat karena alasan lajang dan belum menikah. Namun, dari kisahnya ini juga, ada banyak pelajaran berharga yang bisa dipetik. Pelajaran tentang semangat, pantang menyerah, dan berjuang melawan diskriminasi menjadi BPD.

Berikut Jhon mengisahkannya:

——

“Awalnya saya tidak tertarik menjadi seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa. Karena sepanjang pengamatan saya di desa, tugas atau peran BPD itu sendiri hampir tidak terlihat. Walaupun saya tahu, bahwa tugasnya sangat penting dalam pengawasan pembangunan dan pemerintahan di tingkat desa. Saya juga melihat bahwa selama ini pada umumnya yang menjadi anggota BPD itu seringkali orang-orang tua ‘yang ditokohkan’, dan tentu saja hal seperti itu bukan bagian saya. Saya hanya seorang anak muda di desa yang selalu berupaya untuk terlibat dalam rapat-rapat di desa.

Pada 15 Februari 2021 saat penjaringan anggota BPD berlangsung, saya melihat panitia mensosialisasikan syarat-syarat untuk menjadi seorang anggota BPD. Pada saat yang bersamaan, salah seorang panitia mengatakan bahwa saya tidak bisa jadi anggota BPD, karena disebut anak muda yang belum menikah. Hal itu tentu berbeda dengan persyaratan yang termuat pada kertas yang ditempelkan panitia pada dinding warung kopi tempat kami ngobrol. Salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi menyebutkan: berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah dengan melampirkan foto copy KTP dan KK.  Dari persyaratan tersebut berarti saya tentu bisa mencalonkan. Namun, pemerintah desa sebagaimana ditekankan panitia tersebut kesannya ‘dipaksakan’ membatasi atau meniadakan kesempatan untuk para pemuda/i di desa, seperti saya, untuk menjadi anggota BPD. Memang saya belum menikah, tapi umur saya sudah melampaui usia 20 tahun. Sebab peraturan itu mencantumkan kata ‘atau’ yang berarti adalah pilihan salah satunya.

Pada 20 Februari 2021, seperti biasa saya menghadiri undangan pemerintah desa tertanggal 15 Februari 2021 yang ditempelkan di dinding warung kopi tentang  Musyawarah Dusun. Musyawarah kali ini dalam rangka pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Saya hadir sebagai peserta yang pertama di tempat yang telah ditentukan mendahului pemerintah desa yang mengundang.

Sebelum musyawarah dimulai, Kepala Desa lebih awal bertanya tentang siapa saja yang bersedia untuk menjadi calon anggota BPD. Sementara yang hadir masih saya dan dua orang lainnya. Menjawab pertanyaan Kepala Desa tersebut, saya mengatakan bahwa yang menjadi calon adalah kami bertiga saja dulu. Kepala desa langsung menjawab kembali, yang menegaskan bahwa saya tidak bisa ikut untuk calon anggota BPD. Lagi-lagi karena persoalan status anak muda yang belum menikah. Saya kemudian mempersoalkan hal itu. Saya mempertanyakan alasan tidak memenuhi syarat sebagaimana disebutkan oleh kepala desa dan sebelumnya oleh Panitia Penjaringan Anggota BPD. Langsung saja saya lihat Kepala Desa bertelepon dengan seseorang meminta penjelasan terkait dengan syarat tentang umur dan status pernikahan. Dari perbincangan yang saya dengar dia bertelepon dengan Sekretaris Camat.

Setelah melewati waktu yang ditentukan dan warga kemudian berdatangan untuk mengikuti musyawarah, diawali oleh Ketua Panitia Penjaringan Calon anggota BPD, musyawarah pun dimulai dengan menjelaskan maksud dan tujuan. Kemudian menjelaskan tentang kriteria calon anggota BPD. Dari yang saya tangkap tak banyak menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab seorang BPD. Oleh karena itu setelah diberikan kesempatan kepada peserta yang hadir, saya menegaskan tentang tugas dan tanggung jawab seorang BPD sebagaimana yang saya ketahui. Selain itu sedikit menyampaikan tentang pengamatan keberadaan BPD sebelumnya di desa, anggota BPD dan Kepala Desa tidak saling membawahi dalam tugas. BPD justru harus mengawasi kinerja kepala desa, dan harus mampu menetapkan peraturan desa secara bersama-sama dengan Kepala Desa. Tak seorang pun yang keberatan dengan hal-hal yang saya sampaikan.

Kemudian dalam musyawarah, beberapa orang langsung mengusulkan nama saya untuk menjadi utusan mereka di BPD. Peserta yang hadir saat itu pun menyetujui secara bersama-sama tanpa seorang pun yang menyampaikan keberatan ataupun pendapat lain. Salah seorang dari warga yang juga merupakan anggota BPD aktif menegaskan kembali tentang status pernikahan tidak menjadi masalah. Kali ini Kepala Desa menjawabnya bahwa hal tersebut tidak masalah dan bisa mencalonkan diri sebagai anggota BPD.

Setelah proses pemilihan di masing-masing dusun selesai dilakukan, Pemerintah Desa kemudian mengundang anggota BPD terpilih untuk melengkapi berkas-berkas yang diperlukan. Pada saat pertemuan, panitia menjelaskan hal-hal yang perlu dilengkapi dengan batas waktu yang ditentukan. Pertemuan yang dilakukan di Kantor Desa dihadiri Panitia Penjaringan Anggota BPD, Anggota BPD aktif dan Sekretaris Desa. Sementara Kepala Desa mengikuti pertemuan di tempat berbeda dengan Pemerintah Kabupaten.

Sekretaris desa menyampaikan ada pesan dari Kepala Desa agar berkordinasi dengan saya terkait dengan status pernikahan yang selama ini dipersoalkan. Melaui pesan WhatsApp yang dibacakan dan ditunjukkan, bahwa Kepala desa sedang bersama dengan Dinas PMD dan membicarakan hal tersebut, lagi-lagi mengatakan bahwa saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota BPD karena belum menikah. Tetap saja saya membantah dan menyarankan agar Kepala Desa dan Panitia membaca persyaratan dengan baik agar tidak salah menerjemahkan. Tetapi Kepala Desa dan Panitia tetap bersikukuh bahwa saya tidak memenuhi syarat karena belum menikah. Hal itu ditegaskan lagi oleh Kepala Desa. Saya dipanggil untuk membicarakan hal itu secara khusus. Saya disarankan agar memilih pengganti saya sendiri yang berasal dari keluarga untuk jadi anggota BPD. Saya tetap saja menolak. Saya membantah. Proses musyawah dusun sudah selesai, harusnya itu ditindaklanjuti untuk melengkapi berkas. Selain itu musyawarah dusun sebagai pengambil keputusan harusnya juga dihormati sebagaimana telah membuat hasil terpilihnya saya secara musyawarah mufakat. Sesungguhnya saya ‘ngotot’ mempertahankan pandangan, karena menurut saya, jelas saja kepala desa dan panitia tidak menginginkan generasi muda atau lajang menjadi bagian dari BPD. Hal ini menurut saya justru melecehkan anak-anak muda yang ingin memberikan kontribusi terhadap pembangunan negara ini khususnya di desa.

Salah seorang panitia yang juga merupakan Perangkat Desa kembali menelepon saya mengatakan hal yang sama, bahwa seorang lajang tidak boleh menjadi anggota BPD. Bosan dengan hal itu, saya meminta agar dikirimkan saja semacam sms, pesan whatsapp atau surat agar saya tindak lanjuti kepada siapa yang mengatakan hal itu. Kemudian saya menerima pesan whatsaapp yang intinya bahwa ada seseorang dari DPMD-PA yang mengatakan bahwa “calon BPD tidak bisa lajang sesuai Perbup 3 Romawi 4”. Saya pun mempertanyakan hal itu kepada yang bersangkutan. Akan tetapi tidak mendapat jawaban yang jelas. Sehingga melalui seorang teman wartawan, saya dibantu untuk mempertanyakan hal itu kepada Kepala Dinas PMD. Yang pada intinya Kepala Dinas mengatakan bahwa walaupun lajang kalau sudah melampui umur 20 tahun berhak menjadi anggota BPD”.

——

Walaupun telah terpilih sebagai anggota BPD, dalam proses Pemilihan Ketua BPD, Jhon tetap dijegal dengan alasan yang sama, masih muda. Jhon menuturkan bahwa Kepala Desa dan Panitia sulit menerima penjelasan darinya. Selain itu, melawan cara berpikir kolot seperti seorang yang masih lajang dan masih muda tidak layak menjadi pengurus desa, menjadi tantangan terbesar baginya.

“Tantangan terbesar adalah sulitnya kepala desa dan panitia menerima penjelasan dari saya sebagai pemuda terkait dengan persyaratan menjadi seorang anggota BPD. Kemudian melawan suatu cara berpikir yang kolot, yang membangun cara berpikir bahwa seorang lajang tidak layak menjadi pemimpin atau pengurus di desa seperti jadi seorang BPD. Sama halnya juga saat pemilihan ketua, alasan anggota BPD yang lain tidak memilih saya menjadi ketua adalah karena masih muda,” ungkap Jhon.

Kritik terhadap upaya dan pemahaman yang seperti ini menjadi masalah yang perlu dipecahkan dan dibongkar. Dalam visinya sebagai Calon Ketua BPD, Jhon mengusung gagasan bahwa pemuda mengurus kampung. Pemuda tidak boleh dipinggirkan dalam urusan desa dan urusan pemerintahan.

“Visi pemuda mengurus kampung untuk memastikan pembangunan desa transparan dan partisipatif. Tua dan muda, laki dan perempuan bersama-sama mengurus desa. Pemuda tidak boleh dibelakangkan dalam urusan desa, urusan pemerintahan. Pemuda harus mengawasi penggunaan uang miliaran rupiah yang dikucurkan setiap tahunnya ke desa”.

Belajar dari pengalamannya, Jhon mengajak semua pemuda-pemudi adat untuk terlibat dan merebut ruang pengambilan keputusan mulai dari tingkat desa. Ia juga meilhat bahwa suara pemuda masih jarang terdengar di pertemuan-pertemuan desa dan bahkan sering dipandang sebelah mata.

“Harus terlibat karena suara pemuda masih jarang terdengar di pertemuan-pertemuan di desa. Seringkali pemuda masih dilihat sebelah mata, sementara pada zaman saat ini pemuda lebih cepat beradaptasi dengan berbagai situasi, khususnya dalam penggunaan berbagai alat-alat yang dapat mengakses berbagai hal yang jauh dari desa. Pemuda tidak boleh dipandang rendah dalam urusan bernegara demikian juga dalam pengambilan keputusan pemuda harus dilibatkan karena masa yang akan datang adalah milik para generasi muda,” ucap Jhon.

Jhontoni saat berfoto bersama Wakil Bupati Toba Samosir di acara pelantikan BPD.

Setelah melalui proses perjuangan panjang, Jhontoni Tarihoran kemudian dilantik sebagai Wakil Ketua BPD pada hari Rabu, 23 Juni 2021 yang lalu berdasarkan Keputusan Bupati Toba yang dikeluarkan pada tanggal 31 Mei 2021.

Usai dilantik, ucapan selamat pun banyak berdatangan. Ketua Umum Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN), Jakob Siriongoringo, turut memberikan ucapan yang dimuat di media sosial BPAN seperti Halaman Facebook (fanpage), Instagram dan Twitter.

“Selamat atas dilantiknya Jhontoni Tarihoran (DePAN Sumatera), sebagai Wakil Ketua BPD Lumban Rau Utara, Kec. Nassau, Kab. Toba, Sumut. Pemuda Adat bangkit bersatu bergerak mengurus kampung, mengurus wilayah adat. Rebut, jaga, urus dan awasi. Pemuda Adat harus terlibat aktif dalam pengambilan keputusan yang berdampak terhadap Masyarakat Adat dalam semua tingkatan. Semoga amanah, Tuhan menyertai dan leluhur merestui. Horas, Horas, Horas!”

Kini Jhontoni sedang sibuk berjuang bersama Masyarakat Adat dan masyarakat sipil di Sumatera Utara dalam gerakan #TutupTPL. Ia aktif terlibat dan terus mengajak banyak orang untuk bersama-sama agar PT. Toba Pulp Lestari (TPL) ditutup selama-lamanya.

Penulis: Kalfein Wuisan

Aksi #TutupTPL Meluas, Pemuda-pemudi Adat Senusantara Desak TPL Ditutup

Aksi juang #TutupTPL yang digelorakan mulai dari Masyarakat Adat sampai masyarakat sipil lainnya di Sumatera Utara terus meluas. Semangat perjuangan mereka menjaga wilayah adat telah menyentuh dan menggerakkan empati banyak orang untuk berjuang bersama. Upaya mereka agar PT. Toba Pulp Lestari, Tbk ditutup selama-lamanya, terus mendapat dukungan. Salah satunya datang dari para pemuda-pemudi adat nusantara yang secara tegas menyatakan dukungan mereka agar PT. TPL ditutup.

Aksi dukungan dan solidaritas perjuagan dari generasi muda adat nusantara mewujud dalam berbagai bentuk. Ada yang mengganti foto profil dengan menggunakan bingkai foto ‘Relawan Aliansi Gerakan Aksi (GERAK) Tutup TPL’, membuat aksi-aksi di daerah masing-masing, dan banyak bentuk aksi lainnya.

Para pemuda-pemudi adat dari Tano Batak pun terus melakukan perjuangan. Sosial media menjadi medan tempurnya. Mereka memberikan banyak informasi penting terkait aktivitas TPL, Danau Toba, dan perjuangan Masyarakat Adat melawan TPL selama ini. Lasron Sinurat, salah satunya. Ia mengisi beranda Facebooknya dengan berbagai berita terkait pejuang-pejuang Masyarakat Adat yang melawan TPL (dulu Indorayon).

Menurut Lasron, TPL telah merampas sumber penghidupan dan tanah adat Masyarakat Adat di Tano Batak.

“TPL telah merampas sumber penghidupan Masyarakat Adat di Tano Batak. Tanah adat selain identitas juga sebagai alat produksi Masyarakat Adat di Tano Batak, yaitu sebagai lahan pertanian. Tanah-tanah adat ini kerap diklaim sebagai lahan konsesi perusahaan, bahkan banyak tanah adat dikuasai perusahaan tanpa persetujuan ataupun tanpa sepengetahuan komunitas Masyarakat Adat, sehingga kerap memicu konflik tanah adat, seperti konflik Masyarakat Adat di Natumingka, Kabupaten Toba”.

Dikatakan Lasron, TPL tidak hanya merampas tanah adat namun juga melakukan pengrusakan alam di kawasan Danau Toba.

“Selain itu, perusahaan ini telah mengakibatkan pengrusakan alam di kawasan Danau Toba. Salah satu contoh yang terjadi terakhir ini adalah pemerintah dan salah satu perusahaan swasta bekerja sama melakukan rekayasa cuaca untuk mendatangkan hujan. Kondisi ini menjadi bukti bahwa perusahaan ini layak untuk ditutup demi perbaikan kehidupan masyarakat,” tutur Lasron.

Awal bulan Juni, jagad sosial media diramaikan oleh banyak pemuda-pemudi adat senusantara mengganti foto profil mereka dan membuat postingan di platform sosial media mereka dengan menggunakan hashtag #TutupTPL. Upaya ini dilakukan oleh para pemuda-pemudi adat, bukan hanya sekadar ikut-ikutan, tapi merupakan upaya konkrit untuk berjuang bersama Masyarakat Adat melawan TPL. Para pemuda adat dari Tano Batak dan Sumatera Utara terus memberikan informasi penting di sosial media dan informasi tersebut disebarluaskan oleh banyak pemuda adat senusantara.

Erlina Darakay, pemudi adat asal Maluku, turut menyatakan dukungan atas aksi #TutupTPL. Ia adalah Dewan Pemuda Adat Nusantara dari region Kepulauan Maluku. Menurutnya, apabila TPL dibiarkan beroperasi maka berakibat pada rusaknya eksosistem dan merugikan Masyarakat Adat setempat.

“Solidaritas aksi tutup TPL merupakan bentuk komitmen bersama AMAN dalam melindungi kelestarian alam. Alam merupakan tempat bagi Masyarakat Adat hidup.  Jika TPL dibiarkan beroperasi maka akan terjadi kerusakan ekosistem dan akhirnya merugikan manusia, terutama Masyarakat Adat setempat. Kalau alam yang adalah rumah bagi Masyarakat Adat dihancurkan atau dirusak maka hancur pula kehidupan Masyarakat Adat”.

Ia mengajak para pemuda adat di Maluku dan seluruh Indonesia Timur untuk masuk dalam barisan perjuangan Masyarakat Adat mendesak TPL segera ditutup.

“Pemuda adat adalah generasi penerus Masyarakat Adat dan tongkat perjuangan Masyarakat Adat terletak pada anak muda, makanya  anak muda harus menjadi garda terdepan untuk mempertahankan wilayah adat jangan sampai kita kehilangan jati diri sebagai Masyarakat Adat. Kesadaran yang dimiliki anak muda untuk menjaga wilayah adat/lingkungan adalah agar tetap lestari, dan biarkan Masyarakat Adat mengelola wilayah adat mereka sendiri. Masyarakat Adat akan merasa terancam jika TPL beroperasi. Maka itu harus ditutup,” tutur Darakay.

Senada dengan Erlina, Murniasih D. Rangka turut memberikan tanggapannya dan dukungannya terhadap aksi Tutup TPL.

“Salah satu cara dukungan kita yaitu post di media seperti Facebook, Instagram dengan tagar Tutup TPL. Saya sudah lakukan itu kemarin”.

Menurutnya, aksi Tutup TPL harus dilakukan karena TPL telah merusak dan menghancurkan hajat hidup orang banyak dan mencemari Danau Toba.

“Aksi tutup TPL memang harus dilakukan, baik itu oleh masyarakat sekitar Tano Batak maupun masyarakat luarnya. Karena TPL merupakan perusahaan yang sangat merusak dan menghancurkan hajat hidup masyarakat sekitar seperti tercemarnya Danau Toba. Seharusnya pemerintah juga merespon terkait hal ini jangan tutup mata. Sebagai pemuda adat, kita mendukung aksi tutup TPL ini sebagai bentuk solidaritas kita dari pemuda adat Kalimantan Tengah,” jelas Mumuy selaku Ketua Pengurus Wilayah Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Kalimantan Tengah.

Juan Ratu, pemuda adat dari Minahasa ikut memberikan dukungan dan desakan. Usai mengganti foto profil facebook sebagai rasa simpati dan solidaritas perjuangan bersama agar TPL ditutup, ia turut menyampaikan dukungan penuh supaya TPL ditutup. Baginya, aksi Tutup TPL adalah perjuangan bersama.

“Solidaritas untuk aksi tutup PT. TPL adalah bentuk perjuangan bersama, yang berdasarkan nilai luhuriah dari setiap Masyarakat Adat. Dalam beragam budayanya tetap bertumpu pada solidaritas dan gotong royong. Seperti di Minahasa, aksi solidaritas sering disebut Mapalus atau saling baku bantu.”

Selain sebagai pemuda adat yang aktif dalam ranah perjuangan Masyarakat Adat, Juan kini sedang menyelesaikan kuliah Program Pascasarjana Ilmu Hukum di Universitas Indonesia. Ia juga saat ini sedang aktif membantu mengadvokasi perjuangan Masyarakat Adat di Minahasa. Dalam perspektif hukum, menurutnya, TPL harus ditutup karena tidak sesuai dengan konstitusi Negara Republik Indonesia.

“PT. TPL harus ditutup karena tidak sesuai konstitusi negara Indonesia. TPL menjadi ancaman bagi kelestarian hutan, adat dan budaya Masyarakat Adat Batak. Eksploitasi wilayah adat adalah eksploitasi terhadap jati diri bangsa, karena Pancasila digali dari nilai yang dihidupi oleh Masyarakat Adat,” tegas Juan yang juga adalah Ketua DPD GMNI Sulawesi Utara.

Sucia L. Y. Taufik, pemudi adat dari Kasepuhan Bayah, Banten Kidul, selain memberikan dukungan agar TPl ditutup, ia turut mengapresiasi upaya para pemuda yang bergerak bersama berjuang mendesak TPL ditutup.

“Sebagai pemuda adat, saya turut bangga dan salut atas solidaritas dalam aksi Tutup TPL. Keterlibatan pemuda adat membuktikan bahwa kekuatan dan solidaritas Masyarakat Adat begitu erat, dan hal tersebut juga merupakan bukti kecintaan Masyrakat Adat terutama pemuda adat terhadap tanah kelahirannya,” tutup Lucia selaku Ketua Pengurus Daerah BPAN Banten Kidul.

Apabila TPL sudah ditutup, hal itu akan membuat Masyakarat Adat hidup lebih baik. Hal ini sudah dibuktikan dan ditegaskan berulang-ulang oleh Masyarakat Adat, termasuk Maruli, pemuda adat Parpatihan, Sipahutar, Sumut. Dituturkannya, Masyarakat Adat di komunitas adatnya baru saja panen dan akan panen lagi dalam waktu dekat. Lahan yang diolah mereka, dahulu diklaim sepihak dan ditanami eukaliptus oleh TPL. Namun, sejak 2016 lahan tersebut berhasil direbut kembali dan ditanami banyak tanaman pangan oleh Masyarakat Adat komuntasnya.

Walaupun sudah menikmati hasil yang melimpah dari lahan di wilayah adat mereka, menurut Maruli, Masyarakat Adat masih mendapatkan intimidasi dan ancaman dari TPL. Hal ini, menurutnya, menjadi alasan TPL harus segera ditutup.

“Menikmati hasil pertanian melimpah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sudah sering dialami masyarakat Desa Tapian Nauli III. Ini adalah buah setelah tekad dari masyarakat atas wilayah adatnya melawan korporasi. Walaupun begitu, sampai saat ini masih sering terjadi intimidasi maupun ancaman dari pihak perusahaan,” kuncinya.

Penulis: Kalfein Wuisan

Simanjutak: TPL Tutup, Ekonomi Masyarakat Adat Makin Berkembang

“Jadi tidak adalah ceritanya Masyarakat Adat akan susah jika TPL ditutup, justru perekonomian masyarakat akan semakin berkembang jika TPL ditutup,” ungkap Maruli Simanjutak.

Ia adalah pemuda adat Parpatihan, Sipahutar, Tapanuli Utara, Sumatera Utara (Sumut). Selain giat dalam perjuangan bersama pemuda dan Masyarakat Adat dalam aksi #TutupTPL, Maruli aktif dalam wilayah adatnya dengan memastikan kedaulatan pangan di komunitasnya. Ia juga membantu Masyarakat Adat dalam memasarkan hasil-hasil pertanian mereka. Salah satunya, hasil pertanian Eben Simanjutak.

Kamis, 17 Juni 2021, Eben Simanjutak salah satu warga Desa Tapian Nauli III begitu bahagia. Ia merupakan keturunan Ompu Niharbangan Pardede dari pihak boru. Usahanya mengelola tanah di wilayah adat Ompu Niharbangan Pardede berbuah manis. Di hari tersebut ia panen cabai dan kentang sekitar 1.200 kilogram yang kemudian dikirim dan dijual ke Siborongborong.

Lahan pertanian yang dikelola Eben Simanjutak di wilayah adatnya dahulu ditanami eukaliptus oleh PT. Toba Pulp Lestari (TPL). Namun, sejak tahun 2000 Masyarakat Adat berjuang untuk merebut tanah adat tersebut.

“Lahan ini sebelumnya diklaim sepihak oleh Kehutanan dan memberikan izin konsesi ke PT. Toba Pulp Lestari, Tbk untuk ditanami eukaliptus. Mulai sekitar tahun 2000, masyarakat sudah berjuang untuk tanah ini. Namun perusahaan selalu menakut-nakuti masyarakat dengan menghadapkan aparat kepada kami. Banyak masyarakat yang menjadi korban kriminalisasi oleh perusahaan. Namun masyarakat tidak pernah takut dan semangat perjuangan tidak pernah luntur. Karena memang tanah ini adalah tanah adat,” tutur Maruli.

Menurutnya, perjuangan panjang Masyarakat Adat di tempatnya tidak pernah padam sehingga upaya mereka pelan-pelan berujung keberhasilan. Tahun 2016 Masyarakat Adat berhasil melawan dan menjadikan wilayah adat tersebut sebagai lahan untuk bercocok tanam.

“Masyarakat Adat terus menerus berjuang dengan semangat yang tidak pernah luntur sehingga pada tahun 2016 Masyarakat Adat Turunan Ompu Niharbangan Pardede berhasil melawan koorporasi dan menjadikan lahan ini sebagai  lahan untuk bercocok tanam,” ucapnya.

Ditambahkan Maruli, Masyarakat Adat  yang ada di komunitasnya telah menikmati hasil pertanian yang melimpah sejak tahun 2016.

“Menikmati hasil pertanian melimpah seperti ini dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sudah sering dilakukan masyarakat Desa Tapian Nauli III setelah masyarakat bertekad atas wilayah adatnya melawan korporasi. Namun sampai saat ini masih sering terjadi intimidasi maupun ancaman dari pihak perusahaan,” tambahnya.

Maruli mengatakan, walau di tengah perjuangan melawan intimidasi perusahaan, Masyarakat Adat di Desa Tapian Nauli III tetap semangat mengelola wilayah adatnya. Setelah panen cabai dan kentang, mereka sementara bersiap panen padi.

“Saat ini Desa Tapian Nauli III sedang menunggu masa panen padi gogo dengan benih sekitar 300 kaleng. Semoga alam semesta memberikan hasil yang baik,” tutupnya.

Penulis: Kalfein Wuisan

Tidak Ingin Bergantung dengan Pasar, Pemuda Adat Sumsel Budidayakan Ikan

Sekjen AMAN, Rukka Sombolinggi, tak lama setelah pandemi melanda dunia, menyerukan kepada seluruh Masyarakat Adat Nusantara agar melakukan karantina bermartabat disusul dengan program kedaulatan pangan sebagai respons terhadap situasi umum termasuk ancaman krisis pangan di mana negara berjarak teramat jauh dari komunitas adat dari segala aspek.

Kedaulatan pangan digerakkan oleh komunitas-komunitas termasuk perempuan dan pemuda adat. Ada yang berkebun palawija, ada yang berkebun jahe, sayur-sayuran, beternak dan sebagainya.

Wawan Dipkarso, pemuda adat asal komunitas Marga Rambang Kapak Tengah Suku III, Dusun I, Desa Pagar Agung, Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan salah satunya. Ia bersama sekitar 30 orang dalam kelompoknya membudidayakan ikan seperti lele dan nila, di samping menyemai sayuran bahkan singkong.

Situasi masyarakat yang sudah mulai konsumtif dan semuanya serba instan, menurut Wawan, adalah alasan yang melatarbelakangi ia dan kelompoknya menggerakkan kedaulatan pangan di komunitasnya. Di samping itu, pandemi covid-19 yang melanda dunia menuntutnya sebagai generasi penerus untuk berpikir dan bertindak membantu komunitas adatnya agar tidak terancam krisis pangan.

Ia memaknai kedaulatan pangan yang sangat terikat kuat dengan tanah di mana segala kebutuhan bagi keberlagsungan hidup secara ekonomi, sosial, budaya dan politik itu berdiri kuat yang membuat Masyarakat Adat berdaulat. “Karena dengan mengolah tanah kita bisa menanam apa pun untuk dihasilkan dikonsumsi bahkan dijual,” katanya.

Sejak memulai program kedaulatan pangan, Wawan menuturkan, mereka sudah memanen ikan lele satu kali. Wawan dan kelompoknya menyiapkan 10 kolam ikan, dan panen perdana lele itu berasal dari tiga kolam. Setelah panen akan dilanjutkan kembali menebar bibit lele untuk proses keberlanjutan.

Panen lele / doc: Wawan Dipkarso

“Kurang lebih ada 40 kg lele yang kita panen. Hasilnya kita bagi ke sekitar 60-an orang meliputi: warga sekitar, angggota kelompok, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Daerah dan mahasiswa. Tiap orang mendapatkan empat ekor yang beratnya kira-kira 600 gram”, lanjutnya.

Sebagai pemuda adat, Wawan menggarsbawahi bahwa aksi kedaulatan pangan yang dia dan kelompoknya lakukan adalah aksi meneruskan praktik-praktik orang tua dan leluhurnya. 

“Melalui kedaulatan pangan, kami ingin mengulang kembali kejayaan nenek moyang dulu, yaitu tidak tergantung dengan pasar. Kami ingin semuanya serba ada di wilayah adat kami sendiri. Kedaulatan pangan ini juga menjadi upaya edukasi dan ajakan supaya masyarakat sadar arti pentingnya tanah, apalagi tanah ulayat”, tutup Wawan.

Penulis: Jakob Siringoringo

Deklarasikan Diri, PD BPAN Tomohon Komit Berjuang Bersama Masyarakat Adat

BPAN – Komit memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, pemuda-pemudi adat dari komunitas adat di Tomohon mendeklarasikan Pengurus Daerah (PD) Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Kota Tomohon.

Sebagai bukti komitmen menjaga tanah adat Tomohon, generasi muda adat Tomohon menggelar Pertemuan Daerah, di Aula Radio Kabar Baik, kelurahan Kakaskasen Dua, Kecamatan Tomohon Utara, Sabtu (5/6/2021).

Dalam Perda tersebut, para pemuda-pemudi adat se-Tomohon bermusyawarah untuk memilih kepengurusan PD BPAN Tomohon. Belarmino Lapong dipercayakan sebagai Ketua PD BPAN Tomohon, Anugrah Pandey sebagai Sekretaris, dan Kurnia Surentu sebagai Bendahara.

(Dari kiri ke kanan) Belarmino Lapong, Kurnia Surentu, dan Anugrah Pandey

Usai diberi mandat untuk menahkodai BPAN Tomohon, Belarmino Lapong mengatakan, akan berkomitmen untuk mengadvokasi kepentingan masyarakat adat dan berjuang bersama menjadi kelung umbanua (pelindung negeri).

“Harapannya bersama BPAN Tomohon, dapat mengadvokasi kepentingan masyarakat adat di wilayah Tomohon, yang saat ini terkesan tersembunyi dan atau bisa jadi sengaja disembunyikan,” ujar Belarmino.

“Terkait hal itu, saya akan bergerak bersama-sama teman-teman yang sevisi di Tomohon. Menjadi kelung umbanua tou muung, mengawal, menyuarakan, serta mengeksekusi aspirasi masyarakat adat di wilayah kota Tomohon pada khususnya,” jelas Belar, sapaan akarabnya usai kagiatan tersebut.

Lapong menegaskan, ada satu pesan leluhur Minahasa yang menjadi landasannya sejauh ini untuk tetap berkomitmen menjaga jatidiri sebagai tou (orang) Minahasa.

“Ada satu nasehat para leluhur yang menjadi pegangan kami, yakni ‘Kita Tumete witu tete, tinetean ni matete’. Artinya, kita mengikuti jalan yang dilalui oleh para leluhur. Penyertaan Yang Maha Kuasa dan restu leluhur akan selalu ada dalam setiap jalan pergerakan BPAN Tomohon,” kunci Belar

Sedangkan Kalfein Wuisan yang mewaliki Ketua Umum BPAN, saat di wawancarai usai kegiatan, mengapresiasi semangat dari para pemuda adat Kota Tomohon.

“Pemuda- pemudi adat dari beberapa komunitas adat di Tomohon telah melakukan sebuah tonggak sejarah baru. Keputusan mereka untuk berkumpul, berkonsolidasi, bermusyarah, dan mendeklarasikan diri menjadi bagian dari perjuangan BPAN merupakan suatu hal luar biasa dalam konteks Tomohon sebagai daerah urban,” ucap Wuisan.

Kalfein Wuisan membuka kegiatan mewakili Ketua Umum BPAN

Menurutnya, gerakan pulang kampung merupakan langkah terbaik yang dipilih pemuda adat Tomohon. Sebab gerakan tersebut, sudah menjadi konsep BPAN di beberapa tahun terkhir.

“Gerakan Pulang Kampung menjadi salah satu hal penting yang dilakukan BPAN beberapa tahun terakhir. Gerakan ini mengajak para generasi muda adat untuk kembali ke kampung, menjaga dan membangun kampungnya,” kata Wuisan

“Gerakan pulang kampung yang digagas oleh BPAN, dilakukan para pemuda-pemudi adat di seleuruh Nusantara dalam banyak cara. Misalnya, membentuk Sekolah adat, memastikan kedaulatan pangan, mendokumentasikan kampung dan kebudayaannya, dan banyak hal lain,” jelas Wuisan, yang juga sebagai Skretariat Nasional, Koordinator Propaganda Media Pengurus Nasional BPAN.

Ia harap, berdirinya PD BPAN Tomohon dapat menjadi penggerak inspiratif, bagi pemuda Kota Tomohon untuk bersama menjaga dan membangun daerah tempat berlangsungnya lehidupan

“Semoga PD BPAN Tomohon menjadi penggerak dan inspirasi bagi banyak orang muda Tomohon untuk menjaga dan membangun Tanah ini,” tutup Wuisan.

Para pemateri Seminar

Sebelum kegiatan musyarawah, dilaksanakan seminar bertema ‘”Pemuda, Sekolah Adat & Upaya Menemukan Jalan Pulang”. Hadir sebagai pemateri. Dr. Denni Pinontoan, Rikson Karundeng, M.Teol, Nadine Sulu, Kharisma Kurama. Turut hadir pula para Tetua Adat, Tonaas Rinto Taroreh selaku Penasehat PW BPAN Sulut, Ketua PW BPAN Sulut Allan Sumeleh, bung Jones Mait, S.H, Ketua KNPI Tomohon Kharlheinz Senduk, S.H, dan para pemuda-pemudi adat dari Minahasa.

Penulis: Josua Wajong

Cerita Dibalik Rakernas BPAN

Kawan-kawan kita baru saja menyelesaikan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Ketiga. Apresiasi untuk kita semua. Lega sudah satu perasaan karena konsolidasi menuju Jambore Nasional IV BPAN sudah dilaksanakan. Pengalaman bertemu dengan anggota BPAN yang berkesan dan menambah semangat untuk terus bergerak bersama dalam membangun kreativitas.

Dalam tulisan ini saya ingin berbagi tentang persiapan menuju RAKERNAS III BPAN. Tidak mudah bagi kami tim di Sekretariat BPAN dalam menyiapkan suksesnya kegiatan kita. Memundurkan tanggal kegiatan kami ambil sebagai keputusan, demi matangnya kegiatan yang akan kita lakukan. Sebab kita tahu, ini adalah awal dari temu yang akan terus tumbuh dan rindang di kemudian hari.

Berangkat dari kegelisahan orang muda dalam berorganisasi. Sehari-hari dalam persiapan kami melakukan diskusi tanpa henti tentang bagaimana mimpi organisasi BPAN. Memadu padankan cita-cita untuk dijadikan gerakan yang kekinian. Mencoba dan terus mencoba yang kita lakukan dan erdiskusi dalam ruang-ruang yang tersedia.

Pada prosesnya kami kemudian melakukan refleksi bersama atau melihat kilas balik BPAN dalam 3 tahun belakangan. Pertanyaan-pertanyaan selalu muncul dalam menemukan titik terang untuk terus bergerak Bersama. Kekosongan kepempimpinan hampir satu setengah tahun membuat kami mengalami kesulitan untuk memulai. Perlahan-lahan kami mulai membangun kerja tim, mencari cara untuk menjangkau para pengurus BPAN. Tak mudah tentunya, penuh tantangan sudah pasti tetapi tak membuat kami surut semangat.

Kilas balik yang kita lakukan membawa pada satu pemikiran yang sama, BPAN akan dimulai dari penguatan organisasi. Dasar inilah yang membuat kami kemudian giat melakukan sosialisasi atau pengenalan tentang BPAN. Berbagi pengetahuan dalam setiap ruang yang ada demi memahamkan satu pandangan ke depan. Menemukan solusi atas dinamika organisasi yang baru bergerak kembali setelah tertidur satu tahun lebih.

Hingga akhirnya apa yang kita lakukan membuahkan hasil. Rangkaian RAKERNAS III BPAN dihadiri lebih dari 200 anggota. 55 Wilayah Pengorganisasian BPAN adalah cerita kebanggaan untuk kita semua. Pastinya keberhasilan ini tak luput dari berpindah-pindah tempat untuk mencari sinyal dan adanya komitmen kawan-kawan semua untuk berjalan bersama BPAN secara beriringan. Bergandengan tangan.

Inilah cerita dibalik layar yang dapat saya sajikan untuk kawan-kawan. Bung Karno berkata Perjuangan-perjuangan membawa kesulitan-kesulitan. Perjuangan besar tidak hanya menuntut pengalaman tetapi juga menuntut keberanian. Saya kira, kutipan yang saya pilih adalah cerita dari kita semua. Atas keberanian dari kawan-kawan kita dapat bersama-sama membangun organisasi ini dari satu tangga naik ke tangga lainnya.

Tetap semangat, bangun kreativitas Pemuda Adat dan terus Bangkit, Bersatu, Bergerak Mengurus Wilayah Adat!

Penulis: Yuyun Kurniasih

Rekomendasi dan Resolusi Rakernas III BPAN

Rekomendasi dan Resolusi
Rapat Kerja Nasional III Barisan Pemuda Adat Nusantara (RAKERNAS III BPAN) 8 – 9 Mei 2021

Kami, Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) organisasi sayap Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), hadir sebagai wadah bersama para Pemuda-pemudi Adat Nusantara untuk memperjuangkan hak-hak Masyarakat Adat.

Kami, Pemuda-pemudi Adat Nusantara selama ini telah dan terus melakukan pendokumentasian terhadap pengetahuan dan semua kekayaan yang ada di wilayah adat kami. Fakta dan temuan adalah bukti bahwa kami mewarisi titipan leluhur kami yang kami yakini nilai dan kebenarannya bersumber dari cita-cita luhur Masyarakat Adat Nusantara.

Gerakan Pulang Kampung atau Kembali ke Kampung adalah inti gerakan kami sebagai generasi muda adat yang menjadi jalan menuju masa depan yang lebih pasti. Kami meyakini bahwa kampung atau wilayah adat adalah sumber penghidupan utama yang sudah terbukti menghidupi kami tanpa ketergantungan pada pencarian pekerjaan di luar wilayah adat, seperti di kota.

Kami, Pemuda-pemudi Adat Nusantara telah dan terus memperkuat solidaritas demi menjaga wilayah adat. Bagi kami wilayah adat merupakan ruang hidup, ruang belajar, dan sebagai unsur penting dalam membentuk identitas kami sebagai masyarakat adat.

Pada tanggal 8-9 Mei 2021 kami, seluruh Pengurus BPAN melalui Rapat Kerja Nasional III Barisan Pemuda Adat Nusantara (RAKERNAS III BPAN telah melakukan refleksi atas perkembangan organisasi maupun situasi politik di tanah air dan menegaskan pernyataan sikap kami yang termuat dalam resolusi dan rekomendasi di bawah ini:

  1. Menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja, revisi UU Minerba, dan peraturan-peraturan lainnya yang merugikan kepentingan Masyarakat Adat, lingkungan hidup, yang telah terbukti menjadi penyebab dari tindakan perampasan wilayah adat, kriminalisasi, dan kekerasan terhadap Masyarakat Adat.
  2. Mendesak pemerintah dan DPR untuk segera melakukan revisi UU Kehutanan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012.
  3. Pada masa pandemi Covid-19 terbukti Masyarakat Adat menjadi yang paling memiliki daya lenting dan kampung atau wilayah adat menjadi benteng pertahanan kami. Karena itulah kami menolak aksi-aksi perampasan wilayah adat. Sekaligus kami juga menyerukan agar negara mengedepankan atau mempromosikan praktek-praktek pengelolaan wilayah adat berbasis kearifan lokal Masyarakat adat.
  4. Kami, Pemuda-pemudi Adat Nusantara, mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk mengesahkan RUU Masyarakat Adat yang sesuai dengan aspirasi Masyarakat Adat dan mendesak pemerintah daerah untuk segera menerbitkan produk hukum daerah yang mengakui, melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak kami sebagai Masyarakat Adat.
  5. Kami, Pemuda-pemudi Adat Nusantara, mendesak pemerintah untuk mencabut izin-izin HPH, HTI, tambang, dan bentuk lainnya yang merampas dan merusak tanah adat, situs budaya, dan lain-lain yang ada di wilayah adat kami.
  6. Kami, Pemuda-Pemudi Adat Nusantara, mendesak pemerintah, terutama KLHK beserta jajarannya untuk MENGHENTIKAN Penetapan Kawasan Hutan “Negaraisasi Wilayah Adat” dan kebijakan-kebijakan Perhutanan Sosial yang mencakup skema HKM, HTR, Hutan Desa maupun Kemitraan Lingkungan dan mencabut semua perizinan perhutanan sosial yang terbit di atas Wilayah Adat. Sebaliknya Pemerintah harus segera mempercepat pelaksanaan pengakuan wilayah adat.
  7. Kami, Pemuda-pemudi Adat Nusantara, mendesak pemerintah pusat sampai daerah untuk memberikan pemerataan akses internet di seluruh nusantara.
  8. Kami, Pemuda-pemudi Adat Nusantara, mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengakui dan mendukung sekolah-sekolah adat di seluruh nusantara.

Internal organisasi:

  1. Menyerukan kepada pengurus dan anggota BPAN untuk terus belajar dan memperkuat hubungan dengan tetua untuk memperoleh pengetahuan demi menjaga wilayah adat.
  2. Menginstruksikan kepada pengurus dan anggota BPAN untuk aktif melakukan sosialisasi lewat media sosial terkait program kerja dan upaya menjaga wilayah adat di komunitas Masyarakat Adat.
  3. Mendorong pengurus dan anggota BPAN untuk melakukan penguatan sistem dan kelembagaan adat serta terus memperkuat dan memastikan musyawarah adat tetap ada demi keberlangsungan dan kedaulatan Masyarakat Adat itu sendiri.
  4. Menyerukan kepada seluruh pengurus BPAN untuk mempersiapkan, mengutus, dan mendukungkader-kadernya untuk merebut ruang-ruang pengambilan keputusan, dari tingkat kampung sampai tingkat nasional.
  5. Menginstruksikan kepada seluruh pengurus dan anggota BPAN untuk melakukan program-program yang relevan untuk terus membuktikan ketangguhan Masyarakat Adat di tengah pandemi dengan aksi seperti menanam tanaman pangan, obat-obatan tradisional, mengelola hasil hutan, laut, sungai, danau, dan memanfaatkan potensi ekonomi yang ada di wilayah adat.
  6. Mendorong pengurus dan anggota BPAN untuk terus mengembangkan inovasi dengan memadukan perkembangan teknologi dan pengetahuan tradisi untuk menjadikan kampung sebagai tempat bermain dan pusat belajar untuk berhubungan baik dengan alam, sesama manusia, leluhur, dan Sang Pencipta.

Sebagai penutup dari resolusi dan rekomendasi ini, kami mengajak seluruh komponen anak bangsa untuk terlibat dan berpartisipasi dalam perjuangan Masyarakat Adat Nusantara.

Disepakati pada tanggal 9 Mei 2021.

Film Kinipan Bakar Semangat Generasi Muda Adat Bengkulu untuk Jaga Wilayah Adat

“Demikian banyak hal yang saya tangkap dan pelajari serta tertanam dalam diri, bahwasannya sangat penting dan menjadi suatu keharusan dalam mempertahankan wilayah adat dan kewajiban kita pemuda untuk melestarikan dan membangkitkan kembali tradisi yang kita punya”, ucap Adhe Masynta usai menonton film Kinipan bersama generasi muda adat Bengkulu.

Ia salah satu dari sejumlah pemudi adat yang ikut hadir dalam acara nonton bareng (nobar) film Kinipan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Wilayah Bengkulu berkolaborasi dengan Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat (AMAN) Bengkulu dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bengkulu.

Sekolah Adat Tebo Leceak Rejang Lebong, di Komunitas Lubuk Kembang, hari itu begitu ramai. Dengan menerapkan protokol Kesehatan covid-19, sejumlah pemuda-pemudi adat Bengkulu berkumpul di sana. Kamis, (1/4/2021) menjadi momen penting mereka belajar bersama dari film Kinipan produksi WatchDoc.

Adhe Masynta sangat tergugah dengan film Kinipan. Baginya, film tersebut memberikan banyak pengetahuan baru tentang perjuangan mempertahankan wilayah adat. Film Kinipan membuka matanya.

Selain menjadi ruang bertemu dan konsolidasi antar-generasi muda adat Bengkulu, acara nobar film Kinipan menjadi ruang untuk membuka pengetahuan dan kesadaran pemuda-pemudi adat dalam menjaga wilayah adatnya.

“Supaya pemuda-pemudi adat yang ada di perkampungan mengetahui bahwa kerusakan hutan itu berdampak besar bagi kehidupan, dan supaya pemuda-pemudi adat, siap tidak siap, harus berani melawan, atas kerusakan- kerusakan hutan apalagi wilayah adat sendiri. Menjaga, merawat, melestarikan lingkungan di wilayah adat mereka,” ucap Edwin Ravinki, Ketua BPAN Wilayah Bengkulu.

Dijelaskan Edwin, Kinipan merupakan film yang berkaitan dengan isu lingkungan, pandemi covid, dan Masyarakat Adat.

“Kinipan merupakan film dokumenter dari WatchDoc yang berkaitan dengan isu lingkungan, pandemi covid, Masyarakat Adat, dan lumbung pangan. Kinipan merupakan salah satu desa yang ada di Kalimantan Selatan terkenal dengan Masyarakat Adat yang masih bertahan untuk memperjuangkan hak wilayah adatnya. Film ini tidak cuma menceritakan Kinipan dan Kalimantan, tapi juga ada wilayah Jambi, Bengkulu dan Sumatera, di mana pandemi covid-19 telah mempengaruhi kesehatan dan ekonomi secara luas. Film Kinipan juga menjelaskan bahwa virus sejak dulu sudah ada, mewabah di Indonesia. Virus yang ditularkan dari hewan,” jelas Edwin.

Di masa pandemi ini, Masyarakat Adat adalah tembok terakhir penjaga sistem ekonomi dan ketersediaan pangannya. Hal ini menjadi refleksinya atas kondisi Masyarakat Adat terkini dan apa yang diceritakan dalam film Kinipan.

“Dampak dari covid-19 juga terimbas ke lapangan kerja semakin sempit. PHK semakin banyak akibat pandemi covid yang tak kunjung usai. Lumbung pangan atau food estate yang merupakan program pemerintah untuk mengatasi pangan akibat covid-19 sampai sekarang belum juga ada hasil yang memuaskan. Bercermin dari semua itu, Masyarakat Adat bisa jadi tembok terakhir dalam menjaga sistem ekonomi atau ketersediaan pangan akibat pandemi. Hal ini karena Masyarakat Adat sudah mempunyai semua yang dibutuhkan di dalam wilayah adat, baik sumber daya alam ataupun manusianya,” ungkap Edwin.

Setelah menonton film Kinipan, Edwin dan generasi muda adat Bengkulu semakin sadar untuk menjaga wilayah adatnya. Aksi penting lain yang harus dilakukan, menurut Edwin, yakni mendorong RUU Masyarakat Adat agar segera disahkan.

“Yang harus dilakukan pemuda adat adalah menjaga wilayah adat dan mendorong segera dilakukannya pengesahan RUU Masyarakat Adat,” tegasnya.

Menjaga dan melestarikan hutan, menurut Edwin, menjadi salah satu isu penting dari beberapa isu yang diangkat dalam film Kinipan.

“Dari beberapa isu yang diangkat dalam film Kinipan, kita adalah pemuda adat. Pemuda adat memiliki peran penting dalam menjaga melestarikan hutan. Apalagi hutan di wilayah Masyarakat Adat,” tutup Edwin.

Penulis: Kalfein Wuisan

Tonaas Rinto Taroreh dan Kisah 11 Tahun Penyelamatan Situs Budaya

29 Maret menjadi tanggal yang penting bagi Tonaas Rinto Taroreh.  Tanggal tersebut menjadi penanda waktu baginya ketika memulai kerja pengabdian tanpa pamrih bagi eksistensi kebudayaan Minahasa. 

Sebelas tahun silam, di tanggal tersebut, ia pertama kali melakukan penyelamatan situs yang rusak akibat vandalisme. Bersama beberapa orang yang masih keluarga dekat, sahabat, dan rekan komunitas, ia memulai kerja untuk memperbaiki waruga yang rusak akibat penjarahan. Di Wanua Ure Lotta, semua itu dimulai.

“Kalau merawat situs peninggalan leluhur sudah lebih dari 20 tahun.  Kalau penyelamatan situs, memperbaiki situs, itu sudah 11 tahun. Tepat hari ini 11 tahun. 29 Maret 2021,” tutur Tonaas Rinto.

Tonaas Rinto Taroreh (memakai kaos hitam) dan kawan-kawan komunitas pegiat budaya Minahasa saat mulai memperbaiki situs Waruga Opa Lawit Potot di Wanua Ure Lotta.

Masawang-sawangan, Ru’kup, dan Panggilan Hati

Nama lengkapnya, Christian Rinto Taroreh. Ia biasa disapa Tonaas Rinto. Kini, aktivitasnya sehari-hari ia abdikan untuk kerja-kerja kebudayaan Minahasa. Misal, memperbaiki situs, mengobati orang lewat pengobatan tradisional Minahasa, melatih Kawasaran, dan lain sebagainya terkait dengan peran sebagai Tonaas.

Tonaas Rinto Taroreh

Hampir semua hari, di sebelas tahun terakhir ini, ia habiskan untuk menjaga, merawat, dan memperbaiki situs peninggalan leluhur yang merupakan aset kultural Minahasa. Semua kerja itu dilakukannya sebagai penghormatan kepada leluhur. Menurutnya, leluhur adalah orang tua dan ia adalah anak. Sebagai anak adalah tanggung jawabnya untuk menjaga milik dan peninggalan orang tua. Salah satunya situs budaya. Kesadaran inilah yang memotivasinya dan memulai menyelamatkan situs. Waruga, makam leluhur Minahasa, di Lota menjadi situs pertama yang diselamatkannya bersama komunitas.

“Sebenarnya yang memotivasi saya karena situs ini adalah milik leluhur kita. Kalau ini leluhur kita, berarti dia adalah orang tua kita. Kalau mereka adalah orang tua kita, berarti tanggungjawabnya ada pada kita. Jadi, tidak perlu menunggu siapa-siapa. Kalau sudah melihat hal yang seperti ini, langsung bertindak. Ini soal kepekaan. Tapi kepekaan tidak cukup. Harus ada wujud nyata. Tindakan langsung. Jadi, yang memotivasi saya, yang paling pokok, karena ini orang tua kita. Kalau ini orang tua kita, kepada siapa lagi tanggung jawab ini harus diberikan? Tentu kepada kita. Dimulai dari kita,” jelas Rinto.

Tonaas Rinto, Tonaas Jack Reppi, dan beberapa Tonaas lain serta komunitas adat saat menyelamatkan Watu Tumotowa Opo Sarayar yang dirusak di Minahasa Selatan dan dibuang di Poigar Tahun 2012.

Tonaas Rinto menjelaskan bahwa motivasinya menyelamatkan situs adalah wujud bakti seorang anak kepada orang tua. Selain itu, upayanya ini merupakan sebuah tanggung jawab untuk generasi selanjutnya.

“Karena menurut saya yang paling utama adalah keterhubungan kita dengan situs leluhur. Ini soal tanggung jawab kepada leluhur kita, kepada orang tua kita. Dan tanggung jawab untuk anak cucu kita”

Selama ini, ia bekerja memperbaiki situs, melakukan aksi penyelamatan situs budaya karena panggilan hati. Ia dan kawan-kawan komunitas pegiat budaya Minahasa melakukan kerja tersebut berdasar atas nilai-nilai ke-Minahasaan.

Tonaas Rinto Taroreh dkk saat melakukan aksi kampanye penyelamatan Waruga di ruang publik

“Menurut saya, ini terkait dengan salah satu dari nilai Keminahasaan. Ada beberapa nilai Keminahasaan. Pertama, Masawang-sawangan. Jadi ini kerja bersama. Kami bersama-sama, kerja di tempat leluhur. Dengan kami bekerja di tempat leluhur, ini wujud nyata dari kami untuk menghormati mereka. Dan kedua, ini menjadi pembelajaran untuk generasi berikutnya. Menjadi landasan untuk mereka nanti. Bagaimana ber-Minahasa. Dengan salah satu sisi, mesti ada kerja-kerja nyata, turun langsung ke lapangan. Melakukan aksi penyelamatan situs”

Menurut Tonaas Rinto, upaya penyelamatan situs dilakukan karena situs tersebut bukan hanya sekedar benda, tetapi ia memiliki nilai-nilai kearifan Minahasa.

“Penyelamatan situs ini, karena situs ini bukan sekedar benda, tetapi di situ terkadung nilai-nilai kearifan Minahasa. Kerja yang kami lakukan Masawang-sawangan itu, bagian dari nilai-nilai ke-Minahasaan yang para leluhur wariskan,” ungkapnya.

Saat Kerja bersama memperbaiki Waruga Opo Lawit Potot

Masawang-sawangan dalam bahasa Minahasa berarti ‘saling bantu-membantu atau saling menopang’. Ini hanya bisa terjadi kalau dilakukan secara bersama-sama. Satu orang dengan yang lain. Panggilan hati dan tanggung jawab kepada leluhur serta nilai Masawang-sawangan menjadi dasar upaya penyelamatan situs yang mereka lakukan. Dasar ini kemudian menjadi bukti bahwa mereka mampu melakukan ini tanpa bantuan dana pemerintah. Ini juga yang menjadi salah satu cara mereka menujukan kepada banyak orang bahwa upaya mereka murni karena panggilan hati sebagai seorang anak Minahasa. Upaya mereka memperbaiki situs selama ini, dilakukan dalam spirit Masawang-sawangan, tanpa mengharap bantuan atau dapat bantuan dana dari pemerintah. Kearifan Minahasa, Ru’kup, menjadi dasar untuk memenuhi segala keperluan yang dibutukan untuk merawat dan memperbaiki situs yang rusak.

“Uang didapatkan dari Ru’kup. Dikumpulkan dari teman-teman semua. Bahan material, ada yang dibeli. Ada juga yang diambil dari rumah saya. Jadi kami semua patungan. Selain ada yang memberi uang, ada yang memberikan tenaganya. Selain tenaga, ada juga yang memberi bahan, contoh semen. Kemudian ada yang memberi makanan, pisang goreng, nasi, makanan yang kami makan di lokasi”, terangnya.

Makan bersama hasil Ru’kup saat sedang memperbaiki Waruga Opo Lawit Potot

Ru’kup adalah salah satu kearifan Minahasa. Ia banyak digunakan orang Minahasa saat melakukan sesuatu, kegiatan, atau acara. Masing-masing orang memberikan apa yang ia punyai secara tulus dan ikhlas.

Berjuang Bersama Masyarakat Adat Nusantara

Selain melakukan banyak kerja dan karya dalam bidang kebudayaan Minahasa, Tonaas Rinto juga aktif dalam gerakan masyarakat adat nusantara bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Tahun 2017, ia menjadi salah satu kader AMAN dari Sulawesi Utara mengikuti Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) V di Tanjung Gusta, Sumatera Utara.

Tonaas Rinto bersama AMAN Wilayah Sulut berfoto bersama Sekjend AMAN Terpilih, Rukka Sombolinggi

Ia juga aktif terlibat bersama Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Wilayah Sulawesi Utara. BPAN merupakan organisasi sayap AMAN yang menjadi wadah pemuda-pemudi adat se-Nusantara untuk berjuang bersama. Di Sulawesi Utara, BPAN memiliki kepengurusan. Dalam kepengurusan tersebut, Tonaas Rinto dimandatkan oleh pemuda-pemudi adat anggota BPAN Wilayah Sulut untuk menjadi penasehat. Posisi ini diberikan kepada Tonaas Rinto karena ketokohan, wawasan tentang adat tradisi Minahasa, dan pemberian dirinya bagi eksistensi kebudayaan Minahasa yang luar biasa. Allan Sumeleh, S.Teol selaku Ketua BPAN Wilayah Sulut, menyampaikan bahwa Tonaas Rinto menjadi teladan bagi pemuda-pemudi adat Minahasa. Karya dan kerja-kerjanya yang tulus bagi Tanah Toar Lumimuut menjadi inspirasi bagi mereka.

Tonaas Rinto Taroreh bersama Kawasaran BPAN Sulut saat mengikuti Jambore Nasional Pemuda Adat Nusantara di Muara Samu, Kalimatan Timur.

“Tonaas Rinto mengajarkan keteladanan. Tidak hanya cara hidupnya yang mengabdikan dirinya secara tulus bagi eksistensi kebudayaan Minahasa, tapi ia juga membagikan pengetahuan tersebut kepada generasi muda Minahasa. Ia tanpa pamrih, aktif terlibat bersama pemuda-pemudi adat. Ia juga hadir menjadi Kelung um Banua bagi Minahasa di konteks kekinian,” ungkap Allan.

Bagi Alan, Tonaas Rinto begitu bijaksana dalam hal apapun. Perannya bagi pemuda adat sangat berpengaruh. Tonaas sering berbagi tentang apa yang baik dan yang harus diikuti oleh mereka.

“Tonaas Rinto juga sebagai penasehat BPAN Sulut juga sangat berkontribusi dalam berbagai hal. Antara lain, sering memberikan latihan tarian Kawasaran dan memberikan atribut Kawasaran untuk kami pakai,” tambahnya.

Tonaas Rinto sendiri sudah bergabung dalam perjuangan masyarakat adat ketika terlibat dalam Kongres Nasional Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Komunitas Adat dan Tradisi  Tahun 2012 di Surabaya. Ia waktu itu hadir lewat undangan dari AMAN. Sejak saat itu ia semakin intens bergerak dalam perjuangan bersama AMAN dan masyarakat adat nusantara. Terutama, dalam perjuangan bersama masyarakat adat di Minahasa melakukan advokasi, menggiatkan tradisi leluhur, aksi menyelamatkan situs, serta pelestarian seni tradisi dan warisan pengetahuan Minahasa.

Pencapaian yang Tak Pernah Diduga

Kiprah Tonaas Rinto yang tulus dan penuh dedikasi bagi Minahasa, juga terlihat dari kiprahnya melestarikan Kawasaran sebagai ritual dan Kawasaran sebagai seni pertunjukan.

Tonaas Rinto Taroreh melakukan Kawasaran sebagai ritual di Wanua Ure Lotta

Sudah satu dekade lebih, ia menggelorakan kembali Kawasaran di seluruh pelosok Minahasa. Sekarang ini, di Minahasa terjadi sebuah kebangkitan kultural. Hal ini ditandai dengan munculnya banyak kelompok Kawasaran. Mulai dari kelompok Kawasaran di kampung-kampung, sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, komunitas, serta sanggar-sanggar. Banyak di antaranya, dilatih dan digerakkan oleh Tonaas Rinto. Upayanya ini dilakukan sebagai panggilan hati untuk menjaga warisan pengetahuan leluhur. Tanpa ia duga, kerja dan karyanya ini, membuatnya mendapatkan penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia (AKI) Tahun 2020 dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai Pelestari Kawasaran.

Di hari ia menerima penghargaan ini, ucapan selamat datang dari banyak pihak. Sekjend AMAN, Rukka Sombolinggi, turut memberikan ucapan selamat. Begitu juga BPAN, lewat Ketua Umum BPAN, Jakob Siringoringo ikut mengucapkan selamat. Penghargaan kepada Tonaas Rinto menjadi salah satu bukti eksistensi masyarakat adat yang konsisten menjaga warisan leluhurnya.

Waruga Opo Lawit Potot: Jejak Awal Aksi Penyelamatan Situs

Di daerah lain di Nusantara, masyarakat adat berhadapan dengan banyak tantangan. Mulai dari perampasan tanah sampai kriminalisasi masyarakat adat. Sementara di Minahasa, vandalisme atau pembongkaran dan pengrusakan aset kultural, seperti situs, menjadi masalah utama.

Vandalisme terhadap situs budaya telah lama terjadi di Minahasa. Bahkan sampai sekarang masih terjadi. Kasus terakhir, di daerah Minahasa Selatan. Memang, pengrusakan terhadap aset kultural Minahasa menjadi salah satu masalah besar yang dihadapai masyarakat adat Minahasa.

Vandalisme terhadap aset kulutral di Minahasa, membuat orang-orang seperti Tonaas Rinto Taroreh dan pegiat budaya lain langsung bergerak, memenuhi panggilan hati. Kasus pengrusakan dan penjarahan situs, langsung direspon dengan bukti nyata. Turun langsung dan bekerja secara tulus tanpa pamrih.

“Sudah banyak situs budaya yang diperbaiki. Ada Waruga, ada Lisung, ada Batu Tumani, Batu Tumotowa, Batu Sumanti. Kalu Waruga sudah ratusan, Watu Tumani, puluhan. Sama dengan Lisung-lisung Tua. Ratusan Waruga, Lisung dan beberapa situs lainnya diperbaiki secara swadaya dengan komunitas,” pungkasnya.

Tonaas Rinto mencatat ada beberapa kali terjadi pengrusakan dan pembongkaran terhadap situs terakhir yang baru saja ia dan reka-rekannya selesai perbaiki. Aset kultural Minahasa tersebut berupa Waruga yang sudah beberapa kali dirusak, sejak tahun 1980.

Situs Waruga Opo Lawit Potot yang hancur akibat vandalisme

“Yang menyebabkan situs itu rusak, kalau faktor alam kecil sekali. Hal utama yang membuatnya rusak karena adanya penjarahan, perampokan isi waruga. Itu terjadi dua kali. Jadi pertama kali dibongkar itu, tahun 1980. Baru kemudian, tahun 1987. Ada orang yang bilang pertama 1990, tapi dia ubah lagi jadi 1987,” paparnya.

Situs terakhir yang diselamatkan dan perbaiki oleh Tonaas Rinto terletak di Wanua Ure (Kampung Tua) Lotta. Situs tersebut berupa Waruga dari leluhur Minahasa, Opo Lawit Potot.

“Situs terakhir ini, baru selesai beberapa hari yang lalu, hari sabtu. Situs dari Opo Lawit Potot. OPo Lawit Potot ini, dia seorang Tonaas Perang, Teterusan, Mamuis dari Wanua Ure Lotta”

Waruga Opo Lawit Potot menjadi situs yang pertama kali ia selamatkan, sekaligus menjadi situs terakhir yang diperbaiki baru-baru ini. Pekerjaan perbaikan situs ini, menjadi penanda  waktu bagi Tonaas Rinto mulai terjun dalam aksi penyelamatan situs yakni sebelas tahun, sejak 29 Maret 2010.

“Merawat dan memperbaiki situs, seperti waruga yang dirusak adalah wujud bakti kepada leluhur sebagai orang tua kita,” tutup Tonaas Rinto.

Epilog

Hari Senin, 29 Maret 2021, Tonaas Rinto Taroreh mengupload sekitar 36 foto di sebuah album di akun Facebook miliknya. Album foto tersebut ia beri nama Wanua Ure Lotta’ (Kalih Tua). Album itu berisi foto-fotonya bersama para pegiat budaya Minahasa yang sedang memperbaiki Waruga Opo Lawit Potot. Ia kemudian menambahkan keterangan pada album tersebut dengan tulisan yang agak panjang.  Ia menulis itu sebagai sebuah ingatan. Berikut tulisannya:

“Penyelamatan situs sejarah dan benda cagar budaya adalah tanggung jawab kita bersama.

Penyelamatan dan pemugaran situs secara mandiri adalah salah satu bukti bahwa nilai-nilai ke-Minahasaan (Masawa-sawangan, Matombo-tombolan, dsb) masih kuat dan terus tumbuh.

Ini adalah panggilan hati, kepekaan yang mewujud menjadi kerja nyata.

Hari ini genap 11 tahun kami memulai kegiatan penyelamatan situs-situs sejarah budaya dihampir seluruh tanah minahasa, secara mandiri tanpa bantuan dari pemerintah.

Hancurnya situs budaya khususnya Waruga itu akibat penjarahan disekitar tahun 1970-1990an.

Kali ini kami melakukan penyelamatan situs bersejarah di Wanua Ure Lotta’, di Waruga dari Opo Lawit.

Teman-teman yang terlibat dari lintas komunitas adat dan pribadi. Ada dari Wanua Kembes, Bitung, Tomohon, Manado dan beberapa wanua seputaran situs.

Pekerjaan ini kami lakukan hampir 2 minggu dan selesai beberapa hari yg lalu.

Terima kasih banyak buat semua yang terlibat dalam kegiatan ini; Tua Isan, Om Mik, Papa, Firsa, Fano, Ayen, Ando, Jeki, Rio, Eber, Figo, Steven, Paschal, Hip, Charles, Ichan, Maikel, Andre, Doni, Onal.

Mari teman-teman semua, bersama kita selamatkan situs-situs sejarah dan budaya warisan peradaban Para Leluhur Minahasa.

Semoga semesta dan Para Leluhur menyertai kita semua.

Arii.. pe-to’

Minahasa, 29 maret 2021.

#Minahasa

Waruga Opa Lawit saat selesai diperbaiki

Penulis: Kalfein M. Wuisan

Demi Hak-hak Istimewa Warisan Leluhur, PD BPAN Mamasa Dideklrasikan

Di dalam ruangan, ada sebuah baleho. Digantung di dinding berlatar putih.

Logo Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) diletakan di bagian atas baleho. ‘Pendidikan Kader Pemula dan Konsolidasi Pemuda Adat’ tercetak besar di baleho tersebut. Tulisan ini hendak menggambarkan kegiatan yang sedang dilakukan. ‘Bangkit Bersatu Menuju Gerakan Masyarakat Adat yang Berdaulat, Mandiri, dan Bermartabat’ juga tertulis di baleho.

Di depan baleho, ada sejumlah generasi muda adat Mamasa. Mereka berkumpul, bermusyawarah, dan belajar bersama mengenai gerakan masyarakat adat. Mereka mengikat komitmen untuk tanah adat dan masa depan masyarakat adat. Upaya konkrit mereka mewujud dengan dibentuk dan dideklarasikannya Pengurus Daerah (PD) BPAN Mamasa.

“Kurangnya kesadaran generasi muda di Mamasa tentang pentingnya memperjuangkan hak-hak istimewa yang diwariskan leluhurnya,” ungkap Evan. Ini kemudian menjadi salah satu alasan Evan dan generasi muda adat Mamasa membentuk BPAN Daerah Mamasa.

Evan percaya bahwa BPAN adalah wadah yang tepat dan selama ini konsisten memperjuangkan hak-hak masyarakat adat.

“BPAN adalah wadah yang tepat untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat”, ucap Evan.

Evan Dwi Kurnianto begitu bersemangat hari itu. 13 Maret 2021 menjadi momen spesial baginya dan generasi muda adat Mamasa. Mereka berkumpul di Wisma Gandang Dewata, Kelurahan Mamasa Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa. Di waktu itu, mereka bermusyawarah dan mendeklarasikan BPAN Daerah Mamasa sebagai wadah perjuangan pemuda-pemudi adat.

Selain memutuskan untuk mendeklarasikan PD BPAN Mamasa, hasil musyawarah juga menetapkan kepengurusannya.  Evan Dwi Kurnianto diberi mandat sebagai Ketua, Yudith Sriwahyuni sebagai Sekretaris dan Marson Ramba Kila sebagai Bendahara.

Sebagai pemuda adat, menurut Evan, BPAN menjadi wadah yang harus diiikuti oleh pemuda-pemudi adat di seluruh  nusantara. Hal ini disampaikan Evan sebagai pengakuan dari apa yang dilihatnya mengenai BPAN selama ini.

Bagi Evan, BPAN harus dibentuk di seluruh daerah di nusantara sebagai perpanjangan tangan perjuangan masyarakat adat. BPAN di daerah-daerah menjadi motor untuk mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat.

“BPAN harus membentuk pengurus daerah agar dapat menjadi perpanjangan tangan dalam mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat mandiri dan bermartabat,” tuturnya.

Evan dan 21 orang generasi muda adat Mamasa yang mendeklarasikan PD BPAN Mamasa dikukuhkan menjadi bagian dari BPAN dengan mengucapkan Janji Pemuda Adat.

Penulis: Kalfein Wuisan

BARISAN PEMUDA ADAT NUSANTARA

MENJADI PEMUDA ADAT

KONTAK KAMI

Sekretariat BPAN, Alamat, Jln. Sempur, Bogor

officialbpan@gmail.com

en_USEnglish
en_USEnglish