Catatan Hari Nelayan Nasional 6 April 2017: hari ini diperingati sebagai Hari Nelayan Nasional yang ke 57, namun nasib para nelayan kini belum menunjukkan tanda-tanda kearah kesejahteraan.

Nasib para nelayan masih berada dalam skema kemiskinan struktural, itu terlihat dari meluasnya perampasan wilayah pesisir yang menjadi tempat tinggal dan ruang hidup masyarakat terutama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Contoh perampasan ruang wilayah kelola para nelayan tersebut adalah dengan maraknya aksi reklamasi yang didorong pihak-pihak tertentu. Selain itu, kebijakan penetapan 10 Kawasan Strategis Pariwisara Nasional (KSPN) adalah gaya baru perampasan ruang wilayah kelola para nelayan.

Perampasan ruang yang meluas oleh sejumlah pihak tersebut, sangat mempengaruhi kesejahteraan para nelayan. Karena situasi tersebut dapat mempengaruhi kondisi sosiologis nelayan dalam beraktivitas di wilayah pesisir ruang kelola mereka.

Selain 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, data PB HMI Bidang Agraria dan Kemaritiman (disadur dari berbagai sumber), terdapat 25 kawasan pesisir yang direklamasi, secara kumulatif telah menggeser sedikitnya 13.433 nelayan dengan melibatkan 18.151 KK dari wilayah kelolanya.

Akibatnya para nelayan tersebut dipaksa mencari mata pencaharian lain di luar tradisi melaut yang telah ratusan tahun mereka lakoni. Di balik alih fungsi mata pencaharian tersebut, ironisnya adalah adanya peran negara yang diketahui ikut mendukung program pergeseran para nelayan tersebut.

Sejumlah fakta di atas telah menegaskan bahwa perampasan ruang wilayah kelola para nelayan telah terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif yang sulit untuk dibatasi karena adanya dukungan yang secara langsung oleh negara.

Kiranya melalui momentum Hari Nelayan kali ini mestinya dijadikan sebagai tonggak penting untuk memulai mensejahterahkan para nelayan, karena nelayan memegang peranan penting dalam mengelola wilayah perairan nasional. Berdasarkan catatan Badan Informasi Geospasial, dua pertiga wilayah laut Indonesia terdiri dari 13.466 pulau dan mencapai luas laut keseluruhan 5,8 juta km². Dengan luas wilayah lautan seperti itu, potensi perikanan yang ada di dalamnya mencapai 6,5 juta ton.

Dengan demikian yang harus segera dilakukan adalah:

1. Menghentikan seluruh proyek perampasan ruang dengan meninjau ulang kebijakan penetapan 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Menghentikan proyek-proyek reklamasi agar dapat memastikan hak-hak konstitusional nelayan terutama nelayan tradisional
2. Serius dan bersungguh-sungguh memikirkan kesejahteraan para nelayan dengan tidak menjadikan setiap kebijakan mengunakan logika pencitraan.

Mahyudin Rumata

Ketua PB HMI Bidang Agraria dan Kemaritiman

Tanjung Gusta (17/3)—Masyarakat Adat Misak berjuang untuk bertahan hidup dari ambang kehancuran. Sebelumnya mereka telah dihancurkan penjajahan Spanyol. Sejarah mereka dihilangkan, kebudayaan mereka dihancurkan bahkan bahasa mereka kini umumnya Spanyol. Padahal mereka memiliki bahasa ibu sendiri.

Demikian disampaikan Jeremias saat jadi pembicara melalui video call dalam sarasehan #RencanaKehidupanWilayahAdat (16/3). “Namun kini kami perlahan-lahan menggali sejarah leluhur atau asal-usul kami. Semuanya kami gali dan kini kami menggagas sebuah pola baru yang kami sebut Plan de Vida (Rencana Kehdidupan),” katanya.

Hal serupa juga disampaikan seorang pemuda adat dari Talang Mamak, Ratna. “Karena wilayah adat hampir habis, maka Masyarakat Adat juga nantinya akan habis. Anak cucu kami tidak akan tahu berbahasa ibu, berpakaian adat, hukum adat, pohon-pohon endemik dan lainnya,” jelasnya.

Selain Jeremias Tunubala dan Liliana Mueles, tim fasilitator juga menghadirkan narasumber Himyul Wahyu Ketua BPH AMAN Kampar Riau; perwakilan Lembaga Adat Serampas, Ishak Pendi dan perwakilan Masyarakat Adat Talang Mamak, Riau.

Di tengah-tengah masyarakat adat nusantara sendiri “virus” Plan de Vida telah mulai ditularkan. Di antaranya saat ini dimulai di komunitas adat Talang Mamak, Indragiri Hulu, Riau. Bahkan sudah berlangsung satu tahun.

Mereka mengemasnya dalam bentuk Pohon Rencana Hidup Talang Mamak. Rencana Kehidupan mereka dilambangkan dengan akar menjalar ke zaman dahulu, ke sejarah mereka sebagai masyarakat adat Talang Mamak. Istilahnya batang pohon yang kuat menjadi Jati diri, Penentuan Nasib Sendiri Masyarakat Adat Talang Mamak,  Berdaulat, Wilayah Adat, dan Lembaga Adat.

Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Hutan, Budaya, Komunikasi dan Hukum Adat terangkum dalam dahan Pohon. Dilengkapi daun-daun yang rimbun, guna berlindung: air bersih, sistem pengangkutan, pekerjaan, tempat belajar, bahasa ibu, obat-obat herbal, pohon, hutan keramat, lagu, musik, makanan tradisional, gawai gadang, tawa orang tua-anak dan lain-lain.

Sarasehan yang dimoderatori Modesta Wisa, anggota DePAN (Dewan Pemuda Adat Nusantara) Region Kalimantan itu turut difasilitasi Serge Marti, Eny Setyaningsih dan Simon Pabaras dari LifeMosaic.

Selain sarasehan Rencana Kehiudupan Wilayah Adat terdapat delapan lainnya di hari kedua, Kamis (16/03), Kongres Masyarakat Adat Nusantara Kelima (KMANV). Tema-tema sarasehan tersebut adalah Kepemimpinan Generasi Penerus Masyarakat Adat,  Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Adat, Spritualitas dan Kebudayaan, Mitigasi dan Adaptasi Bencana, Disabilitas di Tengah-tengah Masyarakat Adat, Menggugat Posisi Perempuan Adat dalam Negara dan Masyarakat Adat, Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019, serta Pembangunan Infrastruktur.

Akhir dari acara sarasehan Rencana Kehidupan Wilayah Adat, tim fasilitator dan tim panen mengajak para peserta bernyanyi bersama.

Fernando Manurung

Jakarta (04/04)—Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan baik sumber daya alam maupun kebudayaan. Kekayaan ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu wilayah yang paling dicari sejak dulu. Dengan kekayaannya, sejatinya Indonesia mampu menjadi negara yang lebih baik dari saat ini jika kekayaan alam berupa tambang, hasil hutan dan kebudayaannya dikelola dengan baik.

Di era globalisasi saat ini, identitas suatu bangsa sangat rentan untuk disabotase, sehingga masyarakat dalam suatu wilayah kehilangan identitasnya yang berakibat pada berubahnya tingkah laku, cara pandang dan bahkan sampai hilangnya adat-istiadat tertentu karena dipandang sudah usang.

Berdasarkan hal itu, beberapa waktu lalu saya bertemu dengan Ketua Umum Barisan Pemuda Adat Nusantara (#BPAN) Jhontoni Tarihoran untuk mengobrol bersama. Dalam kesempatan tersebut, ia memberikan penjelasan mengenai masyarakat adat yang harus dijaga dan dihormati keberadaannya.

Berikut hasil obrolan selengkapnya:

Bung, apa yang dimaksud dengan masyarakat adat?

Masyarakat Adat memiliki defenisi: masyarakat yang menempati wilayah tertentu secara turun-temurun, memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mempertahankan keberlanjutan kehidupan sebagai komunitas adat.

Hukum adat? Apakah benar hukum adat memiliki posisi hukum yang lebih tinggi dari hukum nasional kita?

Sedangkan hukum adat adalah hukum yang ditetapkan oleh komunitas-komunitas adat untuk mengatur interaksi kehidupan dalam suatu wilayah adat, dan sebagai masyarakat adat yang secara turun-temurun hidup dalam suatu wilayah hukum itulah menjadi acuan dalam interaksi dengan sesama dan juga interaksi manusia dengan wilayahnya. Hukum adat sebagai kesepakatan atas suatu wilayah adat telah lebih dulu diterapkan sebelum hukum lainnya datang kemudian. Bahkan mungkin saja para pendiri bangsa mengadopsi hukum adat cikal bakal hukum nasional.

Soal posisi tinggi-rendah tentu setiap hukum memiliki posisi masing-masing.

Bagaimana seharusnya posisi masyarakat adat dalam pandangan hukum nasional?

Seharusnya ada implementasi hukum yang jelas dan tegas melindungi dan mengakui hak-hak masyarakat adat. Sebagai warga negara, masyarakat adat harus diakui dan dilindungi karena berdirinya negara ini juga bagian perjuangan masyarakat adat di seluruh penjuru nusantara.

Apa keinginan/cita-cita dari kawan-kawan dalam memperjuangkan UU Masyarakat Adat?

Keinginan kami, masyarakat adat diakui dan dilindungi dengan Undang-Undang agar masyarakat adat Berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pada 16 Mei 2013 telah membacakan keputusan Judicial Review terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara bersama dua komunitas masyarakat adat (Kasepuhan Cisitu, Banten dan Kenegerian Kuntu, Riau—red) yang tertuang dalam putusan No. 35/PUU-X/2012. Namun sampai saat ini belum ada regulasi dalam bentuk Undang-Undang yang implementatif.

Apakah jika masyarakat adat diakui secara hukum tidak akan menimbulkan semacam negara dalam negara?

Ada negara dalam negara, tentu tidak. Justru ketika masyarakat adat diakui dengan Undang-Undang, itu akan menjadikan bukti bahwa masyarakat adat tidak terpisahkan dari negara ini. Kami masyarakat adat adalah pilar kebhinnekaan dengan keberagaman membangun persatuan demi kedaulatan, kemandirian, martabat masyarakat adat dan negara Indonesia. Karena jika berbicara soal persatuan, kita harus menghormati keberagaman. Jika semuanya sama itu menghilangkan semangat kebhinnekaan kita.

Apa pendapat Bung Jhon mengenai masyarakat adat itu diasumsikan terbelakang secara peradaban?

Mengenai ada pendapat yang menyatakan bahwa masyarakat adat itu terbelakang adalah stigma yang dialamatkan untuk kami. Masyarakat adat itu justru maju, karena dengan pengetahuannya menjamin akan kehidupan yang akan datang. Tidak menumbalkan segala sesuatu untuk kebutuhan dan kehidupan sesaat atau sekarang saja. Jadi terkait terbelakang atau tidaknya masyarakat adat, itu harus dilihat dari perspektif yang mana.

Terakhir, terkait perjuangan masyarakat adat yang diasumsikan seolah ingin mengembalikan era feodalisme?

Oh, itu tidak benar. Karena feodalisme merupakan musuh masyarakat adat itu sendiri.

Arif Hidayatullah

Sekretaris Jenderal Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND)

Sejumlah massa yang tergabung seperti masyarakat adat Moi Maya, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pemuda Gema Maya, Pemuda Adat Moi Maya serta relawan dan simpatisan masyarakat adat mendatangi kantor bupati Raja Ampat, mendemo Bupati Abdul Faris, S.E., Rabu (29/03) lalu di Waisai, Raja Ampat, Papua Barat.

Mereka menuntut pemerintah daerah kabupaten Raja Ampat agar segera bertanggung jawab atas kasus JLW yang dibangun pemerintah daerah bekerja sama dengan PT. Klanafat Putra pada 2013 hingga 2016 yang menghabiskan APBD dan APBN sebanyak 22 Miliar Rupiah.

Dalam aksi tersebut #DewanAMANNasionalLudiaMantasan mengatakan bahwa dirinya sangat kesal dengan sistem pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah.

“Pembangunan JLW (Jalan Lingkar Waigeo—red) itu menghancurkan  hutan adat. Situs budaya kami pun hilang. Tempat keramat tempat tinggal roh leluhur nenek moyang kami pun kena dampak dari pembongkaran jalan tersebut,” orasinya.

Masyarakat juga menilai banyak terjadi penyimpangan di tubuh pemerintahan Kabupaten Raja Ampat. “Banyak sekali korupsi yang terjadi di Kabupaten Raja Ampat. Oleh sebab itu kami masyarakat adat meminta Bupati Abdul Faris agar segera menjawab aspirasi kami,” tegas Yoel Ulimpa pemuda adat Moi Kelim, Malamoi.

Demikian pula salah satu kasus berat yang juga menjadi isu penting bagi masyarakat adat Moi Maya yaitu mengenai kerusakan terumbu karang.

“Kami selaku masyarakat adat pemilik hak ulayat meminta kepada pemerintah pusat, dalam hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kordinator Bidang Kemaritiman, pihak Kapal “MV Coledonian Sky“ dan pemerintah kabupaten Raja Ampat harus bertanggung jawab atas kerusakan terumbu karang di pulau Manswar seluas 13.522 meter persegi yang ditabrak kapal pesiar asal Inggris,MV Coledonian Sky, pada 04 Maret lalu,” tegas Ketua Dewan Adat Moi Maya Yulex Ansan.

Padahal menurut seorang pemuda asal Moi Maya, masyarakat adat selalu berpegang pada UU yang berlaku, misalnya UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya dalam pasal 1 ayat 2. Selain itu juga ada UU No. 5. Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem.

Menyikapi pemasalaan kerusakan lingkungan perampasan hak-hak masyarakat hukum adat,  dan dampak sosial di wilayah Kabupaten Raja Ampat akibat pambangunan JLW dan kerusakan terumbu karang, masyarakat adat Moi Maya Raja Ampat menyatakan sikapnya sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah kabupaten Raja Ampat harus menghentikan setiap pembangunan yang merusak ruang-ruang hidup masyarakat adat.
2. Pemerintah daerah kabupaten Raja Ampat harus menghentikan pemberian izin baru kepada kapal pesiar yang mengantar wisatawan tanpa izin pemerintah pusat dan pencabutan izin kepada kapal pesiar yang sudah tak berlaku.
3. Pemerintah daerah kabupaten Raja Ampat harus menyelesaikan semua konflik yang terjadi terhadap masyarakat adat dari segala aspek pembangunan yang merugikan masyarakat adat secara adil dan bijaksana.
4. Pemerintah daerah kabupaten Raja Ampat harus membuat peraturan daerah (Perda) sesuai dengan pola/tata kelola hidup dan kearifan lokal masyarakat adat.
5. Pemerintah daerah kabupaten Raja Ampat harus membuat kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat adat.
6. Polda Papua Barat segera tuntaskan kasus korupsi JLW dalam anggaran APBN 2013, 2014 dan 2016.
7. Berikan ganti rugi terhadap masyarakat adat sebesar 50% dari uang tunai sebesar 20 Miliar berdasar luasan terumbu karang yang rusak 13.522 meter persegi guna penanaman ulang terumbu karang.

Achel Ulimpa

Indigenous leaders and Latin American environmentalists continue to be killed

A year ago, Berta Cáceres, Honduran indigenous environmentalist leader was killed by gunmen hired by dark powers who sought to curb the resistance of the indigenous leader and Honduras social organizations to the construction of the Agua Zarca hydroelectric dam on the Gualcarque River, vital for the survival of indigenous peoples and local communities.

This murder raised a wave of international outrage and has become a symbol of the resistance against projects that threaten the environment and human rights, whether hydroelectric, mining, infrastructure, agribusiness, illegal deforestation, among others.

In last January, in Tegucigalpa, capital of Honduras, Global Witness presented a report that shows connections between political elites, powerful businessmen and criminal organizations, and links them to the wave of violence against environmental indigenous leaders.

Behind the Agua Zarca project is Desarrollos Energeticos SA (Desa),  information published by the newspaper The Guardian shows that the board of directors of this company includes politicians, military and businessmen; including a high military intelligence rank – whom Berta had denounced for offering her a bribe to stop resistance – a former justice minister, as well as a manager of one of the richest banks in Central America[1].

A year after the death of Berta Cáceres, the intellectual authors of the killing remain unidentified. What the Honduran government has managed to do is to approve a package of legal norms that reinforce the repression against social movements and which introduce the possibility of applying the figure of terrorism to social movements.

The Civic Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras (COPINH) has denounced the approval of these laws in order to persecute and criminalize the social movements. This comes just as social organizations prepare several actions to demand justice for the murdered Berta Caceres.

Another emblematic case is the kill of Isidro Baldenegro, Rarámuri indigenous leader, who had been fighting illegal loggers for decades in the Sierra Madre of Mexico. He was murdered in the remote community of Coloradas de la Virgen, “heart of a fight of more than 30 years against the illegal loggers of the forest”, in the State of Chihuahua, Mexico.

Berta Cáceres and Isidro Baldenegro fights were recognized with the Goldman Prize; their death reflects the deadly reality that latin american indigenous leaders are facing while protecting the environment and their peoples rights. In 2015, 50 people were killed in Colombia, 26 in Peru and 12 in Guatemala, 10 in Honduras and 8 in Honduras, according to Global Witness.

[1] https://www.theguardian.com/world/2017/jan/31/honduras-environmental-activists-global-witness-violence-berta-caceres

By Fabio Víquez