KMANV: Konsistensi dan Kreativitas Demi Memperjuangkan Warisan Leluhur

Tanjung Gusta, 17 Maret 2017—Sarasehan Kepemimpinan Generasi Penerus Masyarakat Adat pada Kamis (16/03) dihadiri narasumber Eliza Kissya (68) dari Pulau Haruku. Eliza yang terkenal sebagai penyair banyak menceritakan pengalamannya soal memperjuangkan hak Masyarakat Adat, serta terus mengajak untuk menjaga ekosistem laut lewat syair dan pantunnya. Baginya pantun atau puisi adalah senjata paling ampuh untuk membangkitkan semangat juang bagi Masyarakat Adat.

Salah satu pantunnya:

Ke sekolah naik bus kota

Guru kelasku Pak Hartono

Sudah merantau keluar kota

Kearifan lokal jangan dianggap kuno

 

Menurutnya, sebagai masyarakat adat harus memulai dari hal-hal kecil untuk menyelamatkan lingkungan. “Saya memulai dari hal-hal kecil menciptakan kreativitas. Menanam bakau, menyelamatkan penyu, dan berbagai ekosistem laut lainnya. Saya juga memotivasi melalui pantun,” ungkapnya dengan suara yang keras menandakan semangatnya yang tak termakan usia.

Sehubungan dengan perjuangannya terhadap lingkungan, ia juga banyak bercerita mengenai kondisi sosial masyarakat adat di wilayahnya yang masih kuat memegang nilai-nilai kearifan dan hukumnya. “Di komunitas adat saya sekali seminggu diadakan rapat pertemuan (musyawarah adat), bila ada yang tidak hadir maka akan dijemput paksa,” tegasnya.

Berlangsung kurang lebih tiga puluh menit, pertemuan ini juga diselingi diskusi-diskusi kepemudaan. “Menjadi pemimpin harus bijaksana,” sepatah kalimat motivasi Eliza menutup pembicaraannya.

Disambung oleh pembicara selanjutnya, Sekretaris Jenderal Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Medan Alfi Syahri. Mengulas kembali pengalamannya saat memperjuangkan kampungnya dari klaim perusahaan untuk dijadikan perkebunan sawit.

Kampungnya diklaim perusahaan untuk dijadikan perkebunan sawit di Tanjung Gusta. “Sarapan pagi kami dulunya adalah rumah sakit. Karena setiap pagi saat berkumpul kami selalu dikepung dan dipukuli oleh militer di era orde baru,” pungkasnya.

Ia juga menyampaikan beberapa poin penting untuk tetap konsisten dalam perjuangan sehingga mampu mempertahankan wilayah adat.

Menurutnya sejarah sangat penting. “Kenapa kita bertahan? Karena kita punya sejarah. Seperti Sukarno ia juga mengakui pentingnya sejarah. Jangan pernah melupakan sejarah dan sampaikanlah sejarah kita pada generasi selanjutnya,” harapnya kepada generasi muda yang ikut hadir dalam kegiatan tersebut.

Selain itu ia juga mengharapkan agar pemuda tetap bersemangat, bersatu memperjuangkan haknya. Ia berharap pemuda tetap konsisten melakukan kaderisasi dan berjuang mempertahankan wilayah atas segala yang dimilikinya sebagai titipan dari leluhur.

Burhanuddin

Pemutaran Film Dokumenter dari Berbagai Negara Ikut Ramaikan KMANV

Di sela-sela Kongres Masyarakat Adat Nusantara V (#KMANV) Indonesia Nature Film Society (INFIS), Life Mosaic, dan If Not Us Then Who melakukan pemutaran film dan diskusi terkait kondisi masyarakat adat. Baik masyarakat adat yang ada di Indonesia maupun masyarakat adat di Amerika Latin.

Pada hari Sabtu (18/03) mereka memutar film dokumenter Long Sa’an yang dibuat oleh David Metcalf dan beberapa film yang dibuat oleh lembaga-lembaga adat dari Amerika Latin. Puluhan peserta hadir untuk menyaksikan film-film dokumenter yang diputar. Bertempat di Balai Adat Tanjung Gusta, Deli Serdang, Medan, film pertama menayangkan tentang perjuangan Masyarakat Adat Guna Yala, Panama. Mereka mengelola lahannya secara turun-temurun namun saat ini negara tiba-tiba mengklaim wilayah adatnya lalu memberikan kepada perusahaan-perusahaan perkebunan. Akibatnya mereka menjadi miskin dan tersingkir dari wilayah adatnya.

Selain itu, film tersebut juga menceritakan solidaritas Masyarakat Adat Guna Yala yang menjaga wilayah adat sebanyak 366 pulau terutama lautnya. Bersatu menjaga kebersihan lautnya dan tidak membiarkan sembarangan kapal untuk masuk. Bagi mereka kapal-kapal asing kadang hanya datang merusak, membuang sampah sembarangan di laut tanpa mempedulikan ekosistem laut yang berkelanjutan.

Film lainnya menceritakan kondisi sosial ekonomi masyarakat adat di Spanyol yang memiliki kearifan lokal menjaga hutan. Tidak menebang pohon besar karena baginya itu adalah sumber air untuk kehidupan. Selain kearifan menjaga hutan, juga memiliki nilai seni yang kuat. Bahkan mereka masih mampu bertahan hidup meskipun mendapat tekanan dan intervensi dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan atas wilayah adatnya.

Setelah pemutaran Film dilakukan diskusi dengan beberapa ketua masyarakat adat Amerika Latin yang hadir. Salah satunya adalah Yoan Pravia dari Honduras menyampaikan maksud kedatangannya ke Medan dalam kegiatan KMANV. Selain untuk bersilaturahmi juga untuk mendiskusikan isu masyarakat adat dunia dengan memutarkan beberapa film-film dokumenter yang mereka buat. Harapannya melalui film ini mereka bisa membangun solidaritas masyarakat adat dunia. Pravia menjelaskan kondisi Masyarakat Adat di komunitasnya yang sama dengan apa yang dialami Masyarakat Adat Indonesia.

“Masyarakat Adat di Indonesia juga mengalami penindasan, itulah yang membuat saya datang pada kongres ini. Karena saya merasa senasib sepenanggungan” ungkapnya pada sesi tanya jawab.

Prabia juga mengulas pengalamanya selama bertahun-tahun memperjuangkan wilayahnya. Disingkirkan dari wilayah adatnya, ditembaki dan bahkan adapula yang dibunuh. “Kami sudah mendapatkan pengakuan atas wilayah adat kami, tapi sayangnya wilayah kami tidak seperti dulu lagi, banyak yang telah hilang tergusur oleh pemerintah” tambahnya.

Film dokumenter Masyarakat Adat Dayak Long Sa’an di Kalimantan Utara menjadi film penutup. Film yang berdurasi selama 60 menit ini menceritakan kehidupan Philius dan suku lainnya di Long Sa’an mulai tahun 1950 hingga 2015.

“Film tersebut sengaja saya putar perdana pada KMANV agar masyarakat adat termotivasi untuk memperjuangkan wilayahnya dan mendokumentasikan segala kearifan lokalnya agar tetap abadi” ungkap David Metcalf.

David yang merupakan fotografer profesional ikut hadir KMANV hanya untuk bisa memutarkan film Long Sa’an yang baru selesai diedit. Rencananya setelah pemutaran perdana di KMANV, film ini akan diputar di Kalimantan Utara di lokasi di mana film tersebut dibuat. Kegiatan pemutaran film dan diskusi degan para pembuat filmya berlangsung hingga pukul 07.00 WIB. Pada saat sesi penutupan David memberikan beberapa foto-foto karyanya selama di Long Sa’an.

Burhanuddin

Sudahkah Nelayan Sejahtera?

Catatan Hari Nelayan Nasional 6 April 2017: hari ini diperingati sebagai Hari Nelayan Nasional yang ke 57, namun nasib para nelayan kini belum menunjukkan tanda-tanda kearah kesejahteraan.

Nasib para nelayan masih berada dalam skema kemiskinan struktural, itu terlihat dari meluasnya perampasan wilayah pesisir yang menjadi tempat tinggal dan ruang hidup masyarakat terutama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Contoh perampasan ruang wilayah kelola para nelayan tersebut adalah dengan maraknya aksi reklamasi yang didorong pihak-pihak tertentu. Selain itu, kebijakan penetapan 10 Kawasan Strategis Pariwisara Nasional (KSPN) adalah gaya baru perampasan ruang wilayah kelola para nelayan.

Perampasan ruang yang meluas oleh sejumlah pihak tersebut, sangat mempengaruhi kesejahteraan para nelayan. Karena situasi tersebut dapat mempengaruhi kondisi sosiologis nelayan dalam beraktivitas di wilayah pesisir ruang kelola mereka.

Selain 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, data PB HMI Bidang Agraria dan Kemaritiman (disadur dari berbagai sumber), terdapat 25 kawasan pesisir yang direklamasi, secara kumulatif telah menggeser sedikitnya 13.433 nelayan dengan melibatkan 18.151 KK dari wilayah kelolanya.

Akibatnya para nelayan tersebut dipaksa mencari mata pencaharian lain di luar tradisi melaut yang telah ratusan tahun mereka lakoni. Di balik alih fungsi mata pencaharian tersebut, ironisnya adalah adanya peran negara yang diketahui ikut mendukung program pergeseran para nelayan tersebut.

Sejumlah fakta di atas telah menegaskan bahwa perampasan ruang wilayah kelola para nelayan telah terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif yang sulit untuk dibatasi karena adanya dukungan yang secara langsung oleh negara.

Kiranya melalui momentum Hari Nelayan kali ini mestinya dijadikan sebagai tonggak penting untuk memulai mensejahterahkan para nelayan, karena nelayan memegang peranan penting dalam mengelola wilayah perairan nasional. Berdasarkan catatan Badan Informasi Geospasial, dua pertiga wilayah laut Indonesia terdiri dari 13.466 pulau dan mencapai luas laut keseluruhan 5,8 juta km². Dengan luas wilayah lautan seperti itu, potensi perikanan yang ada di dalamnya mencapai 6,5 juta ton.

Dengan demikian yang harus segera dilakukan adalah:

  1. Menghentikan seluruh proyek perampasan ruang dengan meninjau ulang kebijakan penetapan 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Menghentikan proyek-proyek reklamasi agar dapat memastikan hak-hak konstitusional nelayan terutama nelayan tradisional
  2. Serius dan bersungguh-sungguh memikirkan kesejahteraan para nelayan dengan tidak menjadikan setiap kebijakan mengunakan logika pencitraan.

 

Mahyudin Rumata

Ketua PB HMI Bidang Agraria dan Kemaritiman

Siti Nurbaya Resmi Buka Kongres Masyarakat Adat Nusantara Kelima

Maret 19, 2017

Mewakili Presiden Jokowi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar membuka Kongres Masyarakat Adat Nusantara V (#KMANV) di Kampong Tanjung Gusta, Sumatera Utara, Jumat (17/03). Dalam sambutannya kepada seluruh peserta yang hadir, ia menuturkan bahwa pengakuan masyarakat yang dilakukan Desember tahun lalu oleh Presiden adalah proses yang panjang.

“Pengakuan ini adalah rangkaian dari perhutanan sosial yang telah diputuskan Rakernas yang dipimpin Presiden Jokowi. Saya tahu persis proses ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Siti juga menambahkan bahwa wilayah adat yang di luar kawasan hutan sedang terus didiskusikan dan dibahas di Kantor Staf Presiden (KSP) yang harus berkoordinasi dengan banyak Kementerian serta proses artikulasi dan verifikasi wilayah adat yang terus berlangsung. Harapannya, seluruh pihak bisa bersama-sama mengatasi permasalahan ini karena telah menjadi tugas pemerintah untuk aktualisasi masyarakat adat dan perhutanan sosial.

Selain mewakili Presiden Jokowi dalam membuka kegiatan tersebut, ia juga membawakan pesannya mengenai masyarakat adat, bahwa Jokowi sudah berkomitmen mendukung Masyarakat Adat Nusantara. Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat adalah langkah awal negara dalam bentuk implementasi dari konstitusi.

“Segala kendala akan terasa mudah bila kita menghadapi bersama, menindaklanjuti dan mengidentifikasi wilayah adat, mengembangkan perekonomian masyarakat adat serta mengatasi masalah proses hukum yang pernah terjadi di masa lalu,” ujarnya.

Ia menampakkan dukungannya kepada masyarakat adat dengan berbagai pesan yang disampaikan, serta ajakannya untuk terus mengidentifikasi wilayah adat.

“Langkah-langkah dan proses pengakuan masyarakat adat tidak perlu diragukan lagi,” katanya.

Selain itu, Siti juga menambahkan bahwa dia sudah meminta Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk memperbaharui peta-peta kawasan hutan Indonesia dan memberikan tanda kawasan hutan adat di Nusantara.

“Pemerintah sekarang ini di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi adalah pemerintah yang memberikan solusi dan memberikan dukungan terhadap perjuangan masyarakat adat kita,” tegasnya.

Sebelumnya Presiden Jokowi yang dijadwalkan hadir pada Jumat (17/03) untuk membuka KMAN V namun batal hadir. Beliau diwakili oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki. Meski banyak peserta yang kecewa, namun kedatangan keduanya tetap mendapat sambutan yang meriah.

Fernando Manurung

Wujud Implementasi Reforma Agraria

Secara garis besar ada dua model reforma agraria Pemerintahan Presiden Joko Widodo yaitu Redistribusi Tanah dan Perhutanan Sosial. Namun demikian reforma agraria yang dimaksud bukanlah hanya urusan pemerintah semata. Keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan reforma agraria sangat penting.

Hal itu disampaikan Budiman Sudjatmiko dalam diskusi Reforma Agraria; Kepentingan Kesejahteraan Rakyat dan Kedaulatan Bangsa pada kegiatan Desiminasi pengetahuan dan diskusi reguler PB HMI Bidang Agraria dan Kemaritiman, Jumat, 31 Maret 2017 di Lantai II Sekretariat PB HMI Jalan Sultan Agung No. 25 A Jakarta Selatan.

“Reforma agraria bukan sekadar bagi-bagi tanah. Bukan juga sekadar persoalan mengatasi kesenjangan ekonomi apalagi sekadar mengatasi kemiskinan. Jauh lebih penting adalah reforma agraria punya tujuan yang transformatif untuk melahirkan, mengubah kaum tani yang lapar tanah menjadi pekerja dan enterprenuer dari tanah itu sendiri,” tegas Budiman.

Sementara itu menurut Ketua Umum BPAN Jhontoni Tarihoran yang turut memberi tanggapan dalam pertemuan ini menyatakan bahwa konflik tanah masih banyak terjadi di wilayah-wilayah adat. Masalah tata batas kepemilikan tanah masih menjadi polemik di lapangan.

“Tanah-tanah mana yang akan dibagikan pemerintah terkait dengan reforma agraria? Karena kita ketahui saat ini masih banyak persoalan tentang batas kepemilikan dan penguasaan akan tanah. Sehingga banyak terjadi konflik secara khusus di wilayah-wilayah adat,” katanya.

Hingga saat ini konflik pertanahan masih saja terjadi di berbagai penjuru nusantara. Konflik yang berkepanjangan membuat tidak adanya kepastian bagi masyarakat yang selalu berhubungan dengan pemenuhan hidupnya. Penataan batas-batas kepemilikan yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah tanpa partisipasi masyarakat atas wilayah berpotensi menimbulkan konflik. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab ketimpangan atas kepemilikan atau pengelolaan tanah yang menyebabkan kemiskinan.

Budiman, anggota DPR RI Komisi II itu menambahkan bahwa yang namanya konflik tanah jauh lebih pelik. Perjuangan atas tanah tak jarang sampai berdarah-darah. Tanah adalah alat produksi paling dasar, terutama bagi masyarakat adat dan atau petani.

“Di mana-mana yang namanya konflik tanah itu jauh lebih berdarah. Reforma agraria berbicara soal teritori, spasial dari kacamata kaum yang paling tidak mendapatkan apa-apa selama ribuan tahun ini. Di sinilah konteksnya, di sinilah revolusionernya, di sinilah progresifnya, di sinilah transformatifnya kalau itu diserahkan,” tegasnya.

Narasumber dari Kantor Staf Presiden (KSP) Roysepta Abimanyu mengatakan bahwa dalam pelaksanaan reforma agraria, negara tidak akan mengambil lahan yang tidak bermasalah secara administrasi. Dengan demikian pemetaan sangat penting untuk menghindari saling klaim atas kepemilikan tanah.

“Dalam penerapan reforma agraria, negara tidak akan mengambil tanah-tanah HGU, Izin dan lain-lain yang tidak bermasalah secara administrasi. Tanah yang menjadi objek reforma agraria adalah tanah dengan HGU/HGB yang telah habis, tanah timbul, tanah terlantar, HGU melampaui batas legal. Maka pemetaan menjadi salah satu yang utama untuk memastikan bahwa lahan tidak ada lagi saling klaim,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Sajogyo Institute, Eko Cahyono menghawatirkan reforma agraria yang mau dipraktikkan tersebut. Ia juga menegaskan bahwa saat ini reforma agaria tidak ramah investasi. Hal itu disampaikan menyikapi Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang akan melaksanakan seminar dengan judul Agraria yang Ramah Investasi.

“Reforma agaria juga bukan soal tanah, namun tentang ruang hidup,” ujarnya.

Lebih lanjut dia tegaskan kalau reforma agraria itu amat konstitusional dan warisan founding fathers. Kita sudahilah bicara agraria melulu soal tanah. Tidak pernah merujuk agraria itu hanya sekadar tanah, reforma agraria juga bicara soal lingkungan hidup”.

Diskusi difasilitasi Mahyudin Rumata dan dimoderatori Departemen Bidang Agraria dan Kemaritiman PB HMI Dipo Suryo Wijoyo. Diskusi berlangsung dari pukul 14:00 sampai 17:30.

 

 

Jakob Siringoringo