Supriadi Ditetapkan menjadi Ketua BPAN Daerah Inhu 2016-2019

Sabtu, 09 Oktober 2016 bertempat di komunitas Sipang, Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu – Riau, Supriadi dipilih dan ditetapkan menjadi ketua Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Daerah Indragiri Hulu, Riau. Pemilihan dilakukan secara musyawarah mufakat dalam rangkaian kegiatan Jambore Daerah II BPAN Inhu yang diikuti oleh utusan pemuda adat yang berasal dari sepuluh komunitas adat yang berada di daerah Indragiri Hulu khususnya Talang Mamak. Kesepuluh komunitas itu adalah Talang Parit, Sungai Limau, Kedabu, Durian Cacar, Duapuluh Patar, Sungai Jirak, Pembumbung, Pejangki, Anak Talang dan Cenaku Kecil.

ketua-bpan-daerah-inhu-2016-2019-supriadi-tongka

Ketua BPAN Daerah Inhu 2016-2019 Supriadi Tongka

Supriadi ditetapkan menjadi Ketua BPAN Daerah Indragiri Hulu untuk meneruskan perjuangan yang telah dilakukan bersama kepengurusan periode 2016-2019 yang dipimpin oleh Nurbayus. Selain penetapan pengurus dalam kegiatan yang dilakukan selama tiga hari itu BPAN Daerah Inhu juga telah menetapkan program kerja selama tiga tahun. Hal ini juga berdasarkan refleksi dari perjalanan penyelenggaraan organisasi tiga tahun sebelumnya serta perjuangan pemuda adat saat ini khususnya di Talang Mamak.

pemuda-adat-inhu-makan-bersama

Pemuda Adat Inhu makan bersama dengan alas daun pisang.

Ketua Umum BPAN, Jhontoni Tarihoan mengatakan “pemilihan dan penetapan pengurus di tingkat daerah merupakan salah satu tugas Jambore Daerah yang harus dilakukan sesuai dengan Statuta BPAN untuk mencapai Visi BPAN: generasi muda adat bangkit bersatu bergerak mengurus wilayah adat. Sebagai organisasi sayap Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, dengan semangat muda kita harus memperkuat perjuangan yang terus dilakukan AMAN untuk pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di seluruh penjuru nusantara ini.” Sembari memberikan bendera BPAN sebagai simbol perjuangan yang harus terus dikibarkan, Jhontoni Tarihoran juga mengatakan “perjuangan ini harus kita lakukan secara bersama-sama. Tidak hanya kita pertanggungjawabkan kepada organisasi saja tetapi juga kepada leluhur kita yang telah menitipkan wilayah adat serta kepada kehidupan generasi mendatang.”

lingkaran

Berdiri melingkar

“Ada banyak pekerjaan yang telah kita tetapkan untuk tiga tahun ini, saya bersedia menjadi Ketua karena teman-teman telah memilih dan akan bersedia bersama-sama untuk melakukannya. Kegiatan selama ini telah kita lakukan bersama-sama seperti pemetaan, penelusuran sejarah dan aksi penolakan perusahaan yang merusak wilayah adat kita” kata Supriadi sesaat setelah dikukuhkan menjadi Ketua Daerah Indragiri Hulu periode 2016-2019 oleh Ketum BPAN.

 

Sedangkan Ketua BPH AMAN Daerah Inhu, Abu Sanar dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas keterlibatan pemuda adat dalam perjuangan masyarakat adat di Daerah Inhu. “Kita layak bersyukur karena pada awalnya hanya beberapa orang saja pemuda yang terlibat dalam perjuangan bersama saya dan teman-teman. Saat ini kita terus bertambah jumlahnya di berbagai komunitas. Hal inilah yang harus terus kita bangkitkan setelah pengurus yang baru telah ditetapkan. Saya juga bangga atas dorongan dari Pengurus Nasional BPAN melalui kehadiran saudara Jhontoni Tarihoran yang sudah kedua kalinya untuk membangkitkan semangat pemuda di Daerah Inhu untuk mengurus wilayah adat” katanya.

 

Sementara Ketua AMAN Wilayah Riau Juindra mengharapkan agar Ketua yang baru ditetapkan perlu dukungan dan kerjasama dari anggota serta organisasi induk dalam menjalankan program yang telah ditetapkan bersama-sama. ”Selama tiga hari ini kita telah belajar dan menetapkan program BPAN periode 2016-2019. Seperti yang dikatakan Supriadi selaku Ketua, kita harus bersama-sama untuk melaksanakan program dan rekomendasi-rekomendasi yang muncul dalam pertemuan ini. Dia sendiri tidak akan kuat tanpa dukungan dari kita” tutupnya. ***

Media BPAN

 

Jaga dan Urus Wilayah Adat Malamoi

Sorong (2/10/2016) – AMAN Sorong Raya menggelar pelatihan kepada pemuda-pemudi adat Malamoi. Pelatihan yang dihelat selama seminggu ini bertajuk ‘membangkitkan keterpanggilan pemuda adat untuk mempertahankan dan mengurus wilayah adat’.

bapak-david-ulimpa

Kepala Kampung David Ulimpa

Kepala Kampung Siwis Distrik Klaso David Ulimpa menyambut baik pelatihan ini. Dalam sambutannya beliau menyatakan sangat mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. “Saya selaku pemimpin kampung memberikan apresiasi kepada pemuda-pemudi adat Moi dari lima distrik dan dua lembah yaitu Wen-Nasi dan Wen-Klaso (bahasa Moi)  yang terlibat dalam pelatihan ini.

Dalam pelatihan ini Kepala Kampung Siwis David Ulimpa berpesan agar pemuda adat mau turun ke jalan. Berdemonstrasi. “Harapan saya selaku orang tua di mana kalau kita demo (aksi di jalan), anak-anak Moi harus bisa semua hadir. Yang kami, orang tua harapkan, kamu anak-anak mahasiswa itu mestinya datang mendukung kami orang tua yang sudah bodoh  seperti begini, tidak tau apa-apa ini,’’ nadanya menegangkan suasana.

Beliau juga mengkritik kekompakan pemuda adat Moi. Ia menyesalkan sikap anak-anak Moi yang belum bersatu dan kuat dengan pembuktian bergerak bersama para orangtua menolak perkebunan. “Kalian hadirlah supaya pemerintah itu bisa lihat wajah-wajah orang Moi itu seperti apa,” tambahnya.

Selain itu, Thomas Malak Ketua Adat Moi Kampung Siwis Distrik Klaso juga hadir dalam pembukaan pelatihan ini. Menurut Thomas, dari sisi adat, semua masyarakat adat Moi pada umumnya bahwa Klaben/Klaso  adalah tempat pendidikan adat (sekolah adat) bagi suku Moi pada zaman dulu.

bapak-thomas-malak

Ketua Adat Thomas Malak

Ia pun menceritakan pengalamannya pada waktu manajer  PT. Mega Mustika Plantation mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat di kampung Siwis. “Pada waktu itu saya orang tua adat yang memang benar-benar menolak PT. Mega Mustika Plantation, karena saya mengingat bahwa Klaben ini tempat pendidikan adat. Jadi hutan adatnya tidak bisa digusur atau dihilangkan oleh perusahan perkebunan sawit,” katanya.

Merujuk pada pelatihan pemuda adat Moi selama kurang lebih tujuh hari ternyata banyak hal yang muncul dari peserta terkait dengan krisis yang dirasakan langsung. Dua dari antara peserta pelatihan menceritakan pengalamannya hidup di sekitar konsesi sawit. Mereka adalah Feri Gilik dan Jhoni Kalasibin dari kampung yang sama: Malalilis.

lingkaran

Peserta sedang mempersentasikan hasil diskusi per kelompok

Feri Gilik mulai menceritakan kondisi yang mereka rasakan pada waktu pertama kali PT. Henrison Inti Persada (HIP) masuk di wilayah adat marga Gisim. Proses ini terus berjalan. Ada beberapa warga asal kampung Malalilis yang juga ikut bekerja di lahan perkebunan sawit milik PT. HIP.

Feri Gilik menuturkan, pada waktu itu manajer perkebunan sawit mulai merayu beberapa orang tua untuk menyerahkan lahannya. Warga menolak. Kali kedua perusahaan mencoba menaklukkan warga. Penduduk bergeming. Merasa kecewa, ketiga kalinya, perusahan mulai mengintimidasi dan memaksa negosiasi dengan warga pemilik hak ulayat. Berada dalam tekanan, warga akhirnya menyerahkan lahan tersebut kepada perusahan minyak mentah itu.

belajar-di-alam

Peserta pelatihan belajar di alam

Feri Gilik mengaku tidak tahu perusahaan memakai cara apa hingga para orangtua bisa menandatangani izin perkebunan tersebut. “Cuma  setahu saya pada waktu itu, uang sirih pinang untuk pembukaan lahan hanya lima juta rupiah (Rp 5.000.000) diserahkan kepada marga Gilik dan Do Kalasibin selaku pemilik hak ulayat,” kenangnya. 

Menurut Jhoni Kalasibin, perusahaan berjanji kepada pemilik hak ulayat akan  memberikan beasiswa kepada anak-anak sekolah. Namun, sampai sekarang tidak ada beasiswa yang diterima anak-anak sekolah. Pihak perusahaan juga berjanji akan membangun dua puluh buah rumah kepada pemilik hak ulayat, nyatanya yang dibangun hanya dua buah rumah. Satu untuk marga Gilik dan satu lagi bagi marga Do Kalasibin. Sedangkan delapan belas buah rumah lainnya sampai sekarang belum dibangun. “Itulah yang kami alami di kampung Malalilis,” ujar Feri Gilik kesal.

belajar-sama-sama

Metode lingkaran

Salah satu sesi yang menarik di kegiatan ini adalah menonton film. Film krisis yang terjadi di wilayah adat diputar dan ditonton bersama warga kampung Siwis. Film ini mempertontonkan bahwa krisis yang terjadi di wilayah adat juga dirasakan oleh hampir seluruh masyarakat adat di belahan bumi ini.

“Kepemilikan tanah adat dan hak-hak di dalamnya harus kita pertahankan. Film tadi mengajak kita pulang dan merenungkan secara bersama-sama kehidupan kita saat ini seperti apa. Masa depan anak cucu kita nanti bagaimana. Karena yang kita lihat di film krisis tadi, bukan hanya di Papua saja terjadi krisis tetapi juga di mana-mana,” ujar kepala kampung.

Menurutnya film tersebut sangat tepat menjadi contoh bagi pemuda adat atau anak-anak Moi secara umum untuk kembali menjaga dan mengurus wilayah adat tanah Malamoi (Wen Nase dan Wen Klaso).

gambar-wilayah-kehidupan

Menggambar wilayah kehidupan

 

 

[Melianus Ulimpa]

 

 

 

Toni Syamsul Pimpin Baralosa Periode 2016-2019

Lombok (3/10/2016) – Bertempat di Komunitas Krama Adat Sembalun Bumbung, Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur – Nusa Tenggara Barat, Barisan Pemuda Adat Lombok Sumbawa (Baralosa) melaksanakan Jambore Wilayah II. Baralosa sebagai wadah perjuangan pemuda adat di Nusa Tenggara Barat dideklarasikan pada 24 Oktober 2011 dan bergabung dengan Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) sebagai organisasi sayap Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Jambore wilayah ini dimulai di Bale Geleng, Komunitas Kemangkuan Tanaq Sembahulun yang diawali dengan doa bersama dan sambutan-sambutan dari Ketua BPH AMAN Wilayah Nusa Tenggara Barat, Ketum Umum BPAN Jhontoni Tarihoran dan Dewan AMAN Nasional Kamardi, S.H., sekaligus membuka Jamwil II Baralosa. Acara pembukaan dihadiri oleh Pengurus AMAN Wilayah Nusa Tenggara Barat dan utusan pemuda adat dari berbagai daerah: Mataram, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Barat, Sumbawa, Bima dan Dompu.

Para pemuda adat Lombok tengah mengucapkan janji pemuda adat

Para pemuda adat Lombok tengah mengucapkan janji pemuda adat

Setelah pembukaan, kegiatan kemudian dilanjutkan di Patra Guru suatu tempat yang merupakan situs ritual komunitas Krama Adat Sembalun Bumbung. Di tempat ini Baralosa melakukan diskusi sekitar dua hari dengan mendirikan tenda. Jambore menjadi ruang refleksi bagi Baralosa atas perjalanannya sebagai suatu organisasi pemuda adat.  

Peserta berbagi informasi atas situasi atau persoalan-persoalan yang menimpa masyarakat adat di berbagai daerah. Demikian juga dengan berbagai masalah organisasi di tingkat wilayah, daerah dan kampung yang menjadi pembahasan pada kegiatan jambore. Pembahasan dan penetapan keputusan-keputusan pada Jamwil II Baralosa NTB kali ini dilakukan dengan metode partisipatif yaitu metode ‘warung kopi’.

Pemilihan Ketua Baralosa masa bakti 2016-2019 disepakati tidak akan menggunakan metode voting. Namun dalam proses penetapan ketua dari dua orang calon sempat terjadi perdebatan antara peserta. Perdebatan itu pun mengarah ke penetapan ketua agar dilakukan secara voting. Kepada dua calon pun diberikan waktu khusus untuk berdiskusi memutuskan salah seorang di antaranya untuk ditetapkan mejadi ketua, akan tetapi hal itu pun tidak menjadi jalan keluar. Sebelumnya bakal calon ketua yang diusulkan oleh peserta terdiri dari tiga orang yaitu: Suniardi dari Sembalun daerah Lombok Timur, Lalu Kusuma Jayadi dari Lombok Tengah dan Toni Syamsul Hidayat dari Lombok Utara. Namun Suniardi tidak bersedia untuk menjadi calon ketua, sehingga yang menjadi calon terdiri dari Lalu dan Toni. Hingga menjelang pukul 17:00 mufakat antara semua peserta dan kedua calon tercapai dengan menetapkan Toni Syamsul Hidayat sebagai ketua PW Baralosa Nusa Tenggara Barat masa bakti 2016-2019. Sebelumnya Baralosa dipimpin oleh pejabat Ketua Syahadatul Khair setelah Raden Saepudin meninggal dunia pada tahun 2014 yang lalu.

Sebelum acara penutupan, pelantikan dan pengukuhan Ketua terpilih Toni Syamsul Hidayat dilakukan oleh Ketua Umum BPAN Jhontoni Tarihoran dan disaksikan peserta jambore. Kemudian kegiatan ditutup secara resmi oleh Dewan Pemuda Adat Nusantara region Bali-Nusa Tenggara (Bali-Nusra) Mohamad Kesumajayadi. ***

[Media BPAN]