Ini Alasan Masyarakat Adat Tolak PT Seko

FAJARONLINE, MASAMBA — Masuknya pemukiman penduduk pada enam desa dalam kawasan hak guna usaha perkebunan palawija PT Seko Fajar di Kecamatan Seko disikapi Pemerintah Luwu Utara. Pemerintah akan mendorong BPN atau Kementerian Agraria untuk melakukan peninjauan kembali (PK).

”Kita lakukan peninjauan kembali atas putusan banding BPN yang dimenangkan Seko Fajar,” kata Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani.

Mantan Wakil Bupati ini akan tetap membela rakyatnya agar tetap bermukim di kampung halamannya.

Ketua PD AMAN Seko, Ilham mengatakan masyarakat enam desa akan mempertahankan rumah dan kampung halamannya dari penggusuran. ”Sejak nenek moyang kami tinggal disini. Kami tidak mau diusir PT Seko Fajar,” ujarnya.

(Syahruddin)

Sumber: http://fajaronline.com/2016/02/24/indah-dorong-kementrian-agraria-lakukan-pk/

Masyarakat Adat Seko Menolak PT. Seko Fajar

Jakarta—Hari ini (Selasa, 23/02/2016) sekitar 1.000 orang menggelar aksi unjuk rasa di Desa Padang Raya, Ibukota Kecamatan Seko, Sulawesi Selatan. Aksi tersebut diwarnai dengan pengusiran pihak perusahaan oleh masyarakat setempat yang tetap pada pendiriannya menolak HGU PT. Seko Fajar di tanah Seko.

demo_seko

Selain dipicu oleh sejarah panjang penolakan masyarakat terhadap konsesi tersebut, hal ini juga karena adanya aktivitas perusahaan yang melakukan peninjauan lokasi HGU kemarin senin (22/02/2016) pkl.16.00 Wita dan sosialisasi Surat Perintah Eksekusi Lahan berdasarkan putusan PTUN Jakarta, Nomor: 35/G/2012/PTUN-JKT di empat wilayah adat.

Hampir 20 tahun masyarakat adat Seko menolak izin konsensi PT. Seko Fajar Plantation yang mendapat izin konsesi melalui sertifikat HGU nomor 1/1996 per tanggal 10 Agustus 1996 dengan lahan seluas 12.676 hektar dan berakhir hingga 16 Agustus 2020, sedangkan HGU yang kedua bernomor 02/1996 tertanggal 16 Agustus 1996 seluas 11.042 hektar dan berakhir tanggal 16 Agustus 2020.

PT.Seko Fajar Plantation yang memegang HGU sejak 1996, hanya satu tahun melakukan aktivitas pembibitan dan penanaman teh. Setelah itu, lahan HGU yang meliputi 85% luas wilayah kecamatan Seko itu ditelantarkan hingga saat ini. Awalnya, HGU PT. Seko Fajar Plantation akan memanfaatkan lahannya untuk bidang perkebunan seperti teh hijau, kopi arabika, markisa dan tanaman hortikultura lainnya.

Penolakan masyarakat adat Seko yang telah didengungkan sejak awal adanya izin konsensi tidak juga digubris oleh pemerintah, bahkan pihak Pemerintah Daerah telah menyampaikan dengan terbuka permintaan untuk mencabut izin HGU tersebut. Pada tahun 2009 lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Utara yang ketika itu masih dipimpin oleh Bupati Luthfi A. Mutty juga telah mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mencabut HGU Perusahaan tersebut.

Keinginan serupa juga disampaikan oleh Indah Putri Indriani saat masih menjabat sebagai wakil Bupati Luwu Utara pada tahun 2011 silam dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) AMAN di Lapangan Sabbang. Dengan tegas Indah Putri meminta kepada BPN agar konsensi PT. Seko Fajar di atas lahan 23.718 hektar dan menguasai wilayah masyarakat adat di tujuh desa agar segera dicabut.

Ketua BPH AMAN Daerah Seko, Ilham melalui telepon seluluernya mengatakan bahwa pihak perusahaan sudah tidak berada di lokasi HGU. “Sampai tadi pagi, masyarakat turun ke jalan menyampaikan aspirasi mereka dan pihak perusahaan menanggapi dengan baik apa yang disampaikan masyarakat di sana dan perusahaan pun angkat kaki dari lokasi, namun belum tahu apakah mereka akan kembali lagi ke lokasi. Yang pasti hari ini mereka angkat kaki dari lokasi”.

Menanggapi aksi unjuk rasa hari ini, PD AMAN Seko menghimbau kepada pemerintah setempat hingga pusat agar segera mencabut izin PT. Seko Fajar. Menurutnya, Perusahaan tersebut tidak layak untuk beroperasi di Seko. “Karena kami melihat di Seko sudah tidak ada lagi lahan kosong di pemukiman masyarakat, semua sudah lahan produksi”.

Indah Putri Indriani yang saat ini menjabat sebagai Bupati Luwu Utara serta Luthfi A. Mutty yang saat ini adalah anggota DPR-RI diharapkan untuk menyikapi situasi ini secara serius sebelum situasi semakin memburuk.

**Arman Dore** (diolah dari berbagai sumber)

Masyarakat Adat Punan Dulau: Sistem Kelola Wilayah Adat (Bg 5)

oleh Angriawan dan Yosi Narti

 

Masyarakat Adat Punan Dulau memiliki hubungan yang sangat erat dengan wilayah adatnya, termasuk hutan adat. Wilayah adat adalah bagian yang tak bisa dipisahkan ketika berbicara tentang kelangsungan hidup masyarakat adat.

minum_dari guci

Masyarakat adat mengelola wilayah adat melalui berbagai praktek baik yang terintegrasi dengan sistem kepercayaan mereka terhadap roh dan leluhur. Misalnya saja, ketika membuka lahan di hutan untuk bercocok tanam, mereka melakukan upacara ritual adat terlebih dulu yang secara turun temurun telah diwariskan kepada generasi mereka. Yang dilakukan pertama, adalah mereka mengambil sebuah tanaman kencur untuk disembur ke atas yang dipercaya dapat memanggil roh-roh leluhur yang sudah lama mati agar menyampaikan kepada Tuhan bahwa mereka hendak bercocok tanam. Setelah beberapa hari melakukan penyemburan kencur, barulah datang beberapa burung, seperti beberapa jenis yang mereka kenal dengan bahasa mereka, yaitu bukong, tekalih, dan sagap. Melalui bunyi burung-burung tersebut, mereka memahami ada kode yang diberikan. Suara burung dari kiri itu pertanda buruk, sehingga masyarakat tidak akan melakukan aktivitas bercocok tanam.

Selain melestarikan tata kelola untuk kelestarian pangan (sumber penghidupan) dan kelangsungan ritual tradisi dan budaya, Masyarakat Adat Punan Dulau juga memiliki pengetahuan asli terhadap obat-obatan herbal dan tradisional yang terdapat di hutan adat. Dengan keterbatasan akses dan layanan kesehatan modern, maka selama ini, cara-cara dan pemahaman itulah yang menyelamatkan masyarakat adat ketika penyakit datang.

penganan

Obat-obatan yang dikenal oleh masyarakat adat di Desa Punan Dulau, antara lain:

  1. Palan sa’ay digunakan untuk sakit gigi dengan cara batang dari pohon palan sa’ay dimasukkan ke dalam gigi yang sakit.
  2. Pemuncu digunakan untuk melancarkan buang air dengan cara batang dan daunnya direbus, lalu air rebusan tersebut diminum.
  3. Tiawo digunakan untuk maag dengan cara batang dan daunnya direbus, lalu air rebusan tersebut diminum.
  4. Pedalan digunakan untuk rematik/sakit-sakit tulang dengan cara isinya diparut dan diperas, lalu air perasannya diminum.
  5. Kerutut digunakan untuk demam dengan cara batangnya dibakar sampai menjadi arang, setelah itu ditumbuk halus dan dicampur air untuk diminumkan kepada yang sakit.
  6. Kulit pohon ketimang digunakan untuk luka dalam dan luka luar, contoh luka dalam adalah pada perempuan yang baru melahirkan, sedangkan luka luar adalah luka terkena parang.
  7. Pohon tabar digunakan untuk obat dalam tubuh, seperti sakit berak darah dengan cara dipotong kecil, lalu dimasukan ke dalam ceret untuk direbus dan diminumkan setelah dingin (air tidak panas).
  8. Pohon oka gula digunakan untuk sakit buang-buang air dengan cara batang pohon dibakar, lalu buat halus untuk kemudian diminumkan.

Masyarakat Adat Suku Dayak Punan yang hidupnya bergantung pada kelestarian hutan dan memiliki prinsip “lunag telang otah ine yang artinya “hutan adalah air susu ibu.” Hutan yang merawat, memelihara, dan membesarkan mereka. Hutan menyediakan tumbuhan obat-obatan, bahan pakaian, lauk pauk, dan bahan makanan lainnya. Mereka selalu menggantungkan hidupnya dari hasil hutan dan kekayaan alam. Jika tidak ada hutan, maka Orang Punan tidak akan bisa hidup.

 

Masyarakat Adat Punan Dulau: Wilayah Adat (Bg 4)

oleh Angriawan dan Yosi Narti

 

Masyarakat Punan menggunakan sistem penguasaan dan pengelolaan wilayah adat secara kolektif. Hak atas tanah dan pengelolaan wilayah diatur berdasarkan aturan adat, termasuk hutan adat, hutan berkebun, serta hutan wali waris leluhur yang menjadi bagian dari kesatuan suatu wilayah adat.

pinggir_sungai

Masyarakat Adat Punan Dulau mempunyai wilayah adat dengan luas mencapai 22.234 hektar di hulu Sungai Magong. Pada tahun 1972, mereka dipindahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan dari tempat asal di hulu sungai tersebut. Meskipun permukiman telah pindah di Sekatak Buji, tapi kebun-kebun masyarakat adat masih berada di desa lama yang berjarak sekitar 50 km dari desa baru atau yang ditinggali sekarang. Jangankan untuk memikirkan berkebun lagi seperti dulu dengan nilai-nilai masyarakat adat yang arif, bahkan proses pemindahan pun sempat menuai konflik antar-warga. Pada tahun 2000, Suku Tidung – pemilik asli wilayah – menuntut ganti rugi lahan yang dijadikan tempat pemukiman masyarakat Suku Dayak Punan Dulau di Sekatak Buji.

Saat ini, kehidupan Masyarakat Adat Punan Dulau terkait dengan wilayah adatnya bukanlah tanpa persoalan. Berbagai tantangan hadir seiring dengan masuknya korporasi yang hadir ke tengah-tengah kehidupan dan masuk ke dalam wilayah adat mereka. Korporasi dan negara yang mengklaim wilayah adat mereka kemudian bukan hanya merampas hutan adat, tetapi juga berkontribusi pada kerusakan yang terjadi dan mempengaruhi sumber penghidupan dan tradisi yang telah terjaga selama ini.

Mencari nafkah, seperti menangkap ikan dan berburu, dahulu cukup dilakukan di belakang kebun saja. Daging buruan serta tangkapan ikan di sungai menjadi lauk sehari-hari. Begitu pun dengan material kayu untuk rumah yang berasal dari pohon-pohon yang telah mereka tanam di hutan. Apa pun yang dibutuhkan telah dirawat dan tersedia di alam. Tetapi situasi telah berubah. Sejak datangnya perusahaan dengan alat-alat berat, misalnya buldoser, hewan-hewan buruan pun berpindah ke tempat yang sulit dijangkau. Suara-suara bising dari alat berat mengganggu habitat di hutan. Kayu besar untuk membangun rumah juga sudah tiada lagi. Jika pun ada, letaknya sangat jauh untuk bisa diraih menggunakan tenaga manusia.

Pada awal tahun 2005, sebuah perusahaan masuk ke wilayah Desa Punan Dulau untuk membuat kesepakatan dengan masyarakat. Namun di tahun sebelumnya, sesungguhnya perusahaan sudah memasuki kawasan adat Punan Dulau tanpa izin dan tanpa sepengetahuan masyarakat. Masyarakat adat yang mengetahuinya secara tidak sengaja ketika hendak mencari gaharu kala itu melihat sendiri wilayah adat yang diberi tanda batas petak blok operasional perusahaan menggunakan pita penanda di hulu Sungai Sembiling – areal yang pula berdekatan dengan perbatasan Desa Mendupo, Desa Seputuk, dan Desa Punan Dulau. Warga akhirnya melapor peristiwa itu kepada Kepala Desa Punan Dulau.

Proses negosiasi pun berlangsung antara masyarakat dan perusahaan. Tetapi seiring berjalannya waktu, masyarakat adat terus dirugikan dengan apa yang terjadi di wilayah adat mereka yang telah dirawat secara turun-temurun dan menjadi sumber penghidupan masyarakat adat selama ini. Berbagai aturan hukum dan izin negara yang tidak diketahui dan dipahami oleh masyarakat adat kerap menjadi dalik untuk menakuti masyarakat adat dan mengeruk poetnsi sumber daya alam di wilayah adat.

kapal_perusahaan

“Perusahaan menebang kayu besar tanpa ada rasa peduli di sekeliling kayu yang mereka tebang. Sehingga makam leluhur kami, ditimpa kayu yang ditebang mereka,” tutur salah seorang warga. Pihak perusahaan kerap mengelak apabila warga menuntut dan meminta ganti rugi, padahal perusahaan sebelum masuk telah sepakat tidak menggarap sekitar areal pemakaman. Mereka selalu beralasan bahwa mereka tidak melihat tanda-tanda di sekitar tempat yang dilindungi.

Sejak kehadiran perusahaan, konflik kerap timbul di antara masyarakat Desa Punan Dulau dan Desa Bambang terkait batas wilayah adat yang mengalami pergeseran patok batas hutan adat. Tetapi masalh yang timbul di antara mereka, selalu bisa diselesaikan musyawarah. Masing masing pihak patuh pada kesepakatan tentang batas wilayah baik hak individu maupun hak komunal.

“Wilayah kami digarap oleh perusahaan. Semenjak itu pula hak-hak atas tanah, ahli waris, dan penguasaan hutan, berubah,” kata Pak Imin, Ketua Suku Punan Dulau.

Kini setelah kayu log habis, perusahaan tak juga angkat kaki. Mereka membuat suatu kawasan yang bernama Petak Ukur Permanen (PUP) di wilayah Desa Punan Dulau tanpa persetujuan warga. PUP mencakup luasan sekitar 24 hektar yang merupakan bekas ladang milik Aki Ibas yang pernah memimpin Desa Punan Dulau. Kawasan PUP ditanami pohon kayu jenis meranti sekaligus menjadi objek penelitian perusahaan. Ketika waktunya kayu yang mereka tanam sudah layak panen, artinya sisa kayu di areal yang sudah tergarap sudah bisa di ambil lagi. Bukan hanya itu, kini ada pula kawasan hutan lindung yang berdampak pada menyempitnya ruang lingkup mata pencaharian masyarakat karena kawasan tersebut menjadi kawasan terlarang untuk diakses oleh masyarakat adat.

alat_berat

Pihak-pihak yang datang dan merebut wilayah adat tersebut, kemudian telah memberikan bermacam-macam kerugian dan kerusakan yang harus dihadapi oleh masyarakat adat terhadap wilayah adatnya, mulai dari kerugian ekonomi (sumber penghidupan/mata pencaharian), ekologi/lingkungan, sosial-budaya, hingga ancaman kesehatan dan rasa aman masyarakat adat untuk berkehidupan sesuai dengan adat istiadat yang mereka jalankan selama ini.

Hewan-hewan buruan telah berkurang akibat menyempitnya ruang hidup hewan-hewan tersebut. Di beberapa titik, sungai menjadi keruh dan mengalami pendangkalan. Warga juga merasakan betul kesulitan untuk mempraktekkan perladangan seperti dulu lagi. Sarang lebah yang biasanya terdapat di pohon menggris juga mulai hilang seiring dengan rusak dan ditebangnya pohon-pohon itu yang menyebabkan sumber madu tak lagi mudah dicari. Kebun-kebun buah masyarakat adat pun ikut sirnah karena kehadiran alat-alat berat milik perusahaan. Kini sebagian hutan adat telah gundul dan ancaman banjir dan longsor yang lebih besar seolah semakin dekat.

hutan_adat

Selain itu, kuburan leluhur Punan Dulau juga ikut tergusur. Masyarakat sempat menuntut perusahaan pada Februari 2010 lalu, tetapi hal itu tidak mendapatkan tanggapan serius. Dan karena telah langkanya madu di siana, ritual lemali yang terkait dengan ritual pantangan untuk pengambilan madu pun tak lagi dilakukan. Ada banyak efek dan dampak yang kini tengah dihadapi Masyarakat Adat Punan Dulau. Pro dan kontra hadirnya perusahaan menjadi dilema bagi masyarakat adat.

Masyarakat Adat Punan Dulau kini sedang menyusun peta melalui proses pemetaan wilayah adat yang partisipatif. Pada peta tersebut, ditentukan kesepakatan bersama tentang batas-batas tertentu, seperti hutan, perkebunan, ahli waris, lokasi permukiman, hutan lindung, jakau (bekas ladang), sagang (kuburan), dan situs atau peninggalan nenek moyang mereka yang sebagian masih tersisa.

Pada 27 Juni 2012 lalu, Kaharudin T. – mantan Kepala Desa Punan Dulau yang ke-9 – berangkat ke Jakarta untuk hadir dan memberikan kesaksiannya di Mahkamah Konstitusi (MK) perihal pengujian Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sepulang dari Jakarta, beliau mengumpulkan warga beserta ketua adat, staf, dan lembaga terkait lainnya untuk menyampaikan hal yang dilakukannya di Jakarta. Beliau berkata, “Kita tinggal menunggu hasil dari Putusan MK apakah berpihak kepada masyarakat adat atau tidak.”

Pada 16 Mei 2013, MK membacakan keputusannya: MK 35/PPU-X/2012. Salah satu keputusan penting MK 35 tersebut adalah “hutan adat bukan hutan negara.” Putusan MK 35 membangkitkan semangat dan menguatkan harapan masyarakat adat di seluruh Nusantara, termasuk Desa Punan Dulau untuk mendapatkan pengakuan secara yuridis dan formal sesuai konstitusi.

Pada 13 september 2013, delapan orang pemuda pergi ke wilayah hutan adat Desa Punan Dulau untuk memasang empat buah plang di sudut-sudut batas konsesi wilayah hutan adat Desa Punan Dulau. Plang-plang yang mereka pasang, antara lain bertuliskan “hutan adat Punan Dulau bukan hutan negara.”

 

Masyarakat Adat Punan Dulau: Kelembagaan dan Hukum Adat (Bg 3)

oleh Angriawan dan Yosi Narti

 

Struktur kelembagaan adat dari Masyarakat Adat Dayak Punan, terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, serta empat orang anggota. Dayak Punan juga memiliki lembaga adat yang mengurus urusan adat di mana ketua adat memiliki tugas dan fungsi terkait dengan sengketa adat dan ritual adat. Mereka menerapkan prinsip musyawarah mufakat dalam proses-proses pengambilan keputusan. Pratek-praktek ritual masih berjalan sesuai aturan adat, terutama mengenai penetapan waktu penyelenggaraannya. Contoh lain dari aturan yang masih mengacu pada aturan adat, adalah penerapan denda adat berupa tempayan atau guci.

gucci

Kepala Adat Punan Dulau hanya ada satu dan hanya akan digantikan jika kepala adat yang tengah menjabat meninggal. Biasanya posisi itu akan digantikan oleh keturunan kepala adat itu sendiri. Tetapi setelah mereka dipindahkan ke Desa Punan Dulau yang ditempati sekarang, kepala adat memiliki tingkatan, yaitu kepala adat provinsi, kepala adat kabupaten, kepala adat kecamatan, dan kepala adat desa.

Masyarakat Adat Punan Dulau sampai sekarang menjaga tradisi dan budaya sebagai warisan leluhur. Selain masih menerapkan musyawarah adat dan sanksi adat, ada pula serangkaian upacara adat yang masih tetap dilakukan, antara lain upacara perkawinan, upacara kematian, upacara kelahiran, upacara bercocok tanam, upacara terkait hutan, upacara terkait laut (perikanan), upacara terkait pengelolaan sumber daya alam, upacara pembangunan, dan upacara penyelesaian konflik. Setiap upacara memiliki penamaan dan proses yang unik.

Salah satu bentuk upacara adat yang menarik untuk diulas, adalah tentang upacara adat perkawinan. Proses awal yang dilakukan oleh masyarakat di Punan Dulau dalam melakukan proses perkawinan, yaitu pertama-tama pihak laki bersama keluarga datang kerumah pihak keluarga perempuan dengan membawa tempayan atau guci (belanai) sebanyak 30 buah. Acara ini di disebut dusu‘ bumbung. Pihak perempuan menerima pihak laki-laki dan melakukan namu mekan atau menjamu tamu. Setelah itu, mereka meminta kotos (kepala mahar) dan belanai keluvang (tempayan berluobang). Jika sudah terpenuhi, barulah mereka melakukan pegurungan (ijab-kabul) dengan mengunakan pakaian adat sambil duduk di atas agung (gong). Kedua kaki mempelai menginjak mandau (semacam parang-nya Orang Dayak) sambil mendengar keluarga memberi arahan dan menyuapi pengantin laki-laki dan perempuan. Kemudian pengantin pria dan perempuan meminum pengasih. Pengasih adalah minuman lokal yang merupakan hasil fermentasi ragi, ubi rebus, dan kulit padi yang dicampur rata dan disimpan 20 hari di dalam tempayan. Usai meminum pengasih, lalu mereka menari Tari Tuntung Tubu.

Setelah acara selesai, pengantin laki-laki akan membawa pakaian pribadinya ke kamar perempuan. Sedangkan pengantin perempuan akan membawa bintang (tempat sirih) ke keluarga laki-laki. Barulah pengasih diberikan ke mertua sebagai tanda penghormatan dan membuat kesepakatan kapan pengantin perempuan diantar ke rumah pihak laki-laki. Sebelum perempuan diantar ke rumah besan, laki-laki harus melakukan lak kayu nyuku yang nantinya pihak perempuan akan disambut oleh keluarga laki-laki dengan melakukan pegurungan serta Tari Tuntung Tubu dan minum pengasih. Pengantin perempuan lantas akan mengambil air dengan bumbu piring (bumbu beras) sebagai tanda pertama kalinya datang di rumah mertua yang disebut dengan malak nyaku.

Selain upacara perkawinan, upacara kematian pun memiliki keunikannya sendiri yang sarat akan makna. Pada saat ada yang meninggal, maka acara adat akan dilakukan. Jika yang meninggal telah beragama Islam, umumnya ritual akan diutamakan secara Islam terlebih dulu, barulah ritual adat yang mengacu pada tradisi dan kepercayaan Punan Dulau kemudian dilakukan.

IMG_1909

Ketika terdapat berita kematian, warga secara gotong royong – termasuk mereka dari dusun/desa tetangga – akan memberikan sumbangan, seperti beras, ubi, pengasih, dan lainnya yang dipersiapkan untuk keluarga yang berduka serta sesama warga. Yang Pertama akan dilakukan, adalah keman ting toh (kita makan bersama). Makanan yang dimakan saat ada kematin, berbeda dari yang biasa. Mereka makan arut, yaitu nasi yang dibungkus daun opow dengan lauk berupa daging, ikan, sayur dan lainnya. Setelah keman ting toh, prosesi dilanjutkan dengan tarian adat. Nama tarian yang dimainkan oleh keluarga yang meninggal tanpa pakaian adat, bernama Tari Tarik Gerak Sama. Seperti halnya pada upacara perkawinan, begitu pun pada upacara kematian, para warga ikut minum pengasih secara bersama. Ada ritual khusus yang dilakukan, yakni pebalu atau menjandakan pasangan yang ditinggalkan, lalu ada pula temudung atau pemberitahuan kepala warga yang datang bahwa besok akan dilakukan tari bersama oleh Desa Tetangga. Pemberitahuan tersebut juga dikabarkan kepada Utok (tengkorak kepala) kerena dipercaya akan mengantar roh yang meninggal ke surga untuk langsung dilakukan pemakaman keesokan harinya. Sehingga, Desa tetangga akan melakukan mekey narik (naik tari) di levu‘ aru (rumah panjang) mengunakan pakaian adat lengkap. Sebelum penguburan dilangsungkan, terlebih dulu diawali dengan kum betakan/pencuaian (makanan perpisahan) untuk para penari dari keluarga maupun desa tetangga. Setelah seluruh tahapan dilalui, barulah diakhiri dengan gudok (menari lagi sebagai tanda acara sudah selesai) dan mepah lun (membersikan rumah).