Pernyataan Sikap AMAN

Rapat Pengurus Besar (RPB) XVII

 

Rapat Pengurus Besar (RPB) XVII Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)  yang dilaksanakan pada 3 Juni 2016 di Bogor, Jawa Barat, membahas berbagai perkembangan terakhir terkait Masyarakat Adat di Indonesia. Pertemuan 6 bulanan Pengurus Besar (PB) AMAN ini dihadiri oleh Dewan AMAN Nasional (DAMANNAS) dari 7 Region, Sekretaris Jenderal AMAN beserta para deputi dan direktur program, serta Organisasi Sayap dan Badan Otonom AMAN.

 

RPB XVII AMAN  membahas implementasi dari berbagai kebijakan umum dan kebijakan sektoral Pemerintah yang berkaitan dengan Masyarakat Adat. Laporan dari berbagai wilayah menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan yang ada masih belum mampu menjamin pengakuan dan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak Masyarakat Adat di Indonesia.

 

RPB XVII AMAN  juga melakukan tinjauan terhadap realisasi dari Janji NAWACITA yang berkaitan dengan Masyarakat Adat. RPB XVII AMAN  menilai, bahwa upaya mendorong lahirnya RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (PPHMA) dan rencana pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Masyarakat Adat, serta implementasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat masih belum dilakukan secara maksimal.

 

RPB XVII AMAN juga secara khusus menyikapi kinerja aparat Kepolisian Negara, serta lembaga TNI dan aparaturnya, dalam penanganan kasus-kasus konflik yang berkaitan dengan Masyarakat Adat. Masifnya kekerasan, kriminalisasi, intimidasi bahkan penangkapan warga adat tanpa alasan yang jelas oleh institusi negara merupakan dampak dari pengabaian struktural terhadap hak-hak kolektif Masyarakat Adat sebagai warga negara.

 

RPB XVII AMAN menegaskan, bahwa kasus-kasus konflik yang terjadi di wilayah-wilayah adat dipicu akibat klaim sepihak oleh negara terhadap wilayah adat sebagai kawasan hutan negara, perampasan tanah dan wilayah adat oleh perusahaan, baik swasta maupun BUMN, serta pengrusakan pemukiman dan pengusiran oleh aparat negara terhadap Masyarakat Adat di atas tanah leluhurnya.

 

RPB XVII AMAN  meyakini, bahwa berbagai perkembangan tersebut disebabkan karena negara belum-hadir di tengah-tengah Masyarakat Adat. TNI-POLRI dan aparatur negara lainnya seharusnya tidak menjadi bagian dari konflik tetapi sebaliknya, menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk tercapainya penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi oleh rakyat sesuai tugas dan fungsinya.

 

RPB XVII AMAN  menegaskan, bahwa perlindungan dan pengakuan hak-hak Masyarakat Adat dijamin dalam Konstitusi Negara, sehingga menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai upaya nyata untuk menghadirkan negara di tengah-tengah komunitas.

 

Oleh sebab itu, Rapat Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dengan ini :

 

  1. Mendesak Pemerintah RI dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, untuk segera merealisasikan janji-janji pemerintah yang tertuang dalam NAWACITA untuk menjamin Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat di seluruh wilayah Indonesia;

 

  1. Mendesak Pemerintah RI untuk memprioritaskan pembahasan dan penyiapan RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (PPHMA) sebagai usulan pemerintah dengan waktu dan tahapan yang terfokus; serta terbuka terhadap semua pembahasan kebijakan sektoral yang berkaitan dengan Masyarakat Adat;

 

  1. Mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan Pembentukan SATGAS Masyarakat Adat sebagai upaya untuk segera menyiapkan langkah-langkah realisasi bagi pengakuan, perlindungan dan pemulihan hak-hak Masyarakat Adat;

 

  1. Mendesak TNI-POLRI dan aparatur pemerintah untuk lebih mengedepankan dialog dan keterbukaan dalam penanganan berbagai kasus yang berkaitan dengan Masyarakat Adat, dengan tujuan resolusi konflik-konflik yang dilandaskan semangat keadilan dan kebenaran;

 

  1. Mendesak agar pemerintah segera melanjutkan proses-proses penetapan hutan adat sesuai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 dan meninjau ulang kebijakan atau peraturan yang justru bertentangan dengan semangat dari Putusan MK 35 tersebut, misalnya, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: SK.327/Menlhk/Setjen/PLA.2/4/2016 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak Seluas + 17.373 (Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga) Hektar dan Pengembalian Areal Penggunaan Lain (Enclave) Seluas + 7.847 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh) Hektar, di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

 

Demikianlah Pernyataan Sikap ini kami sampaikan agar menjadi perhatian dan dapat ditindaklanjuti bersama.

 

 

Bogor 3 Juni 2016

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *